Siapkan Payung Hukum sampai Insentif untuk Petani “Preparing Legal Basis and Incentive Facilities for Farmers”

image_pdfimage_print

PAYA Pemkot Probolinggo untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayahnya mendapat tantangan. Data dari dinas pertanian setempat menyebutkan, lahan pertanian di wilayah setempat cenderung menurun dari tahun ke tahunnya.

The efforts of Probolinggo City Government to realize food security in the region is facing an obstacle. Based on the data from local agriculture agency, it states that the number of agricultural lands in the region is considerably decreasing annually.

            Pada 2011 lalu, tercatat dari 5.666,70 hektare luas kota, lahan pertanian mencapai sekitar 1.866,00 hektare atau mencapai 32,9 persen. Sementara lahan bukan sawah mencapai 3.800,70 hektar (67,07).3.800,70 hektar (67,07).3.800,70 hektar (67,07).3.800,70 hektar (67,07).3.800,70 hektar (67,07).3.800,70 hektar (67,07).3.800,70 hektar (67,07).3.800,70 hektare atau 67,07 persen dari luas lahan yang ada di kota. Lahan bukan sawah ini terdiri atas lahan kering mencapai 3,701,98 hektare dan lahan lainnya 98,72 hektare.

            In last 2011, it recorded that of 5,666.70 hectares city area, the agricultural lands were 1,866 hectares or 32.9%. Meanwhile, non-agricultural lands were 3,800.70 hectares or 67.07% of the total city area. Non-agricultural lands consist of 3,701.98 hectares of dry land and 98.72 hectares of other lands.

            Terus merosotnya luas lahan pertanian itu pun mendapat perhatian dari pemkot setempat. Kepala Dinas Pertanian Sumatera Utara (Sumut) M Roem mengungkapkan, lahan pertanian tidak boleh lagi ada yang dialihfungsikan, walau dalam bentuk apapun. Bahkan, bagi setiap pelaku alih fungsi itu, diancam sanksi berupa denda minimal Rp 50 juta. “Lahan untuk pertanian itu harus dipertahankan, yang mana kita sebut dengan lahan pertanian berkelanjutan. Jadi kedepan, tidak boleh lagi ada lahan pertanian yang dialihfungsikan,” ungkapnya kepada MedanBisnis, Selasa (8/4) dikantornya.

Dijelaskan Roem, berdasarkan Undang Undang nomor 41 tahun 2009, lahan pertanian harus terus dilestarikan keberadaannya. Apalagi hal itu terkait dengan masa depan ketahanan pangan bangsa dan negara.

Tetapi, yang terjadi di lapangan justeru lahan pertanian terus mengalami penyusutan. Penyebabnya, banyaknya petani yang memilih menjual areal pertaniannya karena desakan ekonomi. “Kita tahu lahan pertanian ini umumnya milik perorangan, jadi pemerintah harus mempersiapkan payung hukum untuk mencegahnya,” sebutnya.

Sejauh ini, sambung Roem, sebagai turunan dari UU nomor 41 tahun 2009 tersebut, legislatif (DPR) tengah membahas aturan-aturan yang menetapkan pelarangan alih fungsi lahan pertanian. Sehingga apabila keputusan itu telah disahkan maka alih fungsi lahan tidak dapat terjadi lagi.

“Apabila keputusannya telah turun dan diterbitkan, maka akan dilanjutkan oleh bupati dan walikota untuk membuat perdanya,” jelasnya.

Begitupun, lanjut Roem, dengan keluarnya keputusan lahan pertanian berkelanjutan itu kelak, bukan berarti petani tidak boleh menjual areal petaninya. Melainkan jual beli tetap dapat dilangsungkan, asalkan fungsinya tetap sebagai areal pertanian.

“Yang akan diberi sanksi itu si pembelinya apabila ternyata fungsi areal pertanian itu misalnya dijadikan sebagai ruko. Sanksinya jelas denda Rp 50 juta, malah pemerintah juga berhak menyita peralatan-peralatan dalam melakukan alih fungsi itu,” terangnnya.

Di samping itu, Roem juga mengatakan, untuk mencegah petani menjual lahan pertaniannya, pemerintah juga akan memberikan sejumlah kemudahan kepada petani berupa insentif sarana dan prasarana. Sehingga memberikan daya tarik bagi petani untuk terus mengelola lahan pertaniannya.

“Insentif yang bakal diberikan itu bisa seperti bantuan irigasi, pompanisasi, pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, lahan bersubsubsidi, dan kalau bisa harga komoditasnya relatif baik,” ujarnya.

Untuk mendukung agar keputusan tersebut dapat berjalan sukses, Roem juga mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi ke pemerintahan kabupaten dan kota di Sumut.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI sebelumnya menyebutkan, pemerintah saat ini tengah mengupayakan menciptakan lahan pertanian abadi. Hal itu dilakukan agar dapat mempertahankan areal pertanian yang ada di tanah air terus berlangsung.

“Tetapi masalahnya lahan itu kan milik petani, sehingga tidak bisa dipaksa agar petani jangan sampai menjual lahannya. Supaya petani tidak tergoda menjual lahannya, kita akan mencegahnya dengan cara memberikan insentif. Sebab, kalau semua lahan dijual, bisa-bisa nggak ada lagi lahan pertanian kita,” ungkapnya Kepala dinas pertanian setempat, A.Yudha Sunantya mengungkapkan, lahan pertanian yang ada saat ini tak boleh dialihfungsikan lagi.

            The ongoing decreasing agricultural lands finally got the attention of the local government. The head for local agricultural agency, A. Yudha Sunantya stated that the existing agricultural lands cannot be used for other purposes.

Yudha pun menyebut, pelaku yang mengalihfungsikan lahan pertanian itu pun bisa disanksi sesuai aturan.“Lahan untuk pertanian itu harus dipertahankan, yang mana kita sebut dengan lahan pertanian berkelanjutan,” katanya.

He mentioned that anyone who uses them for another purpose will have a sanction based on regulations. “The agricultural lands should be preserved to be sustainable agricultural lands,” he said.

Dipaparkan Yudha, kebijakan melarang pengalihfungsian lahan pertanian itu sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ada. Dalam RTRW, penetapan lahan pertanian berkelanjutan disebutkan mencapai 1.034, 07 hektare. “Setelah dipetakan ulang, sekarang menjadi 919 hektare,” ungkapnya Senin (22/9) lalu.

He explained that this policy of forbidding people to use the lands for another purpose is based on the existing urban spatial planning (RTRW). In this planning, the enactment of sustainable agricultural lands is 1,034.07 hectares. “After being re-mapped, it is now 919 hectares,” he explained on last Monday (22/9).

Yudha lantas menjabarkan, kebijakan yang diambil pemkot itu juga mengacu pada Undang Undang nomor 41 tahun 2009 dan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Yudha then explained that the policy is based on Law No 41 of 2009 on Protection of Sustainable Agricultural Lands.

Dalam UU tersebut dipaparkan Yudha, lahan pertanian harus terus dilestarikan keberadaannya. Sebab, hal itu berkaitan dengan masa depan ketahanan pangan bangsa dan negara.

In this law, the agricultural lands should be preserved because it is related to the national food security in the future.

Sayanganya, di lapangan, lahan pertanian cenderung menyusut dari tahun ke tahunnya. Yudha menyebut, banyak petani yang memilih menjual areal sawahnya karena desakan ekonomi.

Unfortunately, in fact, the number of agricultural lands is considerably decreasing annually. Yudha stated that many farmers have sold their agricultural lands due to economic problems.

“Kami tahu, lahan pertanian ini umumnya milik perorangan. Jadi, pemerintah harus mempersiapkan payung hukum untuk mencegahnya,” sebut A.Yudha Sunantya.

“We know that generally those lands belong to individual. So, the government should prepare a legal basis in order to prevent it,” said A. Yudha Sunantya.

Bila sudah ada payung hukumnya, Yudha menyebut, petani bukannya tak boleh menjual areal pertaniannya. Jual beli tetap diperbolehkan, asal tak mengubah fungsi lahan pertanian tersebut.

When we have this legal basis, Yudha stated that the farmers are allowed to sell their lands but the sold lands cannot be used for another purpose and should be used as agricultural lands.

“Yang akan diberi sanksi itu si pembelinya apabila ternyata fungsi areal pertanian itu misalnya dijadikan bukan untuk kepentingan publik. Sanksinya jelas, malah pemerintah juga berhak menyita peralatan-peralatan dalam melakukan alih fungsi itu,” terang Yudha.

“The one who gets sanction is the buyer if he/she is caught to use the agricultural lands for another purpose, for instance, it is used for non-public interest. The sanction is so clear that the government has the right to seize any equipment used to change the function of the lands,” he said.

Selain menyiapkan payung hukum, Yudha juga menyebut, pemerintah juga akan memberikan sejumlah kemudahan kepada petani berupa insentif sarana dan prasarana. Sehingga bisa memberikan daya tarik bagi petani untuk terus mengelola lahan pertaniannya.

Besides preparing the legal basis, Yudha also stated that the government will give several eases to the farmers in a form of incentive facilities so that it can attract the farmers to keep managing their agricultural lands.

“Insentif yang bakal diberikan itu bisa seperti bantuan irigasi, pompanisasi, pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, pronanisasi, dan kalau bisa harga komoditasnya relatif baik,” bebernya.

“The incentives would in a form of irrigation, pumping programs, subsidized fertilizer and seeds, pronanisasi, and we are trying to make the commodity price to be relatively good,” he explained.

Namun upaya itu pun diakuinya tak mudah.“Masalahnya, lahan itu kan milik petani. Sehingga, tidak bisa dipaksa agar petani jangan sampai menjual lahannya. Agar petani tidak tergoda menjual lahannya, kami akan mencegahnya dengan cara memberikan insentif,” imbuhnya.

However, it’s not easy. “The problem is that the lands belong to the farmers. We cannot force them not to sell their lands. To prevent them selling their lands, we have another option by giving them incentives,” he added.

Untuk mendukung sejumlah program mencegah alihfungsi lahan pertanian itu, Yudha menyebut, saat ini pihaknya tengah menggencarkan sosialisasi.

In order to supporting the program of preventing the changing of land’s function, Yudha stated that at the moment, his side is working on holding dissemination.

Pemkot saat ini dipaparkannya tengah mengupayakan menciptakan lahan pertanian abadi. Hal itu dilakukan agar dapat mempertahankan areal pertanian di wilayah setempat. (fa)

He said that at the moment, the city government is trying to create an eternal agricultural land. This is implemented to preserve the local agricultural lands.

Leave a Reply

Your email address will not be published.