Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

image_pdfimage_print

Diskriminasi antara laki-laki dan perempuan telah menjadi permasalahan sejak dulu di berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali di dunia kerja. Dahulu, para pengusaha lebih tertarik untuk mempekerjakan perempuan, karena tenaga kerja perempuan bisa diupah lebih rendah dan tidak terlalu menuntut hak. Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para tenaga kerja perempuan di Kota Probolinggo, dilaksanakan sosialisasi tentang kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan pada Rabu (9/8). 

“Yang menjadi perhatian utama dalam kesetaraan antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan adalah menjamin kesetaraan kesempatan dan perlakuan didalam mengakses pelatihan, pekerjaan, promosi jabatan, kepastian kondisi yang setara dalam upah, tunjangan, jaminan sosial dan pelayanan kesejahteraan,” terang Ninuk Sri Lestari, pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga melindungi pekerja perempuan khususnya terkait dengan syarat-syarat dan kondisi kerja, kesehatan, keselamatan kerja dan kehamilan.

Terdapat tiga sifat kebijakan perlindungan pekerja perempuan yakni kebijakan protektif, korektif, dan non diskriminatif. Kebijakan protektif merupakan kebijakan yang diarahkan pada perlindungan fungsi reproduksi. “Diantaranya perlindungan pada masa haid, perlindungan sebelum dan sesudah melahirkan, perlindungan sesudah gugur kandung, kesempatan untuk menyusui, dan larangan kerja malam bagi pekerja perempuan yang hamil,” terang Tari.

Kebijakan korektif merupakan kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kedudukan pekerja perempuan, seperti larangan PHK bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil atau menyusui, perlindungan pada saat bekerja di malam hari dan perlindungan terhadap pekerja perempuan yang bekerja keluar negeri dalam mencegah human trafficking (perdagangan manusia).

“Sedangkan kebijakan non diskriminatif adalah kebijakan yang diarahkan pada kesetaraan hak dan kewajiban seperti adanya kesempatan yang sama memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang sama, pengupahan yang sama (untuk pekerjaan yang sama nilainya), kesempatan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita di lapangan pekerjaan,” jelas Tari.

Sebanyak 75 orang mengikuti sosialisasi yang dibuka oleh Sekda Bambang Agus Suwignyo. Ia tegas menyatakan penentangannya terhadap adanya diskriminasi dalam pekerjaan. “Tenaga kerja perempuan harus mendapatkan hak-haknya seperti cuti haid, cuti melahirkan, dan jam kerja yang layak,” katanya. 

Dia juga mengajak para peserta untuk ikut mensukseskan pembangunan dengan membuat iklim usaha yang nyaman. “Dengan cara memberdayakan sumber daya manusia secara manusiawi, memberikan perlindungan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan memberikan pengetahuan guna meningkatkan pemahaman dan kualitas tenaga kerja. Marilah menjadikan semua itu komitmen untuk mencapai cita-cita pembangunan Kota Probolinggo,” tutup Bambang Agus. (hariyantia/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.