KPK Berikan Rekomendasi Terkait Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

image_pdfimage_print

 

 MAYANGAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang dikenal banyak orang sebagai lembaga yang memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Namun, disamping melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi, KPK juga bertugas untuk melakukan pencegahan terhadap segala bentuk tindak pidana korupsi. 

Dalam menjalankan tugasnya, KPK pun memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait bagaimana mengelola keuangan daerah sesuai aturan sehingga terhindar dari kasus korupsi. Senin (21/11), tim KPK tepatnya tim koordinasi dan supervisi Satgas I yang bertugas di wilayah Jawa Timur mengunjungi Pemerintah Kota Probolinggo untuk menggelar rakor identifikasi terkait rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi. 

Salah satu tim KPK yang hadir, Arif Nurcahyo menyampaikan saran rekomendasinya untuk Pemkot Probolinggo terkait dengan rencana aksi program pemberantasan korupsi. Ia menyarankan agar program SIMDA BMD yang dimiliki saat ini bisa terintegrasi dengan aplikasi SIMRAL.

“Dari data yang ada, SIMDA BMD ini belum terintegrasi dengan aplikasi SIMRAL. Ini bisa menjadi salah satu rencana aksi ke depan, sehingga tidak terjadi penginputan barang yang sudah tidak ada,” jelas Arif.

Anggota tim KPK lainnya, Tri Gamareva menyatakan bahwa hingga September 2017 kemarin, kasus tipikor memang lebih banyak di sektor pengadaan barang dan jasa. 

“Sampai dengan 30 September 2017, dari 670 pelaku korupsi yang ditangani KPK, 237 (36,4%) orang diantaranya dilakukan oleh Kepala Daerah dan legislatif. Kegiatan korupsi yang dilakukan sebagian besar terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kemudian berturut-turut setelahnya adalah kegiatan pelayanan (kesehatan, pendidikan, dll), hingga jual beli jabatan,”  jelas Tri.

Sekda Bambang Agus Suwignyo yang juga hadir dalam acara ini menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pencegahan korupsi. Bambang Agus yang kala itu menyampaikan sambutan wali kota menuturkan, bahwa pihaknya juga telah melakukan sejumlah program pemberantasan korupsi dengan membentuk Tim Satgas Saber Pungli, RADPK (Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi), hingga LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara), meskipun menurut Bambang Agus upaya-upaya tersebut masih belum cukup.

“Kedatangan tim KPK ini juga menjadi salah satu upaya pencegahan korupsi. Saya dan seluruh pimpinan OPD akan selalu berusaha untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Pemkot Probolinggo siap mendukung visi dan misi  Nawacita. Saya berharap dalam pertemuan ini akan diperoleh tambahan ilmu dan wawasan tentang program pemerintah yang anti korupsi,” tutur Bambang Agus. (alfien/humas)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.