Seleksi Anggota Satpol PP dari Pegawai Tidak Tetap

Para peserta sangat semangat mengikuti seleksi anggota Satpol PP. (Foto:Agus/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

KANIGARAN – Seleksi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo untuk formasi anggota Satpol PP tahun 2019 telah berlangsung. Rabu (27/11), seleksi tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Mochammad Soufis Subri, di Markas Kodim 0820 Probolinggo. 90 peserta akan memperebutkan 58 posisi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

Formasi yang dibutuhkan adalah 50 polisi pamong praja (40 laki-laki, 10 perempuan) dan 8 pemadam kebakaran (8 laki-laki, 2 perempuan). Tahapan seleksi yang dimulai 25 November hingga 29 November antara lain seleksi administrasi, seleksi kesehatan, seleksi tulis terkait penguasaan materi dan seleksi kepribadian.

Tim seleksi sekaligus narasumber terdiri dari Kodim 0820 Probolinggo, Sub Denpom V/3-1 Probolinggo, Polres Probolinggo Kota, BKPSDM, Diskominfo, Bagian Hukum, BPBD, DP3AKB dan Satpol PP. Berbagai materi yang diberikan antara lain Peraturan Baris Berbaris (PBB), wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, penanganan unjuk rasa dan sebagainya.

“Anggota Satpol PP yang lolos seleksi akan bertugas mulai Januari tahun 2020. Tentu saja sebagai garda terdepan penegakkan perda dan perkada, sekaligus menjaga ketertiban di wilayah Kota Probolinggo maka rekrutmen ini sangat dibutuhkan karena personil kami terbatas. Standar-nya untuk Kota Probolinggo harus punya 250 personil. Kami hanya ada 173 personil,” jelas Kepala Satpol PP Agus Efendi.

Wakil Wali Kota Soufis Subri saat memberikan id card kepada salah satu peserta seleksi anggota Satpol PP. (Foto:Agus/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)

Wawali Mochammad Soufis Subri berharap, peserta yang mengikuti seleksi anggota Satpol PP memahami terkait tugas apa yang diemban ketika lulus menjadi Satpol PP atau Damkar. Ia tidak ingin peserta mendaftar karena terpaksa dan akhirnya tidak maksimal dalam menjalankan tugas.

“Satpol PP sebagai ujung tombak penegekkan perda, tidak hanya bermodal fisik tapi intelektual yang cukup karena yang dihadapi adalah masyarakat sipil. Bagi yang terpilih kedepankan sifat humanis. Jangan sok militer. Panjenengan adalah sipil yang dididik militer tetapi posisinya tetap sebagai warga sipil,” kata wawali.

Subri pun menegaskan dan memastikan, tidak ada titipan dan pungutan biaya dalam seleksi ini. “Saya tidak ingin mendengar seperti itu. Saya bersama Bapak Wali Kota akan melakukan tindakan yang dibutuhkan jika sampai terjadi. Yang kinerjanya tidak bagus mau tidak mau tidak kan diperpanjang,” tegasnya. (famydecta/humas)