Wakil Wali Kota saat memberikan sambutan pada acara workshop program kotaku. (Foto:Welly/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

MAYANGAN – Pengentasan kawasan kumuh di perkotaan menjadi nol hektar di tahun 2019 menjadi target RPJMN tahun 2014-2019. Untuk Kota Probolinggo sendiri, dimulai tahun 2015 sampai tahun 2019 penanganan kawasan yang dimaksud sudah berkurang dari 193.74 hektar menjadi 67,19 hektar.

Fakta data itu sesuai dengan SK Wali Kota nomor 188.45/414/KEP/425.012/2015 yang sudah direvisi SK Wali Kota nomor 188 tahun 2019 yang masih menyisakan luasan kawasan kumuh 67,19 hektar. “Target dari pemerintah pusat sangat signifikan yaitu menjadi 0 di tahun ini. Namun yang terealisasi di Kota Probolinggo sudah sangat baik berkat kerja sama dari semua OPD dan program Kotaku (kota tanpa kumuh),” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Agus Hartadi.

Oleh karena itu, Dinas Perumahan dan Permukiman menggelar workshop tingkat kota program Kotaku, Senin (2/9), di salah satu hall di Jalan Dr Soetomo, yang mengundang Wawali Mochammad Soufis Subri, Ketua Sementara DPRD Abdul Mujib, Pj Sekda Achmad Sudiyanto serta peserta workshop yang terdiri dari camat, lurah, LKM dan tim Kotaku.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan pemda dalam menangani kawasan kumuh, target dan penyelesaian strategi pokja dalam membangun kawasan kumuh,” jelas Agus dalam laporannya.

Program ini sudah diresmikan di Jakarta pada 27 April 2016 lalu yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia. Targetnya, seratus persen akses air minum, nol persen kawasan permukiman kumuh dan seratus persen akses sanitasi layak atau lazim yang disebut 100-0-100.

Menurut Wawali Subri, program yang mengatasi sanitasi, limbah dan air bersih serta lingkungan ini bisa digarap bareng pemerintah (OPD) dan NGO (Non Government Organization) yang bergerak di bidang tersebut bersama masyarakat. “Ini kerja keroyokan bukan ego sektoral. Ada irisan yang jelas dalam pengananan secara fokus,” katanya.

Suasana saat workshop program kotaku di Hall Balai Hinggil. (Foto:Welly/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)

Di Kota Probolinggo, kawasan permukiman kumuh 67,19 hektar terbagi di beberapa wilayah. Yakni kawasan prioritas Mayangan seluas 33,86 hektar, sedangkan sisanya seluas 33,33 hektar tersebar di kawasan Jrebeng Lor 9,52 hektar, kawasan Sukabumi 7,50 hektar, kawasan kedopok 3,73 hektar, Triwung Lor 0,15 hektar dan Wonoasih 12,43 hektar.

“Ini (data) agak anomali karena Mayangan adalah pusat masyarakat di Kota Probolinggo. Menjadi barometer wilayah kawasan kumuh terbesar. Artinya, ada linier antara jumlah penduduk dan tingkah kekumuhan. Ini tantangan bersama bukan satu instansi saja. Karena membangun kota bukan hanya SDM saja tetapi juga lingkungannya,” ujar Subri, yang saban hari Rabu di setiap pekannya meeting dengan tim Kotaku untuk memproses salah satu proyek di Mayangan.

Untuk mendukung upaya target 100-0-100 tercapai di tahun 2019, ada beberapa upaya yang sudah dilakukan. Diantaranya, pembentukan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja-PKP) dengan peran mengoordinasikan OPD terkait dengan 7+1 indikator kumuh.

Kemudian menyusun dokumen perencanaan dan menyinkronkan program pusat dan daerah untuk target 100-0-100 dengan pembiayaan DAK, Kotaku, OPD, CSR dan sebagainya. Di Kota Probolinggo upaya penanganan kumuh telah dilakukan melalui pendanaan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah mulai tahun 2017 sampai dengan 2019.

Investasi pendanaan dari APBD sebesar Rp 41,539 miliar dan dari APBN (Kotaku) sebesar Rp 20,250 miliar tersebar di 5 kecamatan. Dengan upaya itu, telah berkontribusi menurunnya luasan dari 193,74 hektar menjadi 67.19 hektar di tahun 2019.

Sesuai arahan dari Wali Kota Probolinggo, Wawali Subri menekankan, sampah di kalangan rumah tangga juga menjadi salah satu penyumbang kekumuhan di lingkungan masing-masing. Untuk menurunkan permukiman kumuh dibutuhkan cara yang sesuai kearifan lokal di Kota Probolinggo.

“Ini yang harus dirumuskan. Menyentuh SDM masyarakat agar bagaimana mereka bisa mencintai dan lingkungan. Memang berbicara Kotaku tidak spesifik soal sampah tapi kekumuhan secara overall. Namun sampah itu bagian dari kekumuhan,” sambung wawali yang concern dengan persoalan sampah ini.

Beberapa waktu lalu, wawali bersama OPD terkait ia menyelesaikan masalah sampah yang berusia sekitar 20 tahun di sebuah kawasan lingkungan. Kini lokasi TPS baru dan milik warga sedang ditangani oleh pihak terkait untuk dapat dimanfaatkan kembali oleh warga. (famydecta/humas)

 

The slum alleviation in the urban area to zero hectares in 2019 has been the target of the National Middle-Term Development Plan (RPJMN) 2014-2019. In implementing this target, Probolinggo city has made efforts from 2015-2019 resulting in the decreasing number of slum areas from 193.74 hectares to 67.19 hectares.

The data has been enacted on the Mayoral Regulation No 188.45/414/KEP/425.012/2015 which has been revised with Mayoral Regulation No 188 of 2019, with 67.19 slum areas remaining. “The target of the central government is highly significant, reducing the slum areas to zero hectares. The result shown by Probolinggo city was quite good thanks to the collaboration of all working units and Kotaku (city without slum areas) program,” the head of Public Housing and Settlement Agency, Agus Hartadi said.

Therefore, the agency held a workshop on Kotaku program on Monday (2/9), at one of the halls located on Jl Dr Soetomo, inviting Vice Mayor Mochammad Soufis Subri, temporary DPRD Speaker Abdul Mujib, Acting Regional Secretary Achmad Sudiyanto and the workshop participants including the head of sub-districts, urban villages, and Kotaku team.

“It was held to promote the policies of the local government in handling the slum areas, setting the target and working group strategy in developing the area,” Agus said in his report.

The program has been officially launched in Jakarta on April 27th, 2016 which was attended by all regional heads throughout Indonesia. It has a target of a hundred-percent mineral water access, zero percent slum areas, and hundred-percent proper sanitation access, or known as 100-0-100.

According to Vice Mayor Subri, a program dealing with sanitation, waste, and clean water can be implemented by both government and NGO, along with the people. “This is a cooperative-based working, not otherwise,” he said.

The 67.19 hectares of slum areas in the city are spread in several regions as follows: 33.86 hectares in Mayangan Sub-district, 9.52 hectares in Jrebeng Lor urban village, 7.50 hectares in Sukabumi, 3.73 hectares in Kedopok, 0.15 hectares in Triwung Lor, and 12.43 hectares in Wonoasih urban village.

“The data is a bit anomaly since Mayangan is located at downtown, yet being the barometer of the biggest slum areas. It means that there is a connection between the population and the level of slum areas. Developing a city is not limited to the human capital but we need also consider the environment,” Subri said.

In order to support the target 100-0-100 in 2019, there are several efforts made including establishing a working group of public housing and settlement (Pokja-PKP), having a duty to make coordination with related working units by applying slum indicator 7+1.

Preparing the planning document and synchronizing the program of the central government and regional government for the 100-0-100 target is the next step by using special allocation budget, and the fund of Kotaku, working units, CSR, or others. In the city, the effort of handling slum areas have been made by using the budget of the central and regional government, starting from 2017 until 2019.

The regional budget as much as IDR 41.539 billion and IDR 20.250 billion national budgets have been used for handling slum areas in 5 sub-districts. This has made a contribution to the decreasing number of slum areas from 193.74 hectares to 67.19 hectares in 2019.

As the mayor directed, Vice Mayor Subri mentioned the huge number of household waste as one of the factors giving a huge contribution to slum areas. He said it needs ways based on local wisdom to solve the problem.

“We need to find a solution, making people love and preserve the environment. Kotaku program is not all about waste, yet it’s still part of the slum,” the vice mayor added.

Recently, the vice mayor along with related working units have solved 20-years-old waste problems in a neighborhood. It is now being handled by the related sectors and be effectively used by the people. To