Wali Kota Probolinggo Habib Jadi Zainal Abidin. (Foto: Welly/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

PROBOLINGGO – Penutupan dua tempat karaoke yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo sudah menjadi keputusan tegas dari Wali Kota Hadi Zainal Abidin. Bahkan, kebijakan tersebut mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Keputusan penutupan itu pun bergulir sampai ke DPRD setempat. Dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) antara wakil rakyat dan pemilik dua tempat karaoke, DPRD merekomendasikan pemkot beraudiensi dengan manajemen tempat hiburan malam tersebut.

Ya, keputusan wali kota menutup tempat hiburan malam dengan tidak memperpanjang izin karena resah dengan banyaknya desakan dari masyarakat. Keberadaan hiburan malam, selain merusak moral masyarakat yang menyalahgunakan tempat tersebut, juga dinilai tidak memberikan banyak kontribusi pajak kepada Pemerintah Kota Probolinggo.

Meskipun beraudiensi, Wali Kota Habib Hadi tetap menegaskan tidak akan berubah sikap. Pemkot tidak akan memperpanjang izin operasional. DPRD pun mempertanyakan kebijakan tidak memperpanjang izin usaha tersebut. “Kami tidak perpanjang izin. Kami tunggu surat resmi rekomendasi dari DPRD tapi kami tetap akan menutup,” tegasnya.

Penutupan ini merupakan harapan masyarakat. Wali kota mengaku banyak yang menyampaikan padanya terkait keresahan dengan adanya hiburan malam tersebut. Bahkan banyak informasi yang disampaikan pada dirinya, ada foto dan video dari ibu-ibu yang awalnya wali kota tidak tahu, kini menjadi tahu.

“Kebijakan pemerintahan memperpanjang atau tidak. DPRD mau merekomendasikan apa saja silahkan. Tapi tentunya kami melihat mana yang diprioritaskan, kemashlahatan atau kemudaratan? Kita harus buka mata,” terang Habib Hadi, Kamis (8/8).

Wali kota mempersilahkan DPRD memberikan saran, tetapi pemerintah pun punya agenda-agenda sendiri. “Semua bisa kita hadapi dengan baik. Saya tidak ingin bermanuver. Saya hanya khawatir masyarakat semakin bergerak, ini permintaan dan kami menjalankan permintaan masyarakat,” imbuhnya, yang saat itu didampingi Wawali Mochammad Soufis Subri dan Pj Sekda Achmad Sudiyanto.

Keputusan penutupan hiburan pun direspon positif oleh Romo Hugo Susdiyanto O.Carm, Pastor, Kepala Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo. Menurutnya, membuka tempat usaha adalah hak dan kewajiban setiap orang.

“Sebagaimana dinasehatkan Santo Paulus, “Kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan.” (2Tes 3:10). Namun dalam membuka usaha kiranya perlu mentaati norma-norma yang ada termasuk norma moral,” katanya.

Terkait dengan tidak diperpanjangnya izin operasional tempat hiburan karaoke atau tempat usaha Pop City dan 888, pihaknya menyatakan, jika memang ada norma moral yang dilanggar, maka pemerintah punya hak dan kewajiban untuk menertibkannya.

“Akan tetapi jika tidak ada norma yg dilanggar, kedua tempat hiburan punya hak untuk meneruskan beroperasi dan berkewajiban mematuhi persyaratan yang berlaku. Keberadaan karyawan pun perlu mendapat perhatian, jangan sampai mereka kehilangan pekerjaan,” imbuhnya.

Ketua PCNU Kota Probolinggo, Samsur menyatakan pihaknya sepakat dengan kebijakan yang diambil wali kota. “Bahkan beberapa organisasi masyarakat, badan otonom dan lembaga pendidikan di bawah Ma’arif NU juga memberikan dukungan atas sikap wali kota,” tuturnya.

Bahkan PCNU telah melayangkan surat kepada Wali Kota Probolinggo tertanggal 7 Agustus 2019 perihal pernyataan sikap. Dalam surat tersebut, tertulis PCNU mendukung langkah Pemerintah Kota Probolinggo melakukan penghentian izin operasional bagi layanan tempat karaoke dan hiburan malam.

Alasannya adalah amanat para kiai melalui surat PWNU Jawa Timur nomor 794/PW/A-1/L/IV/2015 tertanggal 24 April 2015 serta imbauan para kiai, ustadz dan para pendidik di Kota Probolinggo mengharapkan agar kegiatan-kegiatan yang dapat merusak moral generasi bangsa serta menjadi sumber kemudaratan hendaknya dihapuskan.

Langkah penghentian izin operasional ini penting diambil karena dalam beberapa kali kesempatan telah terjadi pelanggaran norma dan etika, seperti yang diberitakan oleh media massa. Ada pelajar yang terpergok masuk tempat hiburan malam, penari erotis, peredaran minuman keras serta tawuran adalah kejadian yang pernah terjadi di tempat hiburan malam di Kota Probolinggo yang diliput media massa.

Surat tersebut juga menyebutkan, pihak-pihak yang keberatan bahwa penutupan tempat hiburan tersebut akan berdampak terhadap iklim investasi serta PAD, kurang logis dan tepat. Informasi seputar pemasukan dari sektor ini relatif kecil dibanding sektor lain. Belum lagi misalnya kemudaratan yang ditimbulkan semisal kecanduan narkoba dan miras bagi generasi muda sebagai penerus bangsa.

Terhadap karyawan yang berjumlah belasan orang di usaha hiburan malam tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo dapat memberi kebijakan afirmatif (menguatkan) dengan memberi peluang kerja melalui pelatihan UKM yang sedang digalakkan sebagai pengganti mata pencaharian karyawan tersebut. PCNU berharap, dengan kebijakan ini semoga Kota Probolinggo menjadi kota yang berlimpah nikmat dan dalam pengampunan Allah SWT.

Bertanda tangan dalam surat pernyataan sikap tersebut Rais PCNU KH Abdul Azis Fadhol, Katob Kiai Muhtarom, Ketua Samsur dan Sekretaris Moh Ilyas Rolis.

Komentar senada juga disampaikan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Probolinggo Masfu’. Dalam pesan singkatnya, Masfu’ mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Tentu saja akan mendukung setiap rencana atau program yang mengarah untuk mencegah agar kemungkaran tidak terjadi di suatu daerah, termasuk di Kota Probolinggo.

Katanya, sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin melakukan pencegahan agar kemaksiatan atau kegiatan-kegiatan yang memicu terjadinya tindak kemaksiatan dicegah, sehingga dampak yang ditimbulkannya dengan kegiatan itu tidak berdampak negatif bagi pembangunan keagamaan dalam hal ini moral masyarakat.

“Jadi langkah pemerintah secara preventif mencegah timbulnya kemaksiatan yang ditimbulkan dari hiburan malam merupakan tindakan yang patut mendapatkan dukungan. Tentu kami sebagai bagian dari masyarakat Kota Probolinggo tidak menginginkan kota kami sebagai tempat berlabuh penikmat hiburan malam,” seru Masfu’. (famydecta/humas)

The shutdown of two karaoke parlors done by Probolinggo municipal administration has been declared firmly by Mayor Hadi Zainal Abidin. The policy has been supported by all social elements.

The decision is then being discussed at the Regional House of Representatives (DPRD). In a hearing agenda presenting the owner of two karaoke parlors, DPRD has recommended the city administration to have an audience with the management of the entertainment venues.

The decision to shut down the venues by not extending the license was due to the complaints made by the people. The existence of the evening entertainment, apart from corrupting people moral who misuses the venues, is assumed to give no contribution to the city administration.

An audience with the owners would not change the mayor’s decision. The city administration would not extend the business permit for the parlors. The DPRD has then asked the city administration’s policy for not extending the permit. “We will not extend the permit. We’ll wait for the recommendation letter from DPRD but still, we will do the closure,” the mayor said firmly.

The shutdown is the people’s will. The mayor admitted that he has received many complaints concerning the existence of the karaoke parlors. Not only complaints, but the mayor has also even received photos and videos he completely knows nothing about before.

“It’s the government policy to extend the permit or not. It’s also the right of DPRD to give a recommendation. But, of course, what is the one we need to prioritize, the maslahat (general good) or the harm? We need to open our eyes,” the mayor said on Thursday (8/8).

The mayor has let the DPRD give a recommendation, but the government has their own opinions. “We can deal with anything well. I don’t want to make any maneuvers. I’m worried that people will make a move. This is their demand and we just fulfill it,” he added.

The shutdown of the entertainment venues has been positively responded by Father Hugo Susdiyanto O.Carm, a pastor of Catholic Church Maria Bunda Karmel Probolinggo. He thinks that having a business site is the right of anyone.

“As was stated by Santo Paulus, ‘we commanded you: if any would not work, neither should he eat.’ (2Tes 3:10). But, in carrying on a business, we need to obey the norms including moral norm,” he said.

With the fact that the operating permit of two karaoke parlors, Pop City and 888 Karaoke, would not be extended, he admits that the government has the right to decide if it’s proven any moral norms have been violated.

“If not, those two entertainment venues have the right to run their business and obliged to obey the effective rules. The employees working at the venues either need serious attention; we cannot let them lose their job,” he added.

The chairman of Probolinggo PCNU, the branch of Nahdlatul Ulama (the largest Islamic organization in Indonesia), Samsur said that his side has agreed to the policy taken by the mayor. “Several social organizations, autonomy boards, and educational institutions under Nahdlatul Ulama have even supported the mayor’s decision,” he said.

PCNU has also sent an official letter to the mayor on August 7th, 2019 on this. The letter says that PCNU supports the decision made by the city administration not to extend the operational permit for karaoke parlors and evening entertainment.

This support is based on the mandate of the Kiai (experts of Islam) through the letter of regional branch PWNU of East Java No. 794/PW/A-1/L/IV/2015 on April 24th 2015, and based on the suggestions of the ustadz (Islamic teacher) in the city who want to eradicate any activities that can corrupt the morale of the nations.

The decision is considered important because, in many opportunities, there have been several norms and ethics being violated, as published in mass media. The news reported students visiting an evening entertainment, striptease available at the karaoke facility, alcoholic drinks being sold, and chaos happened at the evening entertainment venues in the city. 

Other factors telling that the decision will have an impact on the investment climate and to the locally generated budget (PAD) is not logic since the income for the city from entertainment venues is relatively smaller compared to others. Apart from giving a small contribution to the city, the evening entertainment will, in fact, have a bad impact on the youth.

Related to dozens of employees who might lose their job, the city administration can give affirmative policy by giving them an opportunity in SME training to replace their livelihood. PCNU hopes the policy will bring the city into a conducive city with the blessing of Allah SWT.

The letter was collectively signed by several members of PCNU including KH Abdul Azis Fadhol, Kiai Muhtarom, Chairman Samsur, and Secretary Moh Ilyas Rolis.

A similar response was made by the Chairman of Probolinggo city’s Muhammadiyah Regional Leader, Masfu’. Masfu’ stated briefly that Muhammadiyah is a movement of Islam Amar Ma’ruf Nahi Munkar (doing what is right and forbidding what is wrong). It will support any plans or programs that prevent disobedience (to God) to happen in a region, including in Probolinggo city.

He said a leader has to prevent any disobedience to happen so that it would not give a bad impact on religious development which is the morale of the people.

“So, the decision deserves to get support. We, as part of Probolinggo people, do not want our city being a place for immoralities,” Masfu’ said.