Pemkot Tandatangani MoU dengan DJKN

image_pdfimage_print

Selasa (17/10), Wali Kota Probolinggo Rukmini didampingi oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Imanto, Kabag Pemerintahan Ina Lusilinawati, Kabag Hukum Titik Widyawati serta Kabid Aset Abdi Firdausi, melakukan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Jawa Timur  di ruang transit Kantor wali kota setempat. 

Kepala Kanwil DJKN  Etto Sunaryoto mengatakan, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset barang milik daerah di lingkungan Pemkot Probolinggo dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset – aset yang selama ini dikuasai oleh pemkot, khususnya masalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). “Kerjasama ini tidak lain, agar aset Pemerintah Kota Probolinggo lebih berdayaguna dan bernilai guna,” ujarnya.

Etto juga menyontohkan, gedung yang dimiliki bisa disewakan buat nikahan, wisuda, pengajian agar dapat menambah Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Ia berharap ke depan sinergi ini  makin baik dan perlu dilakukan upaya yang lebih keras dari seluruh unsur agar aset daerah dapat dioptimalkan dengan baik.

Wali Kota Probolinggo mengatakan penandatanganan ini merupakan pembaharuan dari kesepakatan serupa yang dilaksanakan pada 23 November 2015. Rukmini berencana merevisi perda yang mengatur tentang sewa lahan dan gedung, sebab besarannya saat ini sudah tidak sesuai antara harga pasar dengan harga yang diberikan oleh pemkot. Harga yang diberikan pemkot lebih murah.

“Pemkot berencana menggandeng appraisal (penaksiran), seperti yang dilakukan Pemkab Nganjuk dan Pemkot Surabaya. Tujuannya menambahkan tarif sewa yang sesuai dengan kondisi di Kota Probolinggo. Terimakasih dan semoga ilmunya  yang diberikan oleh DJKN ini bisa dimanfaatkan dengan baik,” tambahnya. (mita/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.