503 Warga Kareng Lor Terima Sertifikat Gratis

image_pdfimage_print

    Sebanyak 503 warga Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo tengah berbunga hati. Pasalnya, mereka telah menerima sertifikat gratis dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 oleh Kantor Pertanahan Kota Probolinggo. Sertifikat tersebut diserahkan Wali Kota Rukmini di pendapa Kecamatan Kedopok, Senin (4/12).
    PTSL ini berbeda dengan Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria), tetapi Prona mencakup PTSL. Tujuannya, agar tidak satu pun tanah di kelurahan yang tidak ada lagi tanah yang tidak terdaftar (bersertifikat). Kemudian meningkat ke kecamatan hingga kota/kabupaten di seluruh Indonesia.
    Tahun 2017, Presiden RI Joko Widodo mencanangkan 5 juta sertifikat untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Jawa Timur mendapatkan jatah 635 ribu sertifikat. Kota Probolinggo punya kuota 3003 sertifikat. “Dan, itu (pengurusannya) sudah selesai,” jelas Kepala Pertanahan Kota Probolinggo  Hardo, siang itu, saat menyampaikan laporannya.
    Menurut Hardo, 3003 sertifikat tersebut dibagi di beberapa kelurahan. Diantaranya Kelurahan Ketapang 316 sertifikat; Kelurahan Jrebeng Kulon 467 sertifikat; Kelurahan Sumbertaman 577 sertifikat; Kelurahan Jrebeng Wetan 375 sertifikat; Kelurahan Kareng Lor 503 sertifikat; Kelurahan Mayangan 12 sertifikat; Kelurahan Pakistaji 18 sertifikat; Kelurahan Kedungasem 20 sertifikat dan Jrebeng Lor 761 sertifikat.
    Kepada masyarakat Hardo menegaskan, bahwa keberadaan sertifikat sangat penting sebagai bukti identitas kepemilikan aset tanah. “Kalau punya tanah harus punya sertifikat tanah, biar nanti tidak ada yang ngaku-ngaku yang punya tanah. Selain itu juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” tuturnya.
    Ia berterimakasih kepada wali kota beserta jajarannya yang telah mendukung lancarnya kepengurusan PTSL di Kota Probolinggo. “Tahun 2018 ada jatah 10 ribu sertifikat. Yang tanahnya belum bersertifikat segera daftar ke kelurahan. Terimakasih pada wali kota dan jajaran yang sangat care, peduli terhadap sertifikat,” kata Hardo.
    Wali Kota Probolinggo Rukmini menyambut baik penyerahan sertifikat yang telah selesai ini kepada masyarakat. “Kantor Pertanahan membantu sampai sertifikat ini selesai. Tidak dikenakan biaya kecuali untuk membeli patok dan fotokopi persyaratan pembuatan sertifikat. Saya juga ingin agar tidak ada masyarakat yang tidak punya sertifikat lagi,” ujarnya.
    Rukmini juga mengingatkan kepada masyarakat supaya tidak menyalahgunakan sertifikat tanah miliknya. Misalnya, menggadaikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih baik jika membutuhkan uang bisa digadaikan ke bank resmi.
    Menyikapi 10 ribu sertifikat di tahun mendatang, Rukmini meminta masyarakat yang belum menyertifikatkan tanahnya untuk segera mendaftar ke kelurahan. Serta menyiapkan segala bentuk persyaratan agar prosesnya berjalan lancar. “Camat dan lurah saya minta untuk membantu warganya, mari bersama Kantor Pertanahan kita berkolaborasi, terpadu menyukseskan program nasional ini,” seru wali kota perempuan pertama di Kota Probolinggo ini.
    Selain Hardo, Wali Kota Rukmini didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ahmad Sudiyanto, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Agus Hartadi, Camat Kedopok Nanang Agus Santoso. (famydecta/humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published.