Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda tahun 2019. (Foto:Welly/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

BOGOR – Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda tahun 2019. Kegiatan tersebut berlangsung di Sentul International Convention Center, di Kabupaten Bogor, Rabu (13/11). Wali Kota juga didampingi Ketua DPRD Kota Probolinggo, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, serta Kapolresta Probolinggo.

Rakornas ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan itu, Presiden meminta Kepala Daerah dan DPRD untuk tidak membuat banyak peraturan daerah. Hal ini dianggap akan mempersulit daerah untuk maju.

“Saya pesan ke DPRD dan kepala daerah, jangan terlalu banyak membuat Perda, Pergub, Perbup, Perwali. Stop! Jangan membuat peraturan yang memberatkan masyarakat. Akhirnya kita tidak cepat dalam memutuskan terhadap perubahan yang ada. Padahal saat ini kita harus fleksibel, merespon cepat terhadap perubahan,” pesan Joko Widodo.

Selai itu, Presiden juga menginginkan Forkopimda bisa harmonis. Menurutnya, krtidak rukunan Forkopimda, akan menjadi masalah besar di daerah.

“Penting sekali membangun hubungan harmonis dan komunikasi yang baik antara Forkopimda. Karena keharmonisan ini akan mempengaruhi tensi di daerah. Jika salah satu tidak rukun, maka bisa menjadi masalah yang besar,” ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan kepada penegak hokum untuk tidak mengriminalisasi kebijakan. Selain itu, Presiden juga berharap jika ada persoalan hokum, agar dilakukan tindakan preventif.

“Saya nitip kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal preventif dulu,diingatkan dulu, jangan tunggu peristiwa terjadi lalu ditangkap. Kebijakan jangan ada yang dikriminalisasi, di cari-cari, kalau tidak ada mensrea tidak niat jahat, jangan dicari-cari,” tegas Joko Widodo.

Menteri Dalam negeri, Tito Karnavian yang juga Ketua Panitia Rakornas mengingatkan kepada daerah untuk mengakomodir rencana pemerintah pusat. Meskipun otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah.

“Hampir semua persoalan menyangkut daerah, apalagi otonomi daerah. Betul, bahwa otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemimpin daerah untuk membuat program kerja masing-masing. Namun sebagai suatu system kenegaraan dan system pemerintahan, daerah juga harus mengakomodir rencana pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden,” ungkap Tito.

Tito juga meminta agar daerah menterjemahkan visi misi presiden dalam program kerja di daerah. “Dalam program kerja dan anggaran yang saat ini sedang berlangsung di daerah, diharapkan visi misi Presiden kemudian diterjemahkan oleh para menteri, dan dapat disampaikan kepada pemerintah daerah. Sehingga dapat masuk dalam program kerja daerah,” harap Mantan Kapolri itu. (abdurhamzah/humas) 

Wali Kota Habib Hadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda tahun 2019. (Foto:Welly/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)