Himbau Masyarakat Mengurus IMB dan HO “Appeal Society to Have Building Permit and Hinder Ordonate (HO)”

image_pdfimage_print

Pemerintah Kota Probolinggo memberi kemudahan bagi warganya yang ingin mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini disampaikan oleh Walikota Hj. Rukmini pada saat sosialisasi perijinan di kecamatan Kedopok Rabu (24/9) lalu.

The Government of Probolinggo City give an ease to society who’d like to have Building Permit (IMB). This was stated by Mayor Rukmini in a dissemination of licensing at Kedopok district last Wednesday (24/9).

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan meliputi pembangunan baru dan renovasi atau bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis.

Building Permit (IMB) is a permission given by the city government to the society who’d like to begin the construction or renovation on a property based on administrative and technical requirement.

Sosialisasi yang diadakan mulai pukul 08.00 itu dihadiri Walikota Probolinggo Rukmini, Camat Kedopok Agus Efendi, Kasi Pembangunan Kecamatan Kedopok, Lurah se-Kecamatan Kedopok, ketua RT/RW kelurahan Jrebeng Lor dan tokoh masyarakat se-Kelurahan Jrebeng Lor.

The dissemination started at 8 a.m. was attended by Probolinggo Mayor Rukmini, the head for Kedopok District Agus Efendi, the head for Development section of Kedopok District, all head of villages of Kedopok District, the head for RT/RW of Jrebeng Lor village and public figures of Jrebeng Lor village.

Dalam sambutannya, walikota mengatakan betapa pentingnya mengurus sertifikat tanah. “Untuk sertifikat yang masih berletter C diharapkan supaya cepat diurus biar bisa segera menjadi sertifikat resmi, agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa di kemudian hari,” ungkap Rukmini.

In her speech, the mayor stated the importance of having land certificate. “For C type certificate, it is expected to be changed into an official certificate to avoid any conflicts or dispute later,” said Rukmini.

Sesuai dengan perda no 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu dan perda no 4 tahun 2008 tentang bangunan gedung, diharapkan pembangunan gedung bisa sesuai dengan fungsinya. Selain itu bangunan gedung harus dilengkapi dengan surat IMB sebagai tanda bukti legalitas dari bangunan tersebut.

Based on regional regulation no. 5 of 2011 on certain licensing levy and regional regulation no. 4 of 2008 on buildings, it is expected that the construction of a building is based on its function. Besides, the building should be completed with building permit as the legal proof of the building.

Untuk biaya perizinan tersebut sesuai peraturan daerah No 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Pembayaran izin di Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, mulai hari Senin sampai hari Jumat pukul 07.30 – 15.30 WIB. Pengurusan izin paling cepat selama 3 hari dan paling lambat satu minggu, hari kerja dihitung mulai tanggal berkas diterima dan dinyatakan lengkap serta benar.

The cost for the permit is based on regional regulation no. 3 of 2011 on public services levy. The payment of permit is at local Public Works Agency, division of Cipta Karya dan Tata Ruang, from Monday until Friday at 07.30 a.m. – 15.30 p.m. The process of the permit takes 3 days or a week, started from the date of the file and it has fulfilled the requirements.

Sosialisasi ini mengundang seluruh ketua RT/RW dengan harapan agar bisa disebarkan ke seluruh warga masing-masing. dalam acara sosialisasi ini agar bisa menyampaikan kepada warganya tentang pentingnya mengurus IMB ini. “Apabila ada warga yang akan mendirikan bangunan maka ketua RT/RW wajib menanyainya sudah punya IMB atau belum. Jika masih belum punya IMB ketua RT/RW bisa mendampingi pengurusan IMB ini,” tegas Walikota.

The dissemination invited all heads for RT/RW so that they can give the information to the society. “If the citizen would like to begin a construction, then the head of RT/RW oblige to ask them whether they have building permit or not. When they haven’t had it, the head of RT/RW can help them to have the permit,” said the mayor.

Ia menjelaskan, manfaat IMB untuk mendapat kepastian hukum (kepemilikan dan peruntukan), nilai teknis dan ekonomis bangunan gedung bisa menjadi lebih tinggi, adanya keselamatan dan keserasian bangunan dan lingkungan, serta adanya jaminan terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung.

She explained that building permit is used to get a legal certainty, technical and economic value of the building, safety and harmony between the building and environment, and a certainty of realization of order implementation of building.

Selain itu bangunan juga membutuhkan izin gangguan atau Hinder Ordonate (HO). Izin ini terutama ditujukan kepada pemilik tempat usaha yang bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Besides, a building also needs Hinder Ordonantie, a formal permit stating that a corporate will not disrupted the surrounding environment and it is especially for corporate that is possible to give an impact to environment.

Selain berpesan mengenai IMB, Walikota Rukmini juga berpesan agar bagi warga yang memilik usaha untuk segera mengurus izin HO. “Selain pentingnya mengurus IMB tadi, tidak kalah pentingnya juga adalah izin HO bagi warga yang memiliki usaha. Saya berpesan kepada selurut Lurah dan ketua RT/RW agar bisa mendata warganya yang memiliki usaha dan masih belum memiliki izin HO agar didampingi untuk pengurusannya,” himbaunya.

Besides talking about building permit, Mayor Rukmini also advises citizens who has a business to have Hinder Ordonantie. “Besides having building permit, HO is as important as building permit for citizens who own a business. I advise all heads for village and RT/RW to collect the data of their citizens who own a business but still have no HO and to help them to have it,” she urges.

Dengan adanya izin HO ini diharapkan agar tidak menimbulkan protes dari masyarakat sekitar. “Tujuan dari izin HO ini agar usaha yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak menimbulkan protes dari masyarakat sekitar nantiny,” tutur Rukmini.

By having HO, it is expected the business gets no complaint from the surrounding citizens. “The purpose of HO is that the business could be implemented as it should and causing no complaint from the surrounding citizens,” said Rukmini.

Walikota juga berharap kepada seluruh undangan yang datang agar bisa menginformasikan kepada warga lainnya bahwa pengurusan IMB itu sebenarnya mudah, transparan, cepat dan pasti. “Pengurusan izin IMB dan HO itu mudah dan tidak mahal.”

The mayor also expected that all invitees can inform to other citizens that having Building Permit is easy, transparent, quick and legal. “Having Building Permit and HO is easy and inexpensive.”

Walikota juga melarang kepada seluruh pelaku usaha menggunakan calo dalam mengurus perizinan. “Pelaku usaha harus datang sendiri, supaya perizinan yang diurus sesuai dengan standar dan pelayanan berlangsung lebih cepat.”(din)

The mayor also forbids the businessman to have broker to deal with the permit. “Businessmen have to come on their own so that the permit is based on the standard and the service could be quicker.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.