Kabulkan Permintaan Pelajar, Wali Kota Bakal Gratiskan Angkutan Transportasi Pelajar

Wali Kota Habib Hadi saat membuka sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan kepada pengguna layanan transportasi pelajar. (Foto:Agus/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

WONOASIH – Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin berencana menggratiskan angkutan pelajar, khususnya bagi sekolah yang ada dipinggiran dan tak punya akses angkutan umum. Ini disampaikan setelah menjawab kesan dan pesan salah seorang siswa SMP Negeri 8, Rika Aprilia, yang sudah memanfaatkan angkutan transportasi bersubsidi tersebut.

“Saya senang dan bahagia ikut pelayanan transportasi pelajar ini. Saya bisa berangkat tepat waktu, pulang tepat waktu, aman di perjalanan dan tidak merepotkan orangtua untuk mengantar jemput sekolah. Di angkot saya juga bisa berkomunikasi dengan teman-teman di angkot yang nyaman. Armadanya bagus, sopir ramah, tapi kalau bisa gratis, Pak (wali kota),” kata pelajar kelas 8 yang tinggal di Jalan Lumajang itu.

Apa yang disampaikan Rika pun disambut tepuk tangan dan teriakan dukungan atas apa yang diharapkan oleh Rika, yang disebut-sebut mewakili pendapat teman-temannya sesama pemanfaat layanan transportasi pelajar. “Saya sudah naik angkutan pelajar sejak kelas 7,” lanjutnya.

Angkutan transportasi pelajar sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 lalu. Hingga saat ini ada 139 pelajar dari SMP Negeri 8, SMPLB dan MAN 1 yang memanfaatkan pelayanan tersebut. Setiap bulan biaya angkutan transportasi khusus pelajar sebesar Rp 150 ribu per pelajar. Satu pelajar mendapatkan subsidi senilai Rp 30 ribu dari Pemerintah Kota Probolinggo. Jadi, orangtua cukup membayar Rp 120 ribu setiap bulannya.

Salah seorang siswa SMP Negeri 8, Rika Aprilia menyampaikan kesan dan pesan kepada wali kota yang sudah memanfaatkan angkutan transportasi bersubsidi. (Foto:Agus/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo) 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumadi menjelaskan, kebijakan angkutan pelajar sebagai upaya mengurangi kecelakaan dan meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar. Dari data Dishub, kecelakan yang melibatkan pelajar di tahun 2018 mencapai 110, tetapi tahun 2019 menurun ke angka 52 kecelakaan. Pelanggaran lalu lintas oleh pelajar dari 1.750 (tahun 2018) menjadi 865 pelanggaran di tahun 2019.

“Terjadi penurunan yang signifikan, ini adalah indikasi keberhasilan program pemerintah demi keselamatan pengguna jalan di Kota Probolinggo. Ditambah koordinasi mantap dengan jajaran samping baik itu Satlantas Polres Probolinggo Kota, Samsat hingga Provinsi Jawa Timur,” jelas Sumadi dalam sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan kepada pengguna layanan transportasi pelajar, Senin (25/11) di halaman SMPN 8 Jalan Salak, Kecamatan Wonoasih.

Tahun ini, kegiatan angkutan tranportasi pelajar masih ditangani Dishub. Namun tahun 2020 akan ditangani langsung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

Wali Kota Hadi Zainal Abidin mengungkapkan, kebijakan angkutan transportasi pelajar merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Probolinggo untuk menjamin anak didik dapat melaksanakan tugas belajar dengan aman dan sukses. Kebijakan ini penting dan dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar di Kota Probolinggo.

Habib Hadi-sapaan wali kota menegaskan, kebijakan terkait pendidikan gratis di tingkat SD dan SMP di Kota Probolinggo sudah direalisasikan. Ia pun menyadari masih banyak hal lain yang harus diperhatikan.

“Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen tahun 2020, sesuai yang diharapkan, ingin (angkutan pelajar) digratiskan, insyaallah tahun 2020 akan kami gratiskan. Dan, tentunya untuk pemberlakukan di wilayah kota akan kami lakukan kajian. Sementara yang dicover sekolah di pinggiran dulu yang sudah ikut program (angkutan pelajar) ini sebelumnya,” kata Habib Hadi.

Namun wali kota memberikan catatan, para pelajar harus berani memberikan laporan jika di dalam angkot bau rokok, sopir terlambat dan sopir tidak rapi. “Karena saya ingin betul-betul memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat,” tambahnya.

“Mudah-mudahan bisa terwujud di tingkat kota. Karena menggratiskan untuk anak-anak didik bukan semata-mata seremonial atau karena saya? Bukan begitu. Tapi untuk mewujudkan komitmen melayani masyarakat untuk mengenyam pendidikan sesuai apa yang diharapkan,” imbuh wali kota yang dulu juga bersekolah dipinggiran kota, berbatasan dengan kabupaten ini. (famydecta/humas)