Penerbitan Akta Kelahiran Lebihi Target Nasional

image_pdfimage_print

 

MAYANGAN – Dalam upaya peningkatan tertib administrasi dan percepatan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun bagi warga Kota Probolinggo, serta pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik dan pembangunan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat menggelar rapat koordinasi (rakor). 

Rakor kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik dan pembangunan ini digelar di Sabha Bina Praja, Selasa (5/12).

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Valen Saraswati mengatakan, rakor ini adalah sebagai upaya untuk menginformasikan kepada peserta akan pentingnya kepemilikan dokumen kelahiran sebagai bentuk wujud kepedulian negara untuk melindungi setiap warga negara Indonesia melalui pemberian hak sipil anak.

“Serta memberikan pemahaman kepada peserta terhadap manfaat akta kelahiran, agar memahami mekanisme kepemilikan dokumen kependudukan,” ujarnya. Valen juga mengungkapkan, hingga bulan Oktober tahun 2017, jumlah anak usia 0 -18 tahun tercatat sebanyak 69.916 dengan capaian kepemilikan akta kelahiran 89,92 persen. Nah, atas pencapaian ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo menempati urutan 5 besar kabupaten/kota se-Jawa Timur yang melebihi target nasional di tahun 2017 yaitu 80 persen.

Wali Kota Probolinggo Rukmini menegaskan, dalam bidang administrasi kependudukan, negara harus bisa memberikan identitas kependudukan yang tunggal, sah dan valid kepada setiap warga negara. 

“Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang ikut menciptakan tertib administrasi kependudukan, single identity (identitas yang tunggal) terutama kepada RT/RW,” katanya.

Data administrasi yang valid amatlah penting, lanjut Rukmini, karena akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan. “Selain itu bisa dimanfaatkan bagi pelaksanaan urusan pertahanan dan keamanan, pencegahan tindakan kriminal serta pelaksanaan pesta demokrasi,” pungkasnya. (mita/humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.