Kembali Targetkan Opini WTP dari BPK

image_pdfimage_print

 

 

MAYANGAN – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih menjadi target bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk meyakinkan administrasi laporan keuangan sudah dilaksanakan dengan benar. Untuk itu, Wali Kota Rukmini menekankan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)  atau auditor pada Inspektorat terus bekerja keras melakukan perbaikan dalam kinerjanya. 

Tak ingin seperti tahun-tahun sebelumnya yang selalu mengalami keterlambatan  dalam penyampaian LKPD (Laporan Kinerja Pemerintah Daerah), sebelum BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) datang Inspektorat melakukan beberapa persiapan. Salah satunya menyosialisasikan tugas APIP kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Selasa (16/1), di Gedung Sabha Bina Praja. 

Seperti yang disampaikan Inspektur Sofwan Tohari, jika sebelumnya setiap OPD meremehkan hasil pemeriksaan para auditor, di tahun 2018 ini dipastikan tidak akan terjadi lagi. Beberapa tugas pemeriksaan auditor akan mengikuti standar pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menghindari banyaknya temuan. Yakni, dengan melakukan pemeriksaan yang sifatnya tematik pada semester awal serta melaksanakan pemeriksaan rutin di akhir semester kedua kepada seluruh OPD. 

Tujuan utama para auditor, lanjut Sofwan, ingin memperbaiki dan mengevaluasi seluruh kegiatan OPD agar nantinya setelah BPK datang tidak banyak temuan-temuan lagi. “Nanti saat pemeriksaan, yang paling utama adalah respon positif dengan penuh kooperatif akan menjadi penilaian tersendiri oleh BPK, dan kepada Kepala OPD saya imbau untuk bisa mendampingi saat ada pemeriksaan nanti,” tegasnya. 

Sementara itu, Wali Kota Rukmini menyatakan keinginannya agar Pemkot Probolinggo kuat karena ada tim auditor internal di dalamnya. “Tim auditor juga harus memeriksa PAD (Pendapatan Asli Daerah) mulai dari yang terkecil sampai besar. Karena ini uang negara, uang rakyat yang harus jelas pertanggungjawabannya,” ungkap Rukmini. 

Mengingat jumlah auditor yang hanya 15 orang dan mempunyai beban kerja yang cukup banyak, Rukmini berharap ada penambahan auditor yang diusulkan ke pusat serta penambahan sarana prasarana dari Inspektorat seperti alat cek fisik spek. 

Auditor Inspektorat menggunakan e-audit  dengan mencari referensi ke Pemkab Banyuwangi yang sudah terlebih dahulu memakainya. Kedepan setiap OPD juga harus punya Satgas SPIP (Sistem Pengendalian lntern Pemerintah) untuk bisa mengendalikan jalannya semua kegiatan baik di bidang keuangan, program maupun perencanaan. “Saya ingin Pemerintah Kota Probolinggo ini kembali meraih opini terbaik,” tegas Rukmini. (malinda/humas)

 

Unqualified Opinion (WTP) is still a target for the Probolinggo City Government to ensure that financial statement administration has been carried out correctly. To that end, Mayor Rukmini emphasized the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) or auditors of the regional Inspectorate to continue work hard making improvements in their performance.

Not wanting to like the previous years which were always late in the delivery of the LKPD (Local Government Performance Report), the regional Inspectorate did some preparations before the BPK (Supreme Audit Agency) comes to Probolinggo, such as socializing the tasks of APIP to all Regional Working Units, on Tuesday (1/16), at the Sabha Bina Praja hall.

Regional Inspector, Sofwan Tohari said, previously every working unit underestimated the auditors’ audits, but this would not happen again in 2018. Some auditing tasks will under the BPK inspection standards to avoid many mistakes, namely, by conducting a thematic audit in the first semester and carrying out routine audit at the end of the second semester to all working units.

Sofwan continued, the main objectives of the auditors, are to improve and to evaluate all activities of working units (OPD) in order to avoid any mistake when BPK come to audit the finance reports. “Later, during the audit, the most important thing is a positive response with full cooperation will give the best impression, and I urge the Head of the working units (OPD) will be there when the audits were done,” he said firmly.

Meanwhile, Mayor Rukmini hoped that the Probolinggo City Government will be strong since there is an internal auditor team. “The auditor team must also check Regional Revenue (PAD) clearly, since this is state money that must be clearly accountable, “said Rukmini.

Considering there are only 15 auditors with many workload, Rukmini hopes that there will be more auditors for next civil servant enrollment test (CPNS) as well as more infrastructure facilities.

The Auditors of Inspectorate use e-audit after they learnt it in Banyuwangi District Government who have already used it. In the future, each OPD must have an Internal Monitoring System (SPIP) Task Force to control all activities of finance, programs and planning. “I want the Probolinggo City Government get back the best opinion,” said Rukmini. (unofficial translation/hariyanti)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.