Rukmini Ingatkan PNS Menjaga Netralitas 

image_pdfimage_print

Dalam meningkatkan kedisiplinan kepada para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kota Probolinggo. Pemkot Probolinggo melalui Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), menggelar acara pembinaan aparatur di Ruang Puri Manggala Bhakti, Rabu (16/8). 

Dibuka oleh Wali Kota Probolinggo Rukmini, pembinaan juga dihadiri oleh  Asisten Administrasi Umum Rey Suwigtyo, Kepala BKPSDM Rachma Deta, narasumber dari Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya dan peserta pembinaan.

Sebanyak 200 peserta dari perwakilan 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang mengikuti pembinaan aparatur. “Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan inovasi untuk meningkatkan kedisiplinan PNS dan memberikan pemahaman tentang netralitas PNS menjelang pelaksanaan pemilihan pilkada 2018 sehingga PNS menempatkan peran dan fungsinya secara proposional,” kata Kepala BKPSDM Rahma Decta.

Rachma Deta mengimbau kepada para PNS di lingkungan pemkot selalu menjaga netralitasnya pada pemilihan pilkada serentak tahun 2018 dan tidak gampang dibujuk untuk mendukung pihak tertentu.

Wali Kota Rukmini dalam sambutannya menegaskan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak lepas dari sorotan dan pandangan masyarakat. Terutama dalam hal kinerja dan kedisiplinan. Kinerja PNS yang dilakukan dengan baik dan maksimal sesuai tugas dan fungsinya dan mewujudkan reformasi birokrasi. 

”Sebagai PNS kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat secara profesional, adil dan merata. Jadi PNS tidak mudah, jaga prilaku dan tidak boleh menyombongkan diri, kita harus melayani masyarakat dengan tulus dan mengabdi  demi negara,” ujarnya.

Menurutnya, pemkot memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi PNS yang akan melanjutkan kuliahnya kejenjang S1 dan S2. Bagi PNS yang akan keluar kantor untuk kepentingan belanja ke supermarket atau kepentingan lainnya diharapkan harus ada surat tugas untuk izin keluar tapi selama ini masih belum diterapkan di masing-masing SKPD.

Wali kota juga berpesan, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 mendatang, PNS harus menjaga netralitas dan dilarang memihak parpol tertentu. Keberpihakan PNS terhadap salah satu parpol tertentu dalam pilkada  jelas telah menyalahi kode etik PNS dan melanggar peraturan yang berlaku. ”Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menambah wawasan saudara tentang kedisiplinan dan netralitas PNS sehingga bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab,” pesannya. (noviati/humas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.