Suasna saat Driver Online Probolinggo (DOP) yang melakukan pertemuan dengan Wakil Wali Kota Probolinggo. (Foto: Rifki/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

Mayangan- Kesepakatan antara transportasi online dan konvensional pada 6 Juli 2019 lalu masih menyisakan persoalan. Buntutnya, Driver Online Probolinggo (DOP) yang merupakan wadah para pengemudi taksi dan ojek online di Kota Probolinggo itu wadul kepada Pemerintah Kota Probolinggo. Senin (26/8), mereka ditemui Wakil Wali Kota Probolinggo, Mochammad Soufis Subri di ruang transit Kantor Wali Kota Probolinggo.

Perwakilan DOP, Chrisna menyampaikan bahwa ada beberapa poin kesepakatan yang dianggap sedikit merugikan DOP. Selain itu, para driver ini merasa tidak menandatangani/tidak menyetujui isi dari kesepakatan tersebut.

Pada “kesepakatan” tanggal 6 Juli 2019 itu, disebutkan bahwa angkutan online bisa mengantar dan menjemput pelajar di sekolah dengan ketentuan titik radius 300 meter. Isi kesepatan ini ditolak oleh DOP dengan alasan peraturan ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Tahun 2019 Bab 2 Pasal 9. Pada poin ke tiga disebutkan, pelayanan dari pintu ke pintu. Selain itu, DOP ini juga memikirkan keamanan pelajar jika tidak dijemput di depan sekolah.

Selain itu, poin yang menjadi keberatan pihak DOP yaitu titik penjemputan di Stasiun Probolinggo dan Terminal Bayuangga. Titik penjemputan Stasiun Probolinggo ditetapkan di TK. Tunas harapan, di jalan Suroyo. Untuk Terminal Bayuangga, titik penjemputan di SPBU Ketapang (untuk sisi utara), dan MTs Sunan Giri untuk titik penjemputan di sisi selatan.

“Kenapa kami menolak poin ke tiga ini, karena tidak semua penumpang yang turun dari bis merupakan penduduk sekitar Jalan Raya Bromo. Kami minta titik penjemputan di Indomaret sebelah utara terminal. Begitu juga di wilayah stasiun, kami minta titik penjemputan di dekat stasiun. Dengan alasan banyak penumpang yang membawa barang banyak,” ungkapnya.

Poin yang paling tidak masuk akal bagi DOP adalah uang denda bagi DOP yang melanggar kesepakatan. “Angkutan online yang melanggar kesepakatan dikenakan sanksi berupa uang denda 10 kali lipat dari harga yang tertera di aplikasi. Kami menanyakan peruntukan uang tersebut. Dari permasalahan-permasalahan yang ada ini, apa masih bisa kesepakatan ini dijalankan?,” tanyanya kepada Wawali.

Menyikapi hal tersebut, Subri menyampaikan untuk meredam beberapa permasalahan, DOP diminta wawali untuk mengerti. Bahwa ini merupakan teknologi yang tidak mungkin dilawan. DOP diminta bersabar, karena merupakan pendatang di dunia transportasi yang harus menghadapi para pemain lama para driver angkot yang tidak mengerti teknologi.

“Setiap perubahan di daerah manapun, pasti akan menuai pro dan kontra. Namun perkembangan teknologi ini pasti akan menjadi yang terdepan. Lebih baik tunjukkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, karena masyarakat yang akan memilih nantinya,” terang Subri.

Menurut Subri, mau diubah seperti apapun isi kesepakatan, permasalahan pasti ada. “Kalo boleh saya sarankan kepada Dishub, undang ASAP (Aliansi Sopir Angkot Probolinggo) terkait dengan income/pemasukan. Diberikan paparan tentang bagaimana mendapatkan penghasilan melalui teknologi lebih besar. Dengan begitu ASAP ini mengerti dan ngeh memakai teknologi lebih baik,” jelas Subri.

Menimpali Subri, Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, Sumadi menegaskan Pemerintah sudah hadir di tengah-tengah permasalahan antara transportasi online dan konvesional ini. Salah satunya dengan memfasilitasi mereka membuat kesepakatan. Tujuannya, agar keadaan di lapangan kondusif dan tidak terjadi gesekan.

Jika masih ada permasalahan di lapangan, Sumadi menyarankan DOP melaporkan ke pihak berwajib. “Seperti, yang sudah tertulis pada kesepakatan, bahwa apabila ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan kedua belah pihak, maka menjadi tanggungjawab pihak kepolisian,” tegas Sumadi. (Malinda/Humas)

 

A deal made between online and conventional transportation has left both sides into another conflict. Driver Online Probolinggo (DOP), an association for the taxi drivers and online transportation in the city made a complaint to Probolinggo municipal administration. They met Vice Mayor Mochammad Soufis Subri on Monday (26/8), in the transit room of the city hall.

DOP representative, Chrisna stated several points mentioned on the deal have made the DOP feel at a disadvantage. Besides, the drivers have never signed or agreed on the points mentioned on the deal.

On the “deal” dated July 6th, 2019, it is stated that online transportation can drop or take the students at school within a radius of 300 meters. This point is denied by DOP since it is not relevant to the Regulation of Transportation Minister of 2019 Chapter 2, article 9. On the third point, it states door to door service. And, DOP also worries about the students’ safety if they were dropped 300 meters away from school.

Apart from that, another point denied by the DOP is the pickup point at the train station and bus station. The pickup point of the train station has been set at the Tunas Harapan Kindergarten, on Suroyo street. For Bayuangga Bus Station, the pickup point is set at Ketapang Fuel Station (north side) and Islamic Junior High School MTs Sunan Giri for the pickup point of the south side.

“We deny the third point because the customers are not only from the area of Raya Bromo Street. For the bus station, the pickup point should be at Indomaret (north side) of the bus station. At the train station, it should be near the station since the passengers carry baggage with them,” he said.

Point of the deal considered by the DOP as ridiculous is the fine for DOP who breaks the deal. “Online transportation caught of breaking the deal will be fined for ten times the transportation charge displayed on the app. We are wondering what this money is for. So, is the deal still fair enough to do?” he asked the vice mayor.

Responding to this, Subri asked DOP to fully understand that we cannot deny the rising of advanced technology. DOP should be patient because they are newcomers in transportation. They have to face conventional drivers who don’t fully understand technology development.

“Any changes, in any region would have pros and contras. However, technology development would be the first in line. You all better show the people how good your service is because people will choose which one is the best,” Subri said.

According to Subri, the deal will only provoke another conflict to happen. “My suggestion is the Transportation should invite the conventional transportation association (ASAP) discussing their income. Give them a presentation on how to get a bigger income by utilizing technology. And then, they will understand the best way to use the technology,” Subri said.

The head of Transportation Agency Sumadi said the government has provided mediation to solve the conflict by helping them in making the deal. It was made to prevent any conflict and to have the situation under control.

Relating to any dispute that occurred on the field, Sumadi suggested DOP file a report to the police station. “As is written on the deal that any dispute both sides could not settle, then it would be the police authority,” Sumadi said firmly.