Paparkan Kondisi Pantai Pilang di Knowledge Management Forum

Kepala DLH Budi Krisyanto saat memaparkan kondisi pantai pilang di Knowledge Management Forum. (Foto:Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

TANGERANG – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) baru saja menggelar Knowledge Management Forum (KMF) 2019 pada 16-17 September di Kota Tangerang. Acara tersebut hasil kerja bareng dengan IUC, Sekretariat IUC Asia Tenggara, UCLG ASPAC yang difasilitasi Joint Research Centre (JRC) Uni Eropa dan mitra organisasi lainnya.

KMF adalah wadah tahunan bagi kota di seluruh Indonesia untuk berbagi pengetahuan dan belajar serta berdialog dalam tema tertentu. Tahun ini, tema yang diambil adalah Tindakan Mitigasi dan Adaptasi Menuju Pengembangan Ketahanan Iklim untuk Kota Berkelanjutan.

Kegiatan ini pun diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah kota yang berpartisipasi untuk belajar dari pengalaman kota-kota lainnya dan meniru praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Salah satu yang menjadi anggota kelompok kerja perubahan iklim Apeksi adalah Pemerintah Kota Probolinggo, yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Budi Krisyanto. Kota Probolinggo sudah menjadi ketua kelompok kerja perubahan iklim selama dua periode, saat ini dijabat Pemerintah Kota Balikpapan.

Budi Krisyanto menuturkan, agenda pertama KMF pihaknya mendengarkan program pendampingan dari organisasi internasional dalam perubahan iklim. Tema KMF kali ini pun sesuai dengan visi misi Pemerintah Kota Probolinggo yang ingin menjadi kota berkelanjutan.

Paparan dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar, Balikpapan, Tangerang dan Bogor yang membahas bagaimana mempertahankan kota dan mempertahankan iklim. Semua kota pun diminta memaparkan poster perubahan iklim yang ada di daerahnya masing-masing.

“Kesempatan itu saya membawa poster tentang Pantai Permata Pilang di Kademangan. Saya angkat kaitannya dengan dampak erupsi Gunung Bromo yang mengakibatkan Pantai Permata Pilang menjadi berubah dan ada yang bisa dimanfaatkan,” ujar Budi Kris.

Saat itulah, Mr Pablo dari Uni Eropa menunjukkan ketertarikannya saat mantan Kepala Bappeda ini menjelaskan isi poster yang dibawanya. “Mereka sangat tertarik, ingin melihat kondisi yang sebenarnya. Mereka juga menaruh atensi yang tinggi pada hutan mangrove,” ceritanya.

Dari KMF tersebut, dapat digaris bawahi bahwa Pemerintah Kota Probolingg berkewajiban menurunkan gas emisi rumah kaca. Realisasinya pun harus melibat OPD terkait dalam penanganan masalah itu. Secara nasional penurunan gas emisi sebesar 29 persen. Sedangkan Kota Probolinggo pada tahun 2010 lalu sudah menargetkan 12 persen penurunan gas emisi.

“Kami harus update lagi, nanti tahun 2030 targetnya berapa pesen. Perlu di-review lagi. Ini perlu pengarustamaan perubahan iklim secara riil masuk dalam RPJMD. Bersama masyarakat dan pihak swasta, pemerintah kota berkomitmen menurunkan gas emisi rumah kaca,” jelas Budi Kris.

Upaya menurunkan gas emisi ini bisa melalui banyak lini. Seperti udara yang sehat jadi jangan sampai praktek pembakaran sampah masih dilakukan. “Kemudian menambah persentase gas rumah kaca. Kantor-kantor harus efektif juga, gunakan lampu hemat energi, hemat listik dan hemat penggunaan air. Perlu komitmen di masing-masing OPD dan harapannya DPRD juga membahas tentang emisi gas rumah kaca,” pungkas pria yang menjalani studi S3 ini, saat ditemui Jumat (20/9) pagi.

Budi Kris pun menambahkan, KMF tersebut menjadi peluang fasilitasi pendanaan yg bisa diakses kota-kota untuk menunjang tindakan mitigasi dan adaptasi. (famydecta/humas)