Rakor Sinergitas BNPT, Wawali Subri Imbau Tidak Korupsi

Suasana rapat koordinasi sinergitas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun anggaran 2019. (Foto: Rizal/Humas dan Protokol Setda Kota PRobolinggo)
image_pdfimage_print

MAYANGAN – Saat rapat koordinasi sinergitas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun anggaran 2019 bersama pihak terkait, Wakil Wali Kota Mochammad Soufis Subri menegaskan beberapa hal. Salah satunya, meminta agar pihak yang menangani bantuan tidak melakukan korupsi.

“Obyek kita adalah warga kurang mampu. Saya mengimbau jangan sampai bicara kemiskinan, ada yang melakukan tindakan korupsi. Cik nemene. Yang di korupsi hak dan barang orang kurang mampu, jangan sampai dikurangi,” imbau Wawali Subri, saat rakor di satu hall di Jalan Panjaitan.

Ungkapan itu disampaikan dihadapan Asisten Pembangunan Gogol Sudjarwo, Kepala Dinas Sosial Zainullah, Kasat Binmas Polres Probolinggo Kota, pihak Kejari Kota Probolinggo, Kepala Bulog Sub Divre 8 Probolinggo serta kepala OPD, tim pendampingan dan pemilik e-warung dan RPK (Rumah Pangan Kita).

Seperti dijelaskan Kepala Dinsos Zainullah, sesuai BPS data warga miskin di Kota Probolinggo mencapai 18.320 orang. Sedangkan penerima manfaat program APBN sebesar 12.465 orang. Data milik Kota Probolinggo menyebutkan ada 13.960 warga miskin. 1300 diantaranya mendapatkan BNPT dari APBD, senilai Rp 110 ribu berupa beras dan telur ayam.

Wawali Subri juga menjelaskan, bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dan berhati-hati pada masyarakat yang merasa dirinya perlu mendapat bantuan. Sebab ada 14 indikator atau separo dari indikator yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapat bantuan pemerintah.

Sangat tidak diperbolehkan memanfaatkan data bantuan yang berujung pada kepentingan pribadi. “Tidak boleh ada KKN terkait siapapun yang menerima. Harus cepat, tepat dan aman. Seluruh OPD juga harus fokus pada single data yang lebih efektif,” seru alumnus universitas di Malang ini.

“Saya setuju sekali ke depan ditempeli stiker kemiskinan. Apakah dengan itu masih merasa miskin? Pengawasan harus dilakukan. Stiker ini bukan menakut-nakuti bagaimana menjalankan sesuai aturan yang berlaku. Membangun masyarakat menyelesaikan kemiskinan,” imbuh Subri.

Program BPNT untuk mengurangi beban keluarga penerima manfaat, memenuhi kebutuhan pangan dan memberikan gizi seimbangkan. “Seluruh stakeholder seperti Bulog dan BPS, kita tim work bahu membahu satu tim dalam rangka mengentas kemiskinan di Kota Probolinggo,” ungkap wawali yang menyatakan pemerintah juga membutuhkan peran CSR untuk membantu masyarakat.

Senada dengan yang disampaikan wawali, Zainullah pun setuju segera dilakukan penempelan stiker sebagai idenitas masyarakat miskin. “Bukan menjadi efek jera tetapi memberikan pengertian juga ke masyarakat, mana yang membutuhkan dan berhak memperoleh bantuan. Stiker sudah dianggarkan di APBD perubahan oleh Bappeda Litbang. Sesudah di pasang stiker nanti mereka akan malu, keluar lalu dari data kan kami lakukan validasi,” jelas Kepala Dinsos. (famydecta/humas)