Siapkan Subsidi Bagi Masyarakat Kawasan Kumuh

image_pdfimage_print

Tak hentinya Wali Kota Rukmini terus membangun Kota Probolinggo menjadi lebih baik, salah satu programnya pengentasan kawasan kumuh perkotaan. Jumat (18/8) lalu, Rukmini menggelar rapat koordinasi pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), memorandum program penanganan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Rapat dilaksanakan di hall pertemuan Hotel Bromo View Kota Probolinggo.

Siang itu, Rukmini didampingi Plh (pelaksana harian) Sekda Ahmad Sudiyanto, serta dihadiri oleh 70 undangan yang terdiri Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, perwakilan dari PDAM, Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), camat, lurah, serta perwakilan dati tim Kotaku.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Agus Hartadi menyampaikan, program Kotaku ini untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, melalui perbaikan dan pembangunan kembali permukiman layak huni guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Peningkatan kualitas dan pengelolaan agar target nol persen kawasan Kotaku 2019 tercapai. 

Untuk terlaksananya program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang mampu mengakomodasi kepentingan pemerintah sebagai regulator, pengembang sebagai penyedia dan masyarakat sebagai penerima manfaat maka Pemkot Probolinggo membentuk kelompok kerja PKP tahun anggaran 2017. “Dengan begitu kita bisa sama-sama bekerja dan segera mencapai visi misi kita,” jelas Agus.

Dijelaskan Abdul Holiq dari Tim Kotaku bahwa luas kawasan kumuh di Kota Probolinggo adalah 193 hektar. Meski hanya 0,34 persen dari luas kawasan Kota Probolinggo namun kondisi ini harus segera ditangani. Kawasan kumuh yaitu Kelurahan Kebonsari Kulon, Kelurahan Jrebeng Lor, Kelurahan Kanigaran, dan Kelurahan Kebonsari Wetan. 

“Permasalahannya hampir sama yaitu drainase yang tidak berfungsi dengan baik, masyarakat yang masih tidak bisa menjaga kebersihan lingkungannya sendiri dengan membuang sampah sembarangan dan sistem pengelolaan sampah yang kurang baik,” ungkapnya.

Rukmini berharap semua harus terintograsi tidak hanya Dinas perumahan dan permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum yang bekerja tapi Dinas Kesehatan dan semua yang terkait bisa bekerjasama dengan baik. “Ini sudah kota harusnya sudah tidak ada lagi kawasan kumuh, iya kalo masih pedesaan wajar,” tegas Rukmini.

“Kedepannya kita bisa memberikan subsidi bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar iuran sampah setiap bulannya, membangun IPAL serta sarana prasarana yang lebih baik, dan membuat TPS (Tempat Pembuangan Sampah) disetiap RT,” terangnya. “Kita harus bisa bekerja sesuai target,” sambung Rukmini.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan berita acara memorandum program rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan yang ditandatangani oleh wali kota dengan Bappeda Libang, BPPKAD, Dinas Perkim, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinkes, DLH, Dinsos, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. (malinda/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.