Program PSP Kota Diapresisasi Pokja PPSP Jawa Timur

Suasana Tim Pokja  PPAS (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) Provinsi Jawa Timur menggelar audiensi  bersama Wakil Wali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri. (Foto: Rifki/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

KANIGARAN – Tim Pokja  PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) Provinsi Jawa Timur menggelar audiensi  bersama Wakil Wali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri di ruang Sabha Bina Praja Kantor Wali Kota Probolinggo, Selasa (27/8). Audiensi itu membahas advokasi paket kebijakan sektor air limbah  domestik dan sampah Tahun 2019.

“Kegiatan ini bertujuan untuk persamaan presepsi program PUPR dalam menangani air limbah domestik dan persampahan. Untuk memberikan informasi tentang akses air limbah domestik dan layanan persampahan. Dan, perlu adanya komitmen bapak wali kota dan wakil wali kota untuk mendukung paket kebijakan air limbah dan persampahan,” ucap Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo.

Tiyok – nama panggilannya, juga menjelaskan untuk pendampingan peserta PPSP kota/kabupaten, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menyediakan provincial fasilitator yang diempatkan  di provinsi masing-masing di Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Implementasi PPSP sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota/Kab) pada tahun sebelumnya. Pendampingan PPSP Tahun 2019 ini, implementasi untuk tahun pertama, ada 4 daerah yakni Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Ngawi dan Kota Probolinggo.

Wawali Subri menyampaikan pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih spesifik dari Tim Pokja PPSP Jawa Timur dan anggota PPSP di Kota Probolinggo, mengenai air limbah domestik dan persampahan. Karena kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2010 maka perlu penjelasan mana saja program dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), PUPR dan OPD terkait, sehingga jelas keputusannya  dan prakteknya.

“Sesuai dengan arahan wali kota, masing-masing OPD harus berkoordinasi yang lebih rinci antara tim yang satu dengan OPD terkait, sehingga tidak muncul tumpang tindih antara OPD yang satu dengan OPD yang lainnya. Saya berharap kedepan, harus ada skala prioritas dan batasan, program ini dilaksanakan secara merata di Kota Probolinggo,” jelasnya.

“Saya berharap Tim Pokja PPSP Jatim untuk membantu kami terkait penanganan sampah. Karena sampah  masih menjadi momok yang menakutkan di Kota Probolinggo. Meskipun ada kemiripan dan percepatan yang dicapai, dalam menangani air limbah domestik dan persampahan bisa diatasi secepatnya,” ujar wawali.

Ia juga menambahkan terkait dengan air bersih,  Kota Probolinggo memiliki potensi sumber mata air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Probolinggo. Saat ini, sumber mata air bersih di Kota Probolinggo sebanyak 13 sumber. Untuk itu, air bersih di Kota Probolinggo ini bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan. ”Semoga kedepannya, sumber mata air yang ada di Kota probolinggo bisa dijadikan sumber air minum,” harap Subri.

Anggota Tim Pokja Kota Probolinggo, Ari Puspita memaparkan ada beberapa tahapan pendampingan implementasi SSK yakni pada tahun pertama perlu adanya dukungan dari kepala OPD terkait.  Komitmen wali kota, penetapan kebijakan dan uji coba model layanan skala terbatas. Sedangkan tahun kedua perluasan layanan skala penuh.

Untuk capaian dan target dan estiminasi Gap Air Limbah hingga 2024 ada 4 komponen yakni akses aman sebesar 20 persen, akses layak 80 persen, akses dasar/ cubluk sebesar 3,07 persen tanpa akses/BABS (buang air besar sembarangan) sebesar 4,64 persen. Ada beberapa isu strategis air limbah domestik salah satunya masih terdapat praktek BABS sebesar 4,64 persen atau 3443 Kartu Keluarga. Kurangnya pendanaan untuk urusan air limbah serta kurangnya penekanan atau saksi dari peraturan.

Sedangkan capaian target dan estiminasi Gap Persampahan Hingga 2024 untuk penanganan sampah sebesar 71 persen sedangkan untuk pengurangan sampah 29 persen. Isu strategis persampahan salah satunya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Bestari sudah overload, kebiasaan membakar dan membuang sampah sembarangan dan sarana dan prasarana pengelolaan sampah masih belum mencukupi.

Arip juga memaparkan ada beberapa paket kebijakan di Kota Probolinggo yakni Sanitasi Aman Bersih Sampah “Taman Berkah”.  Kebijakan Taman “Tangkiseptik Aman” meliputi Tabung Beras ( Tabung Bersama Rumah Sehat ), Si Inol Aja (Sistem Inovasi Layanan Arisan Jamban), ASN Wajib Ikut Program LLTT dan Bank Sampah dan Sedot Tinja Gratis pada event tertentu. Sedangkan Kebijakan Berkah “ Bersihkan Sampah” meliputi  satu kelurahan ada satu bank sampah, sedot tinja bayar sampah, pengurangan penggunaan kantong plastik dan GOSS (Gerakan Operasi Simpatik Sampah).

Sementara itu, Tim Pokja PPSP Jawa Timur, Sri menyampaikan program PPSP di kabupaten/kota dalam dokumen SSK itu belum terimplementasi secara maksimal. Dengan capaian sanitasi masih belum meningkat secara maksimal. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mulai tahun 2018 mulai mengefektifkan, bagaimana mencoba  untuk mendampingi PPSP di kabupaten maupun di kota. Untuk mengawal apa yang telah dituangkan dokumen SSK itu menjadi program yang bisa diimplementasikan.

“Saya berharap program ini bisa diimplementasikan melalui paket-paket kebijakan melalui kabupaten/kota. Apresiasi kepada Pemerintah Kota Probolinggo, tahun ini Kota Probolinggo sudah melakukan kegiatan implementasi program PPSP melalui penyiapan paket-paket kebijakan,” jelasnya.

“Alhamdulilah dari pokja sanitasi Kota Probolinggo sudah menyepakati beberapa kebijakan terkait sanitasi taman dan berkah. Kami sangat  mengapresiasi  sekali namun kami melihat masih ada praktek BABS sebesar 4,64. Dengan adannya inovasi Si Inol Aja untuk mengurangi  BABS. Saya berharap, inovasi tersebut sebagai salah satu cara strategi supaya masyarakat memiliki jamban secara mandiri. Dan ini sangat menarik sekali, usaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat BABS seharusnya tidak dilakukan,” ujar Sri dalam menanggapi paparan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Probolinggo, Muhammad Soufis Subri menyampaikan paparan yang sudah disampaikan sudah cukup bagus. Masing-masing OPD terkait sudah merumuskan bersama-sama untuk program ini.

“Kedepannya harus ada skala prioritas terkait anggaran dan dana kelurahan. Hal tersebut, adanya payung hukum perlu disiapkan dan dikaji untuk dijalankan. Kegiatan ini harus dipahami oleh OPD terkait, sehingga implementasinnya berjalan dengan baik. Kedepan, OPD terkait harus merumuskan langkah-langkah statisnya dan strategi. Secara teknis ada di masing-masing OPD. Untuk itu, Bappeda Litbang tetap harus memantau apakah sesuai yang telah disampaikan dalam paparan tersebut,” ucapnya.

“Mencakup dana kelurahan jangan sampai dana ini menyimpang. Rencana yang sudah disusun dari bawah, tolong dikawal juga sesuai usulan-usulan yang disampaikan dari masyarakat. Hal-hal  yang sudah disepakati bersama dengan pokja tidak sia-sia. Saya yakin dengan usaha bersama kerja bersama, dan tim pokja  bisa mengawali program ini sampai tuntas,” jelas wawali. (noviati/humas)

 

.