Dari 21 Sanksi, 19 Sanksi Telah Diselesaikan

image_pdfimage_print

Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Lingkungan HIdup (DLH) Kota Probolinggo menggelar acara pembacaan penyampaian Salinan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Salinan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, pada Rabu (27/9) di Sabha Bina Praja. 

Kegiatan tersebut dibuka Wali Kota Probolinggo, Rukmini, Plh Sekda Achmad Sudiyanto, Asisten Pemerintahan Acep Hidayat, Ketua Komisi III DPRD Agus Riyanto, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Direktur PT. Berdikari Jaya Mandiri (BJB), perwakilan Bulog dan SKI (Sumbertama Keramik Indonesia). 

Kepala DLH, Tutang Aribowo mengatakan tujuan dari kegiatan ini tidak lain yaitu membacakan penyampaian salinan keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pendelegasian kewenangan penerapan  sanksi kewenangan penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta membacakan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Berdikari Jaya Mandiri Bersama tentang penerapan sanksi administratif paksaan.

“Agar PT BJB dapat melaksanakan 21 sanksi yang telah diberikan oleh Menteri LHK dengan baik serta dapat menyampaikan laporan catatan limbah bahan beracun berbahaya (B3) tersebut selama 14 hari batas waktu yang ditentukan oleh Menteri LHK,” tutur Tutang.

Wali Kota Probolinggo mengatakan pembacaan keputusan ini sangat perlu dilakukan untuk bisa mengetahui bersama penjelasan dari PT BJB terkait sanksi administratif yang telah diberikan. 

“Semoga dengan adanya (keputusan) ini PT BJB semakin baik lagi dan semoga dari 21 sanksi yang diberikan oleh Menteri LHK dapat segera diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Menteri LHK,” harap Rukmini. 

Direktur PT BJB, Yowie Santoso menanggapi bahwa selama kasus  berlangsung  pihaknya telah menghentikan sementara seluruh kegiatan sampai terpenuhinya seluruh perintah. Dari 21 sanksi yang diberikan  kepada perusahaan, sudah 19 sanksi  telah dipenuhi dan kurang 2 poin yang ditindaklanjuti. 

“Sanksi yang sudah kami penuhi  antara lain melakukan perubahan dokumen lingkungan dan memiliki izin lingkungan, melakukan perubahan  perubahan izin  pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3,” jelasnya.

“Kami mohon maaf  karena sudah menimbulkan keresahan terhadap masyarakat Kota Probolinggo khususnya daerah sekitar pabrik PT BJB, serta kami juga berharap ada pengawasan dari dinas terkait,” sambung direktur PT BJB.

Ketua Komisi III, Agus Riyanto berharap kedepan lebih baik lagi. “Apapun yang telah dilakukan oleh PT BJB , kami berharap bisa menerima informasi juga karena ini termasuk dari tupoksi kami,” ujarnya. (mita/humas) 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.