Habib Hadi saat memberikan arahan saat rakor tentang konflik sosial di Bakesbangpol. (Foto: Rizal/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

Mayangan-Tim peningkatan dan pencegahan dan penanganan konflik sosial di Kota Probolinggo, kembali menggelar rapat koordinasi. Seperti biasa, rapat ini dihadiri oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Wakil Wali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri, Kepala Pengadilan Negeri Darwanto. Perwakilan dari Kodim 0820 Puguh Jatmiko serta perwakilan dari Polres Probolinggo Kota Kepala Bagian Operasional Hermawan, dan digelar pada Kamis, (22/8) di aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbang&Pol) Kota Probolinggo.

Asisten Pemerintahan Gogol Sujarwo yang memoderatori rapat tersebut menyampaikan, rapat koordinasi ini dilaksanakan secara rutin. Dengan tujuan untuk selalu menciptakan situasi dan kondisi masyarakat Kota Probolinggo tetap aman dan kondusif.

Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa hari terakhir situasi Kota Probolinggo sedikit menghangat karena kebijakan Wali Kota yang tidak memperpanjang ijin 2 tempat karaoke, Pop City dan Karaoke 888. Mengenai keputusan tersebut, Habib Hadi menyampaikan wajar apabila ada masyarakat yang menentang. Tetapi sejauh ini dukungan dari elemen masyarakat atas kebijakannya terus mengalir.

“Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menghendaki agar tempat karaoke tersebut tidak beroperasi lagi. Karena kita tahu bahwa dampaknya sangat luar biasa, khususnya terkait dengan asusila. Kebijakan tersebut merupakan langkah Pemerintah Kota Probolinggo dalam memberantas kemaksiatan. Kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, saya persilahkan untuk mengambil langkah hukum dan tidak menjadikan polemik yang dapat meresahkan masyarakat,” tegasnya.

Tak hanya itu, Habib Hadi juga berpesan mengenai isu yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (Sara), khususnya terhadap mahasiswa asal papua. Dia berpesan untuk terus mengedepankan toleransi dan saling menghargai, sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Suasana saat rakor tentang konflik sosial di Bakesbangpol. (Foto: Rizal/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)

Begitu juga dengan persoalan yang belum ada solusi permanen, yakni konflik antara pelaku transportasi umum (angkot) dengan transportasi online masih berpotensi terjadi. “Sementara hasil mediasi, telah disepakati dan dibuat zona pengambilan penumpang khususnya angkutan online. Mudah-mudahan implementasi di lapangan tidak terjadi pelanggaran yang mengakibatkan perselisihan yang merugikan masyarakat,”jelas Habib Hadi.

Pagi itu, Habib Hadi juga menyinggung tentang minimnya pasokan BBM jenis solar bersubsidi, untuk nelayan cantrang. Ia meminta agar masalah tersebut segera diselesaikan sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk pembelian bahan bakar ini. Ia juga menghimbau kepada masyarakat Kota Probolinggo, agar lebih berhati-hati karena saat ini musim kemarau yang disertai dengan angin kencang dan sangat rentan terjadi kebakaran.

“Semoga kita semua bisa terus bersinergi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di Kota Probolinggo,”pungkas Wali Kota Habib Hadi. (Malinda/Humas).

The Probolinggo city’s Team of Enhancement, Prevention, and Management of Social Conflict has again held a coordination meeting on Thursday (22/8) at the hall of National and Political Unity Office. It was attended by Mayor Hadi Zainal Abidin, Vice Mayor Mochammad Soufis Subri, the Head of State Court Darwanto, and the representatives of the city’s police unit Hermawan and from the Regional Military Command 0820 Puguh Jatmiko.

The Assistant for Government Affairs, Gogol Sujarwo, acting as the moderator of the meeting said that it is a routine agenda to create a safe and conducive situation in the city.

As is known, the policy taken by the mayor not to extend the operational permit for two karaoke parlors in the city has made the situation a bit arising. Responded to the policy, Mayor Habib Hadi said it is normal that some people react oppositely against the policy. However, any kind of support to the mayor were also coming from all elements.

“It shows that most people do want the parlors closed. We know the impact of these parlors would have, especially related to morals. The policy is the government’s move to eradicate disobedience. To those felt to have loss financially, I recommend them to take legal action instead of making the people annoyed with it,” he said firmly.

He also talked about the issue of tribes, religion, races, and societal groups (SARA) related mostly to Papuan college-students. He told the people to prioritize tolerance and to respect each other to uphold the unity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Another problem not being resolved is the conflict between public and online transportation doers. “Both sides have agreed to set a pick-up zone, especially for online transportation. Hopefully, there would be no other problems on field that could arise disputes,” Habib Hadi said.

The mayor also talked about the lacking stock of subsidized solar fuel for fishermen. He asks the problem to be immediately resolved to ease the fishermen in getting the fuel. He also urged the people to be aware of the dry season that potentially causes a fire.

“May we all can have the synergy to create safety and orderliness in the city,” the mayor ended.