PDAM Segera Berubah Menjadi Perumda Air Minum Bayuangga

KANIGARAN – Pemerintah Kota Probolinggo menggelar monitoring evaluasi (monev) kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).  Monev dilakukan dalam rangka koordinasi penyusunan draft raperda tentang Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Bayuangga, pada Senin (26/8) di Sabha Bina Praja.

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Wawan Soegyantono mengatakan kegiatan ini untuk bertujuan memonitoring dan evaluasi kelembagaan PDAM Kota Probolinggo.

“Untuk menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah serta melaksanakan dan menunjang kebijkan dan program pemerintah daerah, terutama  dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum. Serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perumda air minum untuk menghasilkan barang / jasa berdasakan tata kelola yang baik ” ujarnya.

Kepala Divisi Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, Hajerati mengatakan Naskah akademik yang sudah dibuat atau dirancang oleh tim dari kantor wilayah Kemenkumham ini merupakan suatu kolaborasi antara pemerintah daerah Kota Probolinggo dengan Kemenkumham Kanwil Jawa Timur.

“Saya mengapresiasi dan menyambut baik atas kerjasama yang telah dilakukan terkait penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah Kota Probolinggo tentang perusahaan umum air minum Bayuannga,” katanya.

Hajerati juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah Kota Probolinggo dan perusahaan air minum Kota Probolinggo yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada tim perancang peraturan perundang – undangan kantor wilayah hukum dan ham wilayah Jawa Timur.

“Ia berharap, Semoga kerjasama ini berdampak positif guna mewujudkan produk hukum daerah ke dalam satu bingkai kesatuan hukum nasional dan tentunya produk hukumnya lebih berkualitas sehingga tidak ada lagi produk hukum yang dikeluarkan oleh daerah menjadi cacat hukum atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik ke atas maupun sejajar,” harapnya.

Wakil Wali Kota Probolinggo, Mohammad Soufis Subri mengatakan di dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMD harus berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Keluarnya peraturan pemerintah ini menjadi babak baru bagi pengelolaan BUMD termasuk PDAM Kota Probolinggo.

“Terima kasih pada Kemenkumham atas bantuan dan kerjasamanya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perumda air minum bayuangga beserta naskah akademiknya,” ujar Subri.

Subri menjelaskan ada tiga hal yang harus diperhatikan terkait dengan tujuan dari pendirian Perumda Air Minum Bayuangga. Menurutnya, Perumda harus memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan air minum kepada masyarakat yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat dan memperoleh laba atau keuntungan.

“Saya berharap, perubahan PDAM menjadi Perumda Air Minum Bayuangga dapat menjadi sinyal yang baik dalam rangka memberikan status yang jelas kepada PDAM. Dan, semoga ke depan Perumda dapat melakukan penganekaragaman usaha, seperti air minum dalam kemasan sehingga dapat menciptkaan lapangan kerja khususnya untuk masyarakat Kota Probolinggo,” harapnya. (Mita/humas)