KUA-PPAS APBD Kota Probolinggo 2018 Disepakati

image_pdfimage_print

Pemerintah Kota Probolinggo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018. Kesepakatan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepakatan oleh Wali Kota Probolinggo, Rukmini bersama dengan Ketua DPRD Kota Probolinggo, Agus Rudiyanto Ghaffur, serta dua Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan dan Zulfikar Imawan. Penandatanganan tersebut dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo, Jum’at (4/8). 

Dalam tanggapannya, Rukmini mengapresiasi sikap DPRD Kota Probolinggo yang menyepakati KUA-PPAS 2018. “Saya sangat mengapresiasi langkah Dewan (DPRD Kota Probolinggo) yang telah menyepakati KUA-PPAS 2018. Semoga ini menjadi langkah yang baik, Dewan akan segera membahas anggaran perubahan (PAPBD) 2017,” harap Wali Kota.

 Sri Wahyuningsih, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo menyampaikan saran dan pendapat terkait pembahasan KUA-PPAS Kota Probolinggo 2018. Anggota DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Gerindra-Demokrat itu banyak menyampaikan sarannya. Di antaranya, sekolah gratis tahun 2018. Ia menyarankan tidak ada dikotomi antara sekolah negeri dan swasta. 

Selain sekolah gratis, Sri Wahyuningsih juga mengomentari soal target pendapatan asli daerah (PAD) yang mengalami penurunan Rp. 50 juta dari tahun 2017. “Penurunan target PAD patut untuk dievaluasi. Harusnya ada peningkatan pendapatan retribusi dari BJBR (Bee Jay Bakau Resort). Seperti kita ketahui, pengunjung BJBR semakin hari semakin meningkat. Baik wisatawan Kota Probolinggo, maupun dari luar kota. Saya yakin bisa menutupi kekurangan PAD,” tambah anggota Komisi B DPRD Kota Probolinggo itu. 

Selain penandatangan kesepakatan KUA-PPAS APBD Kota Probolinggo tahun 2018, dalam kesempatan itu juga ditetapkan 2 rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi Perda Kota Probolinggo. Di antaranya, Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Selain itu juga ditetapkan Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (abdurhamzah/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.