Asisten Perekonomian dan Pembangunan Achmad Sudiyanto saat memberikan sambutan acara monitoring dan evaluasi program kegiatan DBHCHT. (Foto:Agus/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

SURABAYA – Untuk mengetahui sejauh mana realisasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2019 dan penyusunan program di tahun anggaran 2020 mendatang, Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Probolinggo menggelar monitoring dan evaluasi program kegiatan DBHCHT, Selasa (18/12) sore.

Dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Achmad Sudiyanto dan 11 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, monev dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan program khususnya laporan tertib administrasi yang transparansi dan efisien.

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Wawan Soegyantono menjelaskan, pada APBD 2020 telah dialokasi dana cukai sebesar Rp 13.054.086.874. Namun kabar menggembirakan setelah ada informasi jika ada tambahan dana cukai untuk Kota Probolinggo.

“Ada anggaran sebesar Rp 3,6 Miliar yang harus disesuaikan. Kami koordinasikan dengan BPPKAD dan sudah melaksanakan evaluasi sehingga ada penyesuaian di perubahan penjabaran bulan Januari-Februari 2020. Sebelum dialokasi kami membutuhkan asistensi terkait penyusunan tersebut,” ujar Wawan.

Monev yang dilaksanakan di Hotel Kampi Surabaya itu mengundang narasumber dari Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Jawa Timur Tuti Asri Harini. Selain kepala OPD, PPTK dari 11 OPD pun dihadirkan, harapannya pada tahun 2020 mendatang pencairan DBHCHT bisa terlaksana secara maksimal.

Susana saat digelarnya monitoring dan evaluasi program kegiatan DBHCHT. (Foto:Agus/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)

Berdasarkan informasi Bagian Administrasi Perekonomian, saat ini status Kota Probolinggo adalah non penghasil tembakau berdasarkan Permenkeu RI No 222/PMK.07/2017 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Pada tahun anggaran 2019 program yang dilaksanakan 11 OPD antara lain pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pemberantasan barang kena cukai ilegal. Realisasi penyerapan anggaran hingga pertengahan Desember 2019 baru mencapai Rp 8.355.618.803 dengan persentase 43 persen dari total dana alokasi sebesar Rp. 13.856.630.000

“Untuk itu saya berharap bahwa realisasi dapat ditingkatkan sehingga capaian program tersebut terpenuhi dengan maksimal sesuai yang diharapkan. Penyusunan DBHCHT tahun 2020 dalam perecanaannya betul-betul disusun dengan baik disesuaikan ketentuan yang berlaku,” ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang mewakili Wali Kota Hadi Zainal Abidin waktu itu.

Pada tahun 2020, ada 9 OPD yang ikut mengelola DBHCHT sesuai dengan perampingan OPD yang dilaksanakan Pemerintah Kota Probolinggo. “Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga pemahamannya sama dan tidak ada salah pengalokasian dengan bahasa yang gampang demi kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo,” kata Sudi-sapaan asisten kepada narasumber saat pembukaan monev. (famydecta/humas)