Wali Kota Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2018

image_pdfimage_print

 

DPRD Kota Probolinggo menyelenggarakan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Wali Kota Probolinggo tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran (TA) 2018. Bertempat di ruang sidang utama DPRD, Selasa (17/10). Acara dihadiri Wali Kota Rukmini, Ketua DPRD Agus Rudiyanto Gofur, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), para asisten dan staf ahli, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lurah se-Kota Probolinggo, seluruh anggota DPRD, pimpinan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, para alim ulama dan LSM.

Ketua DPRD Agus Rudiyanto Gofur menginformasikan, anggota DPRD sejumlah 30 orang yang hadir pada rapat paripurna ini sejumlah 24 orang, izin 2 orang dan 4 orang Anggota DPRD tidak masuk dalam rapat paripurna tersebut.

Wali Kota Rukmini mengatakan dalam Pembacaan Nota Keuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2018, yang telah sesuai dengan tema rencana pembangunan nasional dan provinsi, serta berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Probolinggo tahun 2014-2019. 

Sedangkan Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2018 adalah ”Mencapai Kemandirian Masyarakat Kota Probolinggo dengan Dukungan Pemerintah yang Akuntabel dan Demokratis” sehingga untuk pencapaian (progres) tersebut tersusunlah melalui program-program dan kegiatan prioritas dalam usulan rancangan APBD tahun 2018. Rencana anggaran APBD tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 1.71.803.429.923.78 dengan target PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) sebesar Rp. 969.64.776.914.52. 

Belanja Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 dibiayai dari dana yang bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana perimbangan yang mana didalamnya terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan terdapat pula lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang mana didalamnya terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang bersifat umum Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun Lalu. 

“Pada Rancangan APBD tahun anggaran 2018, anggaran pembiyaan terdapat penerimaan pembiyaan daerah yang berasal dari SILPA tahun lalu dan pencairan dana cadangan yang digunakan sebagai pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo tahun 2018, “ lanjutnya.

Wali kota juga menjelaskan, permasalahan utama pembiayaan adanya pelampauan penerimaan pada akhir tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari PAD dan Dana bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang disebabkan karena realisasi PAD dan penetapan definitif dana bagi hasil pajak/bukan pajak diketahui pada akhir bulan Desember dan terdapat kelebihan penerimaan. 

Adanya anggaran kegiatan yang terealisasi dibawah pagu karena disesuiakan dengan hasil pelelangan sehingga terdapat sisa anggaran. Selanjutnya pelampauan pendapatan yang diterima menjadi SILPA tahun sebelumnya yang penganggarannya secara definitif diakomodasi pada APBD tahun anggaran berjalan.

  “Dengan penyusunan nota keuangan adalah memberikan gambaran secara umum tentang anggaran kinerja sesuai kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafond anggaran sementara APBD tahun anggaran 2018 yang menjadi landasan penetapan kegiatan beserta alokasi dana yang dibutuhkan selama tahun anggaran 2018 dan untuk memudahkan dalam memahami mekanisme APBD dan membantu pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2018,” tutupnya. (noviati/humas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.