Targetkan Perekaman e-KTP Tuntas Bulan Desember

image_pdfimage_print

 

“Perekaman e-KTP di Jawa Timur sudah 97 persen, kurang 3 persen lagi. 3 persennya Jawa Timur ini sama dengan 1 juta jiwa. Mari fokuskan di perekaman dengan cakupan akta kelahiran, kalau penduduknya tidak ada (meninggal dunia) segera kita bersihkan. Segera turun ke SMA-SMA, kampung-kampung, kita sisir jemput bola. Karena mencari 3 persen ini lebih sulit dari pada 97 persen,” tegas Dirjen Adminduk Kemendagri RI, Zudan Arif Fakrulloh, Senin (9/10) malam di Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota Probolinggo. 

Dirjen Zudan menyampaikan itu saat pembukaan rapat forum komunikasi pencatatan  sipil kabupaten/kota se-Jawa Timur, yang digelar di Kota Probolinggo, mulai 10-12 Oktober. Menurutnya, sudah banyak yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait perekaman dan penerbitan e-KTP. “Doa-nya mari kita tambah,” tuturnya. 

Berdasarkan data Direktorat Jendral Adminduk, progres akta kelahiran (mulai Juli – Oktober) laporan daerah sebesar 82,5 persen. Untuk mencapai target 85 persen tinggal memenuhi 2,3 persen selama Oktober – Desember mendatang. Zudan juga melaporkan kepada Mendagri, bahwa seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur sudah memberlakukan layanan 3in1. 

Zudan menambahkan, pemerintah telah bekerjasama dengan beberapa lembaga dan perusahaan dalam pemanfaatan data kependudukan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Data selular dari provider akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pendataan itu akan berlangsung hingga Februari 2018. “Mari terus bergerak untuk memberi inovasi layanan kepada masyarakat. Rubah tradiri agar masyarakat terlayani dengan baik,” ungkap Dirjen bergelar profesor tersebut. 

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Siti Nurahmi menekankan percepatan pencatatan akta kelahiran targetnya 85 persen, dalam pencapaian target tersebut perlu menyatukan visi misi di kabupaten/kota di Jawa Timur. Disamping Kemendagri telah membuat regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan. 

Dalam forum dibahas tentang pemahaman bagaimana kiat peningkatan pencatatan akta kelahiran, batas waktu penanggungjawab mutlak akta kelahiran dan konversi data kependudukan manual ke SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan). 

“Capil menerbitkan dokumen akta kelahiran, akta ini adalah wujud pengakuan Negara atas kelahiran anak. Prosedur pengurusan akta harus mudah, cepat dan gratis. Forum ini merupakan sarana untuk bertanya ke Kemendagri dari berbagai masalah yang muncul di kabupaten/kota,” ujar Siti, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. 

Pembukaan rakor ini dihadiri 38 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-Jawa Timur, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Probolinggo. Selanjutnya rakor tersebut digelar di Bromo Park Hotel. (famydecta/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.