Banggar Berikan Saran Rekomendasi pada Sejumlah OPD

image_pdfimage_print

 

Wali Kota Rukmini menandatangani nota kesepakatan bersama antara Pemkot Probolinggo dengan DPRD setempat tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, Kamis (7/9). Penandatanganan ini dilangsungkan di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo.

Sebelum nota kesepakatan ini ditandatangani, terlebih dahulu pimpinan rapat paripurna, Agus Rudiyanto Ghafur, meminta pendapat para ketua fraksi yang ada di DPRD. Selain itu, Agus juga memberikan kesempatan bagi Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk memberikan saran dan rekomendasi terhadap perubahan APBD TA 2017.

“Dari seluruh pendapat ketua fraksi yang hadir, dapat saya simpulkan bahwa semua fraksi menyetujui perubahan APBD Tahun Anggaran 2017,” kata Agus.

Sementara itu, anggota Banggar, Sri Wahyuningsih memberikan saran dan rekomendasi kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan perubahan APBD yang akan diterima nanti.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Wahyuningsih menyampaikan saran dan rekomendasi kepada Bappeda Litbang, BPPKAD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, RSUD dr. Moh. Saleh, dan Dinas Perhubungan.

Dengan adanya perubahan APBD TA 2017, jumlah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo yang semula Rp 152 miliar menjadi Rp 189 miliar. Banggar dalam kesempatan ini juga menyarankan agar BPPKAD dapat memenuhi target tersebut.

“Proyeksi kenaikannya yang sekitar 20,4 persen kiranya harus sesuai dengan perhitungan potensi riil yang ada, bukan sekedar memberikan proyeksi kenaikan PAD sehingga di akhir tahun anggaran 2017, tercapai PAD sebesar 120,40 persen,” tutur Sri.

Kepada Dinas PU dan Penataan Ruang, Sri memberikan saran agar rencana pengadaan kendaraan dinas operasional 6 unit pick up agar dikurangi menjadi 3 unit saja. “Untuk anggaran 3 unit pick up lainnya diperuntukkan untuk tambahan anggaran pemeliharaan jalan,” tutur anggota Fraksi Gerindra-Demokrat ini.

Selain itu, Sri juga menyampaikan saran rekomendasi kepada Dinas Lingkungan Hidup terkait pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kedopok (RTHKP). Seperti diketahui, RTHKP Kedopok sering menjadi tempat digelarnya berbagai kegiatan Pramuka, PMR, maupun PMI.

“Letaknya memang strategis dan luas. Namun, RTHKP Kedopok tidak didukung dengan fasilitas yang memadai seperti aula ataupun toilet. Oleh karena itu, di perubahan APBD tahun ini, banggar menyarankan agar DLH dapat memenuhi fasilitas tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada,” ujar Sri. (alfien/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.