Dinas PUPR Tingkatkan Kompetensi Tim Penataan Ruang Daerah

Kepala DInas PUPR saat memberikan sambutan saat acara sosialisasi pemanfaatan ruang (Foto: Rizal/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

MALANG – Kota Probolinggo punya Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), yang merupakan tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Untuk meningkatkan kompetensi TKPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menggelar sosialisasi pemanfaatan ruang, Senin (18/11).

Kepala Dinas PUPR Amin Fredy menjelaskan, tim ini mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas kepala daerah dalam melaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah. Salah satu tugas TKPRD antara lain mengendalian pemanfaatan ruang yang mekanismenya diatur melalui Permendagri nomor 115 tahun 2017.

Dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan tata ruang di daerah, Amin Fredy menambahkan, TKPRD bertugas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian indikasi program Rencana Tata Ruang (RTR) ke dalam RPJMD. Kemudian pelaksanaan peraturan zonasi dalam proses pemberian izin investasi skala besar, penetapan bentuk dan mekanisme insentif dan disinsentif, memberikan rekomendasi perizinan serta rekomendasi bentuk sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang.

“Untuk melaksanakan tugas tersebut, TKPRD perlu melibatkan Kementerian ATR/BPNS secara intensif. Hal ini dilakukan agar pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara optimal,” ujar Amin Fredy.

Suasana saat berlangsungnya sosialisasi pemanfaatan ruang (Foto: Rizal/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)

Katanya, pengendalian pemanfaatan ruang punya tiga instrumen yaitu perizinan, penerapan insentif disinsentif serta tindakan represif seperti pengenaan sanksi. Dari instrumen itu mendorong terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR.

“Perlu saya jelaskan, kesesuaian rencana tata ruang bukan menghambat pembangunan. Namun menjamin terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkeadilan, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pengendalian pemanfaatan ruang juga harus didukung proses pengawasan yang baik,” beber mantan Kabag Pembangunan Setda Kota Probolinggo ini.

Pengawasan yang dimaksud dapat dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pengawasan tersebut dapat memberikan peringatan dini untuk mencegah pelanggaran pemanfaatan ruang yang lebih besar lagi.

“Melalui sosialisasi ini kami berharap dapat meningkatkan kualitas keorganisasian TKPRD. Sekaligus dapat mengoptimalkan tugas kelompok kerja (pokja) tata ruang dan pokja pemanfaatan ruang. Semoga peran TKPRD bisa lebih besar dalam penataan ruang di Kota Probolingo,” ujar Amin saat ditemui di sela acara di Aria Gajayana Hotel. (famydecta/humas)