Wali Kota Habib Hadi Kukuhkan 29 Ketua LPM

Wali Kota Habib Hadi memberikan selamat kepada 29 Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Probolinggo seusai dikukuhkan. (Foto:Agus/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

KANIGARAN – Sebanyak 29 Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat se-Kota Probolinggo telah dikukuhkan oleh Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin, Selasa (22/10) di Puri Manggala Bakti. Beberapa penekanan disampaikan oleh wali kota kepada para pengurus LPM tersebut.

Menurutnya, untuk menggerakkan masyarakat, pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri tapi membutuhkan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, pemerintah daerah juga perlu merangkul pihak-pihak yang secara efektif dapat menjalankan pemberdayaan masyarakat.

LPM merupakan salah satu faktor penentu kemajuan pemerintah melalui kelurahan masing-masing. Yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK sehingga dapat memperoleh masukan yang baik bagi pembangunan di daerahnya.

Dalam rangka peningkatan kapasitas bagi ketua dan pengurus LPM sebagai mitra kerja kelurahan untuk mendorong, merencanakan, memediasi sekaligus menggerakkan masyarakat agar memiliki kontribusi terhadap pembangunan.

“Setelah kegiatan hari ini, pengurus LPM dapat langsung tancap gas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Setelah dikukuhkan semua akan mendapat pembekalan sebagai wawasan awal LPM mengetahui tugas, fungsi dan perannya dalam masyarakat,” tutur Habib Hadi.

Habib Hadi saat memberikan sambutan pada pengukuhan ketua LPM. (Foto:Agus/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo) 

Diharapkan, melalui pembekalan awal ini para pengurus LPM dari setiap kelurahan dapat memahami mengenai kewajiban dasarnya untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya masing-masing sebelum terun ke masyarakat, terutama dalam mengawal anggaran kelurahan.

“Jangan sampai terjadi conflict of interest (konflik kepentingan). Pengurus LPM tidak boleh berperan sebagai pokmas yang mengelola anggaran kelurahan. Karena LPM merupakan mitra lurah dalam merencanakan dan menata penggunaan anggaran kelurahan secara keseluruhan,” kata wali kota.

Peran LPM sangat penting sebagai fasilitator musrenbang dalam menampung aspirasi warga dalam pembangunan fisik dan non fisik. Antara lurah dan LPM diminta wali kota punya komitmen bersama agar anggaran kelurahan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

“Jika komitmennya berjalan, insyaallah pembangunan kelurahan dapat berjalan. Saya akan mengecek karena saya punya kewajiban. Saya ingin pembagian sesuai aturan yang ada, jangan melakukan diluar kewenangan atau kewajibannya,” pesan Habib Hadi.

Pemerintah Kota Probolinggo pun berharap, pembangunan bukanlah hasil perumusan kebijakan yang bersifat top down tapi juga merupakan usulan dari bawah atau bottom up. “Apa yang dicanangkan pemerintah LPM harus melakukan seiring seirama,” imbuh wali kota.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setda Kota Probolinggo Ina Lusi Linawati menjelaskan, LPM dapat langsung menjalankan tugasnya sejak ia resmi dikukuhkan oleh wali kota. Selain ketua, pengurus LPM yang hadir juga sekretaris dan bendahara 29 LPM di Kota Probolinggo.

“Untuk dana LPM melekat di kecamatan. LPM yang punya kegiatan diajukan ke kecamatan untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi di kecamatan tersebut. LPM ini sifatnya membantu dalam perencanaan pembangunan juga,” kata Ina. (famydecta/humas)