Serukan Segera Link and Match untuk Maksimalkan Kinerja

Suasana Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan bagi pejabat pimpinan tertinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. (Foto:Agus/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)
image_pdfimage_print

MAYANGAN – Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan bagi pejabat pimpinan tertinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo untuk kali pertama di era kepemimpinan Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wawali Mochammad Soufis Subri akhirnya dilaksanakan di penghujung tahun 2019, Senin (30/12) siang.

Yang unik dari pelantikan ini adalah pelaksanaannya bukan indoor, melainkan outdoor. Tepatnya, di tengah laut, di atas tongkang Arum Manis, dermaga kawasan Pelabuhan Tanjung Tembaga Baru Kota Probolinggo. Ada 359 ASN berbagai eselon diambil sumpahnya oleh wali kota yang diwakili oleh Wawali Subri.

“Kalau ada yang bertanya-tanya kenapa mutasinya disini (tengah laut). Saya ingin men-delivery bahwa ini menunjukkan kesiapan kita, siap ditempatkan dimana saja,” ujar wawali.

Sejumlah nama pejabat mutasi menduduki tempat baru sesuai dengan SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) baru, dengan memerger 4 OPD (Organisasi Perangkat Daerah), 1 bagian dan muncul bagian baru di Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

Seperti Tartib Goenawan yang sebelumnya Kepala Dispenduk Capil kini menjabat Inspektur; posisi Tartib digantikan Sukam; Teguh Bagus Sujawanto bergeser ke Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip;  jabatan Teguh di Bakesbangpol diduduki Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Achmad Sudiyanto.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dijabat Agus Hartadi; Amin Fredy kini menjadi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan; Sekretaris DPRD Wahono; Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan diisi Sudiman.

Yang paling tak disangka, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Budi Krisyanto jadi Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Ia menggantikan Tutang Heri Aribowo yang diberi amanah sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Poitik.

Zainullah tetap sebagai kepala Dinas Sosial yang saat ini berubah SOTK menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala BKPSDM dijabat Gogol Sudjarwo, posisi Gogol digantikan oleh Paeni. Rachma Deta Antariksa sebagai Kepala DLH.

Perubahan SOTK Disdikpora menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap dijabat Moch Maskur. Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja juga tetap ada dibawah kendali Dwi Hermanto. Bagian Humas dan Protokol pun kena merger, Mardi Prihatini bergeser sebagai Kabag Umum pada Sekretariat DPRD. Kabag Kesra Choirul Anam pindah menjadi Kabag Perundang-undangan Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD. Posisinya digantikan Sekretaris BPPKAD Agus Dwiwantoro.

Nama-nama baru juga muncul, seperti Camat Kanigaran kini Agus Rianto. Posisi Plt Direktur RSUD yang sebelumnya dr Rubiyati sementara kosong. Kabag Organisasi Prijo Djatmiko, posisi Prijo sebagai Kepala Pelaksana BPBD digantikan Sugito Prasetyo. Kabag Pemerintahan Pudi Adji Tjahjo Wahono menggantikan Ina Lusilinawati yang pindah sebagai Kabag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD.

OPD baru yang muncul adalah Kabag Keuangan dan Sarana Prasarana Yulius Hendra Waskito, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Gofur Effendy (sebelumnya Kabag Administrasi Pembangunan. Sejumlah OPD pun terlihat masih kosong seperti Kepala BPPKAD, Direktur RSUD, Kabag Umum.

Mutasi ini merupakan awal sejarah baru dalam evaluasi manajemen penataan kelembagaan di Pemerintah di Kota Probolinggo “Ke depan hal seperti ini (mutasi) bukan hal yang luar biasa karena kami saling mengisi sesuai level kami berdua,” kata wawali.

Subri juga meminta link and match antara pimpinan dan staf di OPD baru segera tercipta. “Kepala OPD sampaikan apa maksudnya ke staf, staf sampaikan ke kepala OPD seperti apa konsep dan ide yang dimiliki. Saya minta sebulan sudah jadi supaya kinerja, perubahan dan percepatan betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat,” serunya.

Suasana saat dilakukannya penandatanganan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji. (Foto:Agus/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)

ASN Pemkot Harus Kreatifitas Tinggi  

Hal lain yang disampaikan Wawali Mochammad Soufis Subri saat pelantikan pejabat adalah tentang dikotomi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Katanya, tidak ada dikotomi OPD besar, kecil, kering atau basah.

“Yang ada OPD bintang tiga, bintang empat. Ke depan OPD tidak lagi berbicara tentang besarnya anggaran atau staf yang dimiliki. OPD bintang empat adalah OPD yang punya kreatifitas baik itu kepala dan stafnya. Jika punya kreatifitas tinggi maka OPD bisa berkembang dan menjadi nomor satu. Meskipun ada di OPD kecil, buktikan bisa menjadi OPD besar,” jelasnya.

Seperti halnya lokasi pelantikan di tengah laut, ia bersama wali kota ingin menyampaikan bahwa pekerja di laut perjalannya mengalami ombak dan angin tetapi mereka tidak mengeluh. Tetap dijalankan karena sudah menjadi tugasnya.

Itulah yang diharapkan pemimpin Kota Probolinggo, ASN (baik itu PNS atau PTT) harus punya semangat pantang menyerah seperti angin dan ombak yang setiap harus menerjang pekerja di laut. “Kami ingin merubah mindset ASN agar tetap siap menghadapi tantangan ke depan. Jabatan yang diberikan bukan faktor like or dislike tetapi melihat prestasi dan kredibilitas, tanpa melihat masalah pribadi,” sebut Subri.

Subri pun berpesan kepada semua pejabat untuk segera move on dengan tidak meninggalkan hatinya di tempat yang lama. Ia juga menyinggung soal tugas staf ahli dan asisten yang kian menantang ke depannya untuk memberikan masukan terkait Kota Probolinggo yang cepat lebih baik.

Wawali juga menegaskan, semua pihak terkait agar tidak macam-macam dengan dana kelurahan. Kembali diingatkan kepada lurah yang merasa tidak mampu agar bersurat. “Jangan ada pikiran macam-macam, dana kelurahan ini untuk masyarakat Kota Probolinggo,” pesannya.

Sementara itu, pihak BKPSDM juga mengingatkan kepada para pejabat untuk pembuatan memori jabatan paling lambat tanggal 3 Januari 2020 diserahkan ke pejabat yang baru. Termasuk pembuatan LKD (Laporan Keuangan Daerah) pun tidak boleh ada alasan tidak dibuat karena sudah pindah dan semua harus bertanggung jawab. (famydecta/humas)

Sebanyak 359 ASN ikut dilantik di di atas kapal tongkang Arum Manis. (Foto:Agus/Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo)