Tenaga Kontrak dan PTT Bakal Didaftarkan BPJS 

image_pdfimage_print

Wali Kota Probolinggo Rukmini menggelar pertemuan tertutup dengan Forum Komunikasi Kepentingan Umum di ruang transit kantor Wali Kota Probolinggo, Senin (31/7). Forum ini merupakan wadah komunikasi bagi BPJS Kesehatan Wilayah Pasuruan dengan Wali Kota Rukmini dan sejumlah OPD terkait.

Dalam pertemuan tersebut Rukmini didampingi sejumlah kepala OPD termasuk Sekda Bambang Agus Suwignyo, Kadinkes Ninik Ira Wibawati, Kadisnaker Wahono Arifin, Kadispendukcapil Tartib Goenawan serta pejabat terkait. Sementara itu, BPJS Kesehatan Pasuruan diwakili oleh Kepala BPJS Pasuruan Debbie Dianta didampingi sejumlah stafnya.

Beberapa topik dibahas dalam pertemuan kali ini. Salah satunya ialah tentang presentase jumlah peserta BPJS di wilayah Kota Probolinggo. Debbie menyatakan jumlah peserta BPJS telah mengalami peningkatan dalam beberapa kurun waktu terakhir.

“Hingga saat ini jumlah peserta BPJS di Kota Probolinggo mencapai 182.105 peserta atau 76,21% dari jumlah populasi yang ada. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan wali kota dalam meningkatkan jumlah peserta BPJS yakni dengan mengeluarkan surat edaran tentang optimalisasi keikutsertaan BPJS,” terang Debbie.

Debbie berharap agar target 100% peserta dapat tercapai pada 1 Januari 2019 nanti. Oleh karena itu, ia berharap agar pemkot setempat dapat terus mendukung upaya ini dengan mendaftarkan pegawai kontrak dan pegawai tidak tetap (PTT) dalam BPJS nantinya.

Rukmini menyatakan kesiapannya untuk mendukung hal tersebut. Menurut Rukmini upaya untuk mendaftarkan tenaga kontrak dalam BPJS bakal terealisasi di tahun 2018. “Untuk tahun 2018, tenaga kontrak sudah kita siapkan untuk mendaftarkan diri di BPJS. Insyaallah gaji tenaga kontrak sudah sesuai UMK dan biaya untuk BPJS akan diambil dari gaji tersebut, bukan dari APBD,” terang Rukmini.

Selain itu, Debbie mengatakan bahwa pihaknya akan mendata ulang peserta yang hingga kini sering menunggak biaya BPJS tiap bulannya. Menurutnya jika memungkinkan peserta tersebut akan dimasukkan pada Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.

Rukmini menyatakan bahwa hal tersebut harus dicek terlebih dahulu karena tidak serta merta mereka yang menunggak bisa dimasukkan PBI APBD. “Itu (yang nunggak) harus dicek dulu. Apakah mereka itu malas membayar atau memang benar-benar tidak mampu. Bisa-bisa mereka sebenarnya berkecukupan hanya saja malas membayar. Jadi jangan langsung dimasukkan PBI APBD,” jelas Rukmini. (alfienhandiansyah/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.