Wali Kota Habib Hadi saat membuka bimtek Audit Kinerja Lanjutan Bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kota Probolinggo. (Foto:Welly/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

MALANG – Menjelang akhir tahun 2019, Pemerintah Kota Probolinggo tengah bersiap untuk menyelesaikan Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tahun 2019 serta sebagai materi pengambilan keputusan untuk program kegiatan yang dilaksanakan tahun depan. Apalagi, usai memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun lalu, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menekankan agar laporan keuangan dapat diselesaikan dengan lebih baik lagi untuk mempertahankan predikat tersebut.

Dalam upaya mempertahankan opini WTP, sejumlah kekurangan yang ada masih perlu dibenahi. Untuk itu, diperlukan kontribusi yang besar dari seluruh pihak yang terlibat dalam laporan keuangan, tak terkecuali Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Habib Hadi, sapaan akrab Wali Kota Probolinggo, terus menekankan pentingnya peran APIP dalam penyelenggaraan audit kinerja. Menurutnya, sebagai pelaksana audit internal pemerintah, APIP tidak boleh pandang bulu dalam menyelenggarakan proses audit di pemerintahan. Hal ini disampaikan Habib Hadi saat menghadiri Bimbingan Teknis Audit Kinerja Lanjutan Bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kota Probolinggo di Hotel Aria Gajayana, Malang, Senin (25/11).

“Semangat (pencegahan korupsi) yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat sudah jelas. Kita bukan hanya sekedar menunggu, tetapi kita sudah harus lebih aktif lagi, mengedepankan pencegahan korupsi. Apalagi ke depan, aparat penegak hukum akan terus melibatkan APIP untuk memberikan rekomendasi terkait pencegahan korupsi,” terang Habib Hadi.

Salah satu sektor yang masih perlu dibenahi Pemerintah Kota Probolinggo adalah pengelolaan aset daerah. Terkait audit BMD, Habib Hadi telah menekankan agar Inspektorat dapat meninjau kembali terkait kebutuhan kendaraan operasional tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tak terkecuali kebutuhan kendaraan operasional yang dibutuhkan wali kota.

Suasana saat berlangsungnya Audit Kinerja Lanjutan Bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kota Probolinggo. (Foto:Welly/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo) 

“Jadi semua harus sesuai dengan porsinya, yang dibutuhkan itu apa saja sehingga tidak ada yang berlebihan. Termasuk saya juga. Saya juga harus dibatasi. Berapa kendaraan operasional yang dibutuhkan oleh wali kota? Sesuaikan dengan aturan yang ada. Kita rapikan semuanya untuk mencapai efisiensi,” tegas Habib Hadi.

APIP dituntut untuk selalu peka terhadap situasi yang ada. Demikian pula Inspektorat sebagai instansi yang bertugas melakukan pengawasan internal diharuskan untuk selalu aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja ASN maupun penyelenggaraan pemerintahan. (alfien/humas)