Enam Puskesmas di Kota Probolinggo Jadi BLUD

Wali Kota Habib Hadi didampingi oleh Direktur BUMD, BLUD dan BMD Ditjen Bina Keuangan Kemendagri, Komedi dan akil Wali Kota saat menyerahkan mengimplementasikan BLUD pada enam puskesmas. (Foto:Agus/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

PROBOLINGGO – Demi menyempurnakan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat, enam puskesmas di Kota Probolinggo kini mengimplementasikan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Secara resmi, penetapan BLUD pada enam puskesmas dilaksanakan Kamis (24/10) di Puri Manggala Bakti oleh Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin.

Keputusan ini sesuai dengan Perwali Kota Probolingo nomor 140 tahun 2019 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit kerja yang melaporkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) pada BLUD. Launching penetapan BLUD di enam puskesmas dihadiri Direktur BUMD, BLUD dan BMD Ditjen Bina Keuangan Kemendagri, Komedi; Wawali Mochammad Soufis Subri dan Komisi I DPRD Kota Probolinggo Masda Putri Amelia. Launching yang diikuti kepala dan unsur puskesmas dan Dinas Kesehatan juga diisi pemberian materi.

Kepala Dinas Kesehatan drg Ninik Ira Wibawati menjelaskan, dengan puskesmas menjadi BLUD ada sejumlah kemudahan dalam operasional puskesmas nantinya. Seperti fleksibilitas pengelolaan keuangan, fleksibilitas pengelolaan SDM dan pengadaan barang dan jasa.

“Semisal puskesmas membutuhkan uang segera, tidak usah menunggu APBD atau PAPBD. Cukup dengan dana yang dikelola sendiri itu. Kami pun telah menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Intinya, sama saja kok hanya fleksibilitas saja,” ujar drg Ninik.

Sumber dana yang dimiliki oleh BLUD puskesmas berasal dari kapitasi JKN dan retribusi umum. Puskesmas pun akan mengelola pendapatannya sendiri tidak perlu disetorkan ke Pemerintah Kota Probolinggo. APBD tetap akan dikucurkan sesuai kebutuhan masing-masing puskesmas.

Diketahui, enam puskesmas yang dimaksud adalah Wonoasih, Sukabumi, Jati, Kedopok, Kanigaran dan Ketapang. Dari enam puskesmas, hanya Wonoasih yang terakreditasi utama. Sedangkan yang lain akreditasi madya.

“Di mulai tahun 2020, kami berharap pelayanan menjadi lebih baik. Kalau butuh anggaran tinggal gunakan anggaran sendiri. Apalagi ada UHC (Universal Health Coverage) kapitasi dari JKN pasti lebih banyak. Pengadaan barang dan jasa lebih mudah dan mencari kebutuhan SDM juga mudah,” kata Kepala Dinkes, ditemui sesaat sebelum launching dimulai.

Direktur BUMD, BLUD dan BMD menjelaskan, pelaksanaan atau penerapan BLUD di puskesmas di Kota Probolinggo sudah cukup memadai. Regulasi sudah disebut cukup kuat menjadi rujukan pelaksanaan BLUD. Penerapan BLUD mempermudah prosedur pelayanan publik untuk dikelola secara profesional.

“Semoga pelayanan kesehatan masyarakat semakin meningkat karena berbeda dengan OPD lain. Jika OPD lain eksekusinya melalui mekanisme APBD, BLUD ini tidak. BLUD mengelola pendapatan sendiri, dibelanjakan sesuai regulasi menggunakan peraturan kepala daerah,” ujar Komedi.

Menurut Komedi, secara yuridis, BLUD bukan merupakan badan hukum. BLUD adalah unit kerja Pemerintah Daerah untuk pemberian layanan umum. Ia mencatat, ada kegagalan BLUD dalam memberikan pelayanan yang disebabkan sulitnya penyediaan sarana dan prasarana serta permasalahan eksternal. Permasalahan yang dimaksud adalah komitmen antara stakeholder dan tenaga administrasi yang membuat BLUD kesulitan menjalankan tugasnya.

“Artinya, begitu menerapkan BLUD janganlah setengah-setengah. Ini perlu perhatian, lengkapi regulasi dan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku. Ada pemahaman yang keliru. BLUD ingin lepas dari OPD, ini salah. BLUD tidak gunakan APBD, itu juga salah,” tegas Komedi lagi.

“Puji syukur Pemerintah Kota Probolinggo sudah menyiapkan 6 puskesmasnya menjadi BLUD dengan tenaga yang ekstra. Kemendagri memberikan apresiasi setinggi-tingginya sehingga 6 puskesmas menjadi BLUD,” sambungnya.

Ya, disebutkan oleh Direktur Komedi, jumlah puskesmas se-Indonesia ada 9.993. Di awal tahun 2019 hanya 13 persen menerapkan BLUD, posisi saat ini sudah 24 persen. Kemendagri menargetkan akhir tahun mencapai di atas 30 persen puskesmas sudah menjadi BLUD.

Pejabat di Ditjen Bina Keuangan Kemendagri ini menegaskan, dalam pengelolaan BLUD ada ruh pelayanan publik yang dominan. Maka peranan APBD itu menjadi urusan wajib dalam operasional puskesmas. Dengan pelayanan yang baik, BLUD puskesmas akan menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. “BLUD juga akan menjadi pesaing layanan kesehatan lainnya. Jadi, tetap harus punya inovasi menjalankan strategi yang seimbang,” pesannya.

Wali Kota Habib Hadi saat memberikan sambutan pada lauching PPK BLUD pada puskesmas Kota Probolinggo. ((Foto:Agus/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)

Sesuai Visi Misi

Wali Kota Hadi Zainal Abidin menuturkan, implementasi BLUD di puskesmas se-Kota Probolinggo diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam visi misi yang tertuang dalam RPJMD tahun 2019-2024 yaitu menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

“Pemerintah Kota Probolinggo sangat memerhatikan dan memprioritaskan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Beberapa hal telah dilaksanakan antara lain pencanangan UHC, yaitu pembiayaan yang mengcover seluruh warga kota untuk mendapat pelayanan kelas III di rumah sakit dan di puskesmas secara gratis,” kata Habib Hadi.

Dengan UHC ini, berdampak pada pendapatan kapitasi puskesmas kurang lebih sebesar Rp 7,5 milyar dalam 1 tahun. Selain UHC pemkot juga pengadaan mobil ambulance kelurahan dan mobil layanan kesehatan bagi masyarakat sehingga petugas kesehatan dapat hadir jemput bola kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Ada juga pengadaan enam unit sepeda motor layanan kesehatan bagi petugas medis di masing-masing puskesmas. Mega proyek di bidang kesehatan adalah rencana pembangunan rumah sakit baru yang rencananya akan dimulai di tahun 2020 mendatang.

“Saya berharap kepada Dinas Kesehatan dan puskesmas, bahwa dengan ditetapkannya BLUD puskesmas di Kota Probolinggo dapat menjadi motor penggerak kinerja dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tetap mempertahankan opini WTP. Ini sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo,” pesan wali kota. (famydecta/humas)