Suasana saat Wali Kota Probolinggo bertemu dengan para Kelompok IKM Pembatik Probolinggo. (Foto: Rizal/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

KANIGARAN – Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin ingin batik khas buatan pembatik Kota Probolinggo menjaga kualitas dan siap bersaing. “Pembatik kota harus mandiri, jangan mau diperalat. Kita punya 150 motif (kuno) yang banyak, kreasikan. Pembatik harus punya daya saing dengan daerah lain,” ujar wali kota yang suka batik berwarna soft ini.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Habib Hadi saat bertemu dengan Kelompok IKM Batik Probolinggo (KIPRO) Kota, Rabu (28/8) di ruang transit kantor wali kota. Diketuai Made Malvinas, KIPRO Kota menyampaikan berbagai hal terkait pembatik yang mulai ada sejak tahun 2008 silam lalu itu. KIPRO Kota sendiri baru dibentuk pada tahun 2012.

“Terima kasih kami masih diberi kesempatan membatik. Karena tanpa Pemkot Probolinggo (DKUPP), kami tidak ada apa-apanya. Bagi kami batik bukan hanya sekadar kain tapi juga budaya. Kami tidak ingin batik printing masuk di Kota Probolinggo,” kata Made, yang berprofesi sebagai guru di SMAN 3 itu.

KIPRO Kota didirikan bukan untuk kumpul-kumpul saja, tapi juga sebagai wadah saling mengkoreksi hasil karya, mengontrol kualitas sampai pemilihan motif dan warna batik. Pembatik juga mengeluhkan seragam sekolah yang tidak menggunakan batik, berbeda dari sebelumnya.

Menurut wali kota, ia tidak pernah memberikan kebijakan soal siswa sekolah boleh atau tidak menggunakan seragam batik. Yang diatur dalam pendidikan gratis berupa kelengkapan sekolah adalah kain seragam merah putih (untuk SD), biru putih (untuk SMP), pramuka dan olahraga. “Nanti biar dikroscek sama DKUPP ke Disdikpora,” kata Habib Hadi ke Kepala DKUPP Gatot Wahyudi yang mendampingi saat pertemuan berlangsung.

Orang nomor satu di Kota Probolinggo ini juga berpesan, pembatik bisa menjaga warna saat membuat seragam baik itu kantor atau sekolah. “Jaga mutu kualitas. Jangan hanya oper nota saja, paham kan?,” tuturnya diangguki 16 pembatik yang hadir kala itu.

Habib Hadi berharap, KIPRO Kota bukan wadah semata tetapi harus bisa tegas kepada anggotanya. Jika ada yang tidak sesuai pesanan langsung ditegur karena bisa merusak kredibilitas pembatik lainnya.

“Kalau sampai warnanya tidak sama (untuk seragam), ya malu. Di-guyubkan pembatik-pembatiknya. Kalau semua pembatiknya guyub berarti pembinaannya DKUPP ada hasilnya,” terang Habib Hadi yang tidak suka motif hewan di kain batik.

Dalam pertemuan tersebut, pembatik mengaku sudah lega bisa bertatap muka dengan wali kota secara langsung dan dapat menyampaikan uneg-unegnya. Saat itu para pembatik juga ditantang membuat motif yang akan dipilih wali kota sendiri. Batik itu akan dipakai oleh wali kota saat bertugas keluar kota sekaligus mempromosikan batik karya pembatik Kota Probolinggo. (famydecta/humas)

 

Probolinggo Mayor Hadi Zainal Abidin has urged the local batik artisans to maintain the quality and ready to compete with other batik creators. “The local batik artisans must be independent. We have 150 ancient motifs, be creative! The artisans must be competitive,” the mayor said.

It was stated by the mayor in a meeting with batik community KIPRO on Wednesday (28/8) in the transit room of the city hall. The chairman of KIPRO, Made Malvinas has mentioned many things related to the artisans who have been creating batik since 2008. KIPRO was established in 2012.

“Thank you for the opportunity (of creating batik) given to us. We are nothing without the help of the city administration. To us, batik is more than a fabric. It’s a culture,” said Made who is also a teacher in high school SMAN 3.

KIPRO was established as a medium for the artisans to control the quality, motifs filtering and coloring batik. The artisans have also mentioned their complaints about school uniforms that are no longer use batik motif.

The mayor said he has never made a policy on using batik as the motif for the school uniforms. What is being regulated is school equipment in the form of school uniform. “We will check it,” said the mayor, accompanied by the head of DKUPP Gatot Wahyudi.

The mayor has also made a clear statement to the artisans to maintain the quality of batik. “Maintain the quality of the batik,” he said.

He hopes KIPRO is not only used as a media but it should be discipline to the members. Any member who breaks the rule must be warned because it can damage the credibility of other artisans.

“It would be ashamed if the batik has bad color quality. The artisans must be compact.If they are, and then DKUPP has done the job well,” Habib Hadi said.

In the meeting, the batik artisans were pleasure to meet the mayor directly. They were challenged to make a motif the mayor himself to choose. The batik will be worn by the mayor while having an official trip out of town to promote the batik created by the local artisans.