Menteri PANRB Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan zona integritas kepada Camat Kademangan Pujo Agung Satrio. (Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

JAKARTA – Menjadi suatu kebanggaan, ketika Kecamatan Kademangan menjadi satu-satunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan penghargaan Zona Integritas dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Men PANRB).

Penghargaan ini sebagai bagian dari rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia gelaran Kemen PANRB. Zona Integritas Award ini diserahkan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo kepada Camat Kademangan Pujo Agung Satrio, 10 Desember lalu, di Bidakara Hotel, Jakarta. Tercatat ada 15 instansi mendapat penghargaan dari Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan ada 500 unit kerja percontohan Zona Integritas.

“Ini merupakan apresiasi dan penghargaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Tentunya, sangat membanggakan dan luar biasa Kota Probolinggo bisa meraih penghargaan ini,” ujar Wali Kota Hadi Zainal Abidin.

Bagaimana bisa Kecamatan Kademangan mendapatkan apresiasi di tingkat nasional? Camat Kademangan, Pujo Agung Satrio menjelaskan, menindaklanjuti Perwali nomor 139 tahun 2018 tentang penetapan satuan kerja percontohan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

“Maka kami berinovasi, menciptakan sebuah sistem berbasis IT yang outputnya memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat dan gratis dari kecamatan,” terang Pujo.

Ya, dibawah kepemimpinan Pujo Agung Satrio, Kecamatan Kademangan punya inovasi unggulan. Yaitu Sistem Informasi Administrasi Pemetaan (SIAP BANGKIT). Yakni, sistem menggunakan peta skala 1:5000 menuju kebijakan satu peta.

“Harapan kami, peta ini menjadi panduan untuk mengambil kebijakan data base berbasis NIK (Nomer Induk Kependudukan). Jadi tinggal memasukkan NIK semua data kemiskinan, kesehatan dan data lain bisa terintegritas. Sehingga keputusan yang dihasilkan efektif dan efisien,” tegas mantan Kabid Aset di BPPKAD ini.

Inovasi kedua Kecamatan Kademangan adalah Sistem Aplikasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (SiAP Kaka). Aktifitas yang dilaksanakan Tim Penggerak PKK melalui 10 programnya dan pokja 1 sampai 4 bisa dilaksanakan secara real time dan terintegrasi dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi hingga pusat.

Lalu ada pula Sistem Aplikasi Berkas Pelayanan Jalan Sendiri (BPJS Bangkit). Pelayanan berbasis IT, menggunakan website dan android ini berjenjang dari tingkat Ketua RT, RW, kelurahan dan kecamatan.

“Kami sudah melaksanakan MoU dengan Dispenduk Capil sehingga pelayanan tinggal memasukkan NIK saja. Aplikasi ini proses administrasinya mudah dan cepat secara online. Secara transparasn masyarakat bisa memonitor sejauh mana pelayanan dan ada notifikasinya,” cerita Pujo.

BPJS BANGKIT dinilai akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, satu pelayanan yang sebelumnya memakan waktu 1 sampai 2 hari, kini dipangkas menjadi 35 menit. BPJS BANGKIT di tingkat RT dan RW, masing-masing selesai selama 5 menit, kelurahan 20 menit (proses verifikasi membutuhkan waktu) dan di kecamatan cukup 10 menit.

“Hanya dalam waktu 35 menit pelayanan sudah selesai tanpa masyarakat hadir. Lebih cepat meskipun saya sedang tidak ada di tempat atau luar kota, tetapi bisa diakses,” imbuh alumni STPDN ini. (famydecta/humas)

Foto bersama: Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Sekda Kota Probolinggo dr Ninik Ira Wibawati dan Camat Kademangan Pujo Agung Satrio beserta istri.