Jaringan Gas PGN, Sementara di Kecamatan Mayangan

image_pdfimage_print

 

Wali Kota Rukmini menggelar rapat dengan perwakilan dari Dirjen Migas, Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, PT. Perusahaan Gas Negara (PGN), dan sejumlah kontraktor dan konsultan pemasangan jaringan gas, Jumat (6/10). Bertempat di  Gedung Puri Manggala Bhakti, rapat ini juga dihadiri Sekda Agus Bambang Suwignyo beserta sejumlah kepala OPD dan camat di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Pertemuan ini merupakan rapat lanjutan usai audiensi PT. PGN dengan Wali Kota Rukmini di ruang transit, Senin (18/9) lalu. Dalam audiensi tersebut membahas rencana pemasangan 5.000 jaringan gas (jargas) yang merupakan program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan program bauran energi. Jika berjalan sesuai dengan rencana, pemasangan jaringan gas ini akan direalisasikan tahun 2018 nanti.

  Gas ini nantinya bakal dimanfaatkan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Probolinggo. Pemasangan jargas ini tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Namun nantinya, masyarakat yang setuju menggunakan jaringan gas ini akan dikenakan tarif tiap bulannya. Tarifnya pun cukup murah, yakni sebesar Rp. 3.000/m3.

Perwakilan dari Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Suparno menyatakan bahwa untuk rencana awal, pemasangan 5.000 jaringan gas akan difokuskan di Kecamatan Mayangan mengingat lokasi pipa gas eksisting yang sudah ada di Kota Probolinggo dekat dengan Kecamatan Mayangan. 

“Namun, ini masih rencana awal. Kami akan melakukan survey lebih lanjut dan nantinya tidak menutup kemungkinan kecamatan lain juga mendapatkan alokasi pemasangan jaringan gas,” jelas Suparno.

Lebih lanjut, Suparno mengatakan bahwa sebelum merealisasikan pemasangan jargas ini, pihaknya harus terlebih dahulu harus menyelesaikan  FEED/DEDC serta UKL/UPL. Untuk itu, Suparno meminta bantuan dari Pemkot Probolinggo untuk memenuhi proses tersebut. 

Suparno menyebutkan pihaknya memiliki tenggat akhir hingga Desember 2017 untuk menyelesaikan sosialisasi, survey pada perangkat pemerintah dan masyarakat dan tentunya FEED/DEDC dan UKL/UPL. Selain itu, Kementerian ESDM dan PT. PGN juga meminta bantuan pemkot setempat untuk menyediakan lahan seluas 3×4 m dan 2×3 m yang akan digunakan sebagai tandon gas.

“FEED/DEDC ini diperlukan untuk memastikan bahwa jargas yang nantinya digunakan masyarakat dapat dimanfaatkan dengan baik dan aman dengan mengutamakan keselamatan, dan tentunya tidak menyalahi aturan yang berlaku,” terang Suparno.

Wali Kota Rukmini menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Kementerian ESDM terkait pemasangan jargas di Kota Probolinggo. Ia memastikan bahwa pihaknya siap membantu Kementerian ESDM dan PT. PGN untuk menyelesaikan FEED/DEDC dan UKL/UPL.

“Kami siap membantu untuk memenuhi FEED/DEDC dan UKL/UPL. Terkait dengan penyediaan lahan untuk tandon gas, statusnya harus jelas. Apakah nanti menggunakan sistem pinjam pakai atau hibah. Sehingga tidak menjadi temuan BPK,” tutur Rukmini.

“Saya minta agar pemanfaatan jargas ini harus tepat sasaran, jangan sampai warga yang berpenghasilan tinggi menerima bantuan ini. Data MBR sudah ada di masing-masing kecamatan. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan saya berharap nantinya Kementerian ESDM bisa menambah alokasi pemasangan jargas di Kota Probolinggo,” pungkas Rukmini. (alfien/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.