Sepakat Tolak Operasional Gojek

image_pdfimage_print

 

 

Wali Kota Rukmini bersama Kapolres Probolinggo Kota AKBP Alfian Nurizal sepakat menolak operasional ojek online gojek. Pasalnya, keberadaan ojek online ini masih dirasa belum perlu bagi masyarakat Kota Probolinggo. Kendati demikian, organda bersama Asosiasi Sopir Angkota Probolinggo  (ASAP) diwajibkan berbenah demi kenyamanan penumpang. 

Hal ini disampaikan oleh dua pejabat itu saat menggelar audiensi, Senin (28/8), dengan ASAP, yang dihadiri juga Kasat Intel Iptu Darto, kasat lantas, Asisten Administrasi Umum Rey Suwigtyo, Dinas Perhubungan Sumadi, Kepala Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Satu Pintu (PTSP) Acep Arif Hidayat, DPC Organda serta 11 koordinator trayek angkutan.

Audiensi ini dicetuskan oleh wali kota sebagai wadah untuk mendengar apa yang dikeluhkan oleh ASAP hingga pemkot bisa memahami dan menyiapkan langkah-langkah terbaik. Karena, menurut ASAP keberadaan gojek ini sangat mengurangi pendapatan mereka. 

“Saya ingin Kota Probolinggo ini aman dan kondusif. Selama ini pemerintah kota sudah memberdayakan angkot-angkot sebagai transportasi pelajar. Dan juga, saya itu ingin angkot biar ngganteng (bersih dan layak jalan) dengan dibiayai APBD tapi ternyata tidak bisa karena tidak ada dasarnya untuk dianggarkan,” tutur Rukmini. 

Sementara itu, menyikapi rencana ASAP turun ke jalan jika tidak segera ada ketegasan, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Alfian Nurizal menegaskan pihaknya tidak melarang seseorang untuk menyampaikan aspirasinya karena itu merupakan proses demokrasi. “Tapi, saya rasa, audiensi ini jalan terbaik. Percayakan saja kepada pemerintah,” tegasnya. 

AKBP Alfian mengaku, ia bersama jajarannya telah melakukan survey sejauh mana kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan ojek online. Menurutnya, masyarakat di Kota Probolinggo belum perlu ada ojek online tersebut. 

“Melihat lokasi tempat dan kebutuhan, melihat situasi dan kondisi, ojek online ini belum sangat dibutuhkan. Karena masih ada angkutan dan becak yang masih memadai untuk digunakan. Tapi, saya ingatkan fasilitas moda ini juga harus memperhatikan kenyamanan. Organda, tolong dibenahi,” terang kapolres. 

Pembenahan yang dimaksud antara lain jam ngetem yang tepat sehingga penumpang tidak terlalu lama menunggu, kaca film tidak boleh gelap demi keamanan dan kenyamanan sekaligus menghindari tindak kriminalitas, melayani anak sekolah tidak sambil merokok.

Kapolres juga menyarankan agar segera membuat surat keputusan bersama kemudian ditandatangani dan dikirim ke Kementerian Kominfo. “Berdasarkan regulasi dan kearifan lokal maka disepakati untuk menolak operasional ojek online di Kota Probolinggo,” serunya. 

Ketua Organda Kota Probolinggo Tommy Prakoso menegaskan jika ojek online jelas menjadi saingan angkutan kota. Ia mempermasalahkan roda dua bukanlah termasuk dalam angkutan umum, sehingga jelas bahwa ojek tidak boleh digunakan mengangkut orang atau sebagai moda transportasi. 

“Selain itu, saya berharap pemkot segera melakukan revisi trayek tanpa menambah trayek yang ada. Sebab, trayek ini sudah sejak tahun 1980 jadi tidak sesuai dengan perkembangan pemukiman di Kota Probolinggo,” tutur mantan anggota dewan ini. 

“Seperti Banyumas, sudah tegas menolak operasional ojek online ini dengan membuat surat edaran. Nah, kita (Kota Probolinggo) juga bisa melakukan hal yang sama demi kemaslahatan masyarakat,” imbuh Asisten Administrasi Umum Rey Suwigtyo. 

Ketua ASAP Hariyanto pun menyatakan, ojek online sudah 1,5 bulan beroperasi di Kota Probolinggo. “Benar-benar meresahkan kami. Sebelum ada gojek saja kami sudah sepi, apalagi ada gojek,” ujarnya. ASAP pun menyepakati adanya perubahan dalam fisik kendaraan dan pelayanan kepada penumpang seperti yang diharapkan pemerintah. Hasilnya, siang itu disepakati bahwa pemkot dan pihak kepolisian menolak ojek online. Sedangkan pihak angkutan dan organda bersedia memperbaiki pelayanan. (famydecta/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.