Turunnya Dana Kelurahan, Habib Hadi Minta Penyerapan Sesuai Kebutuhan

Wali Kota Habib Hadi saat memberikan sambutan pada acara penguatan pelaksanaan dana kelurahan dan sosialisasi Simperda tahun 2019 Kecamatan Kedopok. (Foto:Rifki/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

Surabaya Jumat (25/10), di Hotel Santika Pandegiling Surabaya, Kecamatan Kedopok menggelar penguatan pelaksanaan dana kelurahan dan sosialisasi sistem informasi persediaan (Simperda) tahun 2019. Acara tersebut, diikuti oleh lurah selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Sekretaris Lurah selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) se-Kecamatan Kedopok, serta para PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), pembuat dokumen Kecamatan Kedopok.

Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Camat Kedopok Eko Candra Wirawan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah.

“Selain itu juga untuk meningkatkan pengetahuan tentang simperda untuk pelaporan barang persediaan. Meningkatkan pemahaman tentang laporan keuangan daerah serta menambah pemahaman tentang dana kelurahan beserta tata cara dan aturan pengelolaannya,” terang mantan Lurah Sukoharjo itu.

Sore itu, saat membuka acara, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menyampaikan tentang dana kelurahan yang sudah diterima oleh masing-masing kelurahan. Menurutnya, kelurahan tidak harus menghabiskan semua anggaran, namun disesuaikan dengan kebutuhan. Yakni, hasil Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musrenbang Kel), serta dari usulan-usulan yang diprioritaskan.

Suasana saat berlangsungnya sosialisasi Simperda di Hotel Santika Pandegiling Surabaya.  (Foto:Rifki/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)

Menurut Habib Hadi, pertanggungjawaban administrasi maupun outputnya harus jelas. Bahkan jika terjadi penyerapan yang kurang 5 persen pun harus dipertanggungjawabkan. “Karena untuk menghabiskan itu gampang, pertanggung jawabannya yang sulit. Saya, tidak meragukan SDM nya, tapi saya meragukan kehati-hatiannya. Karena ini anggaran cukup besar dan pertama kalinya yang dikelola oleh kelurahan. Yakni sekitar Rp 1,6 M sekian dari APBD (Anggaran Penpatan Belanja Daerah) dan Rp 300 juta dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara),” sambung wali kota.

Ia juga meminta Inspektorat untuk mereview apa yang sudah diusulkan oleh kelurahan, dan memprioritaskan segala yang sudah menjadi prioritas. Sehingga dapat terlihat kebutuhan-kebutuhan dari tahun ke tahun,  dan penyerapan dana ini bisa dilaksanakan dengan baik dan bertahap.

Pada kesempatan itu, Kecamatan Kedopok juga mengundang tenaga ahli dari CV Bina Karya Mandiri Sidoarjo, Inspektorat serta BPPKAD Kota Probolinggo untuk memberikan materi terkait penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah penguatan dana kelurahan serta sosialisasi simperda. (malinda/humas)