Suasana rapat koordinasi sinergitas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun anggaran 2019. (Foto: Rizal/Humas dan Protokol Setda Kota PRobolinggo)
image_pdfimage_print

MAYANGAN – Saat rapat koordinasi sinergitas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun anggaran 2019 bersama pihak terkait, Wakil Wali Kota Mochammad Soufis Subri menegaskan beberapa hal. Salah satunya, meminta agar pihak yang menangani bantuan tidak melakukan korupsi.

“Obyek kita adalah warga kurang mampu. Saya mengimbau jangan sampai bicara kemiskinan, ada yang melakukan tindakan korupsi. Cik nemene. Yang di korupsi hak dan barang orang kurang mampu, jangan sampai dikurangi,” imbau Wawali Subri, saat rakor di satu hall di Jalan Panjaitan.

Ungkapan itu disampaikan dihadapan Asisten Pembangunan Gogol Sudjarwo, Kepala Dinas Sosial Zainullah, Kasat Binmas Polres Probolinggo Kota, pihak Kejari Kota Probolinggo, Kepala Bulog Sub Divre 8 Probolinggo serta kepala OPD, tim pendampingan dan pemilik e-warung dan RPK (Rumah Pangan Kita).

Seperti dijelaskan Kepala Dinsos Zainullah, sesuai BPS data warga miskin di Kota Probolinggo mencapai 18.320 orang. Sedangkan penerima manfaat program APBN sebesar 12.465 orang. Data milik Kota Probolinggo menyebutkan ada 13.960 warga miskin. 1300 diantaranya mendapatkan BNPT dari APBD, senilai Rp 110 ribu berupa beras dan telur ayam.

Wawali Subri juga menjelaskan, bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dan berhati-hati pada masyarakat yang merasa dirinya perlu mendapat bantuan. Sebab ada 14 indikator atau separo dari indikator yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapat bantuan pemerintah.

Sangat tidak diperbolehkan memanfaatkan data bantuan yang berujung pada kepentingan pribadi. “Tidak boleh ada KKN terkait siapapun yang menerima. Harus cepat, tepat dan aman. Seluruh OPD juga harus fokus pada single data yang lebih efektif,” seru alumnus universitas di Malang ini.

“Saya setuju sekali ke depan ditempeli stiker kemiskinan. Apakah dengan itu masih merasa miskin? Pengawasan harus dilakukan. Stiker ini bukan menakut-nakuti bagaimana menjalankan sesuai aturan yang berlaku. Membangun masyarakat menyelesaikan kemiskinan,” imbuh Subri.

Program BPNT untuk mengurangi beban keluarga penerima manfaat, memenuhi kebutuhan pangan dan memberikan gizi seimbangkan. “Seluruh stakeholder seperti Bulog dan BPS, kita tim work bahu membahu satu tim dalam rangka mengentas kemiskinan di Kota Probolinggo,” ungkap wawali yang menyatakan pemerintah juga membutuhkan peran CSR untuk membantu masyarakat.

Senada dengan yang disampaikan wawali, Zainullah pun setuju segera dilakukan penempelan stiker sebagai idenitas masyarakat miskin. “Bukan menjadi efek jera tetapi memberikan pengertian juga ke masyarakat, mana yang membutuhkan dan berhak memperoleh bantuan. Stiker sudah dianggarkan di APBD perubahan oleh Bappeda Litbang. Sesudah di pasang stiker nanti mereka akan malu, keluar lalu dari data kan kami lakukan validasi,” jelas Kepala Dinsos. (famydecta/humas)

Probolinggo Vice Mayor Mochammad Soufis Subri has asserted people dealing with Non-cash Food Assistance (BPNT) not to be involved in corruption. This was stated in a coordination meeting on delivering BPNT of 2019 with the related sectors.

“Our target is the poor people. I strongly urge not to be involved in corruption. It belongs to the poor people,” the vice mayor said at the meeting held in a hall on Jl Pandjaitan.

As was explained by the head of Social Affairs Agency Zainullah, there are 18,230 poor people registered on the data of Statistic Center with 12,645 people considered as beneficiaries of National Budget assistance. The data show that of 13,960 poor people in the city, 1,300 of them receive assistance from the local budget, worth as IDR 110,000 in the form of rice and chicken egg. 

The vice mayor has also explained the assistance delivered must be based on the data and given to them who need to get assistance. This is based on 14 indicators the recipients need to fulfill to get the assistance.

This assistance must be delivered as it is, out of any personal interest. “We should act against corruption or collusion related to the program. It must be quick, on target, and safe. All working units have to focus on effective single data,” he said.

“A sticker for poor people would be the best option for this. Yet, monitoring must be conducted. The sticker would be a sign that the government runs the program based on regulation,” Subri added.

BPNT program has a purpose to ease the burden of the recipients, to fulfill their needs and give them nutrition. “To all stakeholders including State-owned Logistics Company and Statistic Center, we are a team. We have to help each other in alleviating poverty in the city,” said the vice mayor who also stated that the government needs the role of CSR to help the people.

As was stated by the vice mayor, Zainullah agreed to the sticker idea to identify the poor people. “It can be a solution to give the assistance to the right people. We have prepared the budget for the stickers,” he said.