Wli Kota Habib Hadi memberikan sambutan saat acara desiminasi hasil pembangunan kepada LPM. (Foto:Rizal/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

KEDOPOK – Di masa pemerintahan Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wawali Mochammad Soufis Subri, keduanya tidak ingin program pembangunan berjalan tanpa diketahui oleh masyarakat. Untuk itu, jelang tutup tahun 2019, dilaksanakan desiminasi hasil pembangunan kepada LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), lurah dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

Desiminasi data hasil pembangunan itu dihadiri Wali Kota Habib Hadi didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Achmad Sudiyanto serta Kabag Pembangunan Ghofur Effendy di aula BPBD di Jalan Mastrip.

“Dengan desiminasi ini masyarakat Probolinggo mengetahui dan merasakan manfaatnya. Masyarakat bisa memberikan feedback sebagai bagian dari pengendalian dan evaluasi pembangunan,” terangnya.

Bagi Habib Hadi, segala data dan informasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Probolinggo utamanya pembangunan infrastruktur dapat disebarluaskan kepada masyarakat. “Dengan begitu masyarakat tidak akan menganggap pemerintah diam saja, lambat atau tidak melaksanakan pembangunan,” seru wali kota.

Dengan pembangunan yang ada, lanjut Habib Hadi, warga Kota Probolinggo diharapkan bisa segera menikmati dan menggunakan hasil-hasil pembangunan.

Suasana saat acara desiminasi hasil pembangunan kepada LPM di aula BPBD di Jalan Mastrip. (Foto:Rizal/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)

Namun kinerja penyerapan anggaran masih perlu ditingkatkan karena penyerapan realisasi anggaran baru mencapai Rp 813.413.310.580 atau sekitar 62,45 persen (per 16 Desember 2019). “Kepada aparatur pemerintah, selaku pelaksana pembangunan agar semakin tahun kegiatan pembangunan semakin ditingkatkan. Komitmen ini merupakan bukti bahwa pemerintah kota telah berusaha memberikan yang terbaik bagi warganya,” tutur wali kota.

Habib Hadi mengaku ingin menyamakan persepsi dengan LPM untuk mempunyai semangat yang sama dengan tingkat tantangan yang lebih kompleks ke depannya. Tahun 2020 ada dana kelurahan, wali kota berharap LPM bisa menjadi bagian dari pengawalan agar tidak terjadi penyimpangan.

Saat musrenbangkel, diharapkan camat dan lurah membuat program sesuai kebutuhan, tidak melihat dari besarnya anggaran. Pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai harapan masyarakat bukan semata-mata asal dana terserap habis.

“Untuk itu saya minta kekompakannya dan kebersamaannya. Kalau bisa RT, RW dan LPM tidak usah jadi ketua panitia dalam kegiatan dana kelurahan supaya bisa menjadi pengawas. Ini saya menyarankan saja,” seru Habib Hadi. (famydecta/humas)