Termasuk 10 Kota Berkinerja Terbaik

image_pdfimage_print

          Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada gubernur dan bupati/wali kota di Indonesia yang memiliki prestasi kinerja terbaik berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2013. Salah satunya Wali Kota Probolinggo Rukmini yang menerima penghargaan tersebut dari Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (27/4) pagi.

            Hasil evaluasi terhadap LPPD 2013 ada pemeringkatan daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Mendagri menetapkan tiga provinsi, 10 kabupaten dan kota berprestasi kinerja terbaik secara nasional. Mereka yang menerima penghargaan pada saat upacara Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XIX Yaitu Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur.

            Untuk 10 besar Pemerintah Kabupaten berprestasi kinerja terbaik adalah Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Kutai Kartanegara, Lamongan, Pasaman, Pinrang, Purbalingga, Sidoarjo, Sleman dan Tuban. Sementara Pemerintah Kota yang masuk 10 besar berprestasi kinerja terbaik yaitu Kota Blitar, Cimahi, Depok, Madiun, Mojokerto, Probolinggo, Samarinda, Semarang, Surabaya dan Yogyakarta.

            Pengumuman hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD merupakan langkah strategis dari pemerintah pusat untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih ( good governance and clean goverment ) dengan upaya memberikan penilaian terhadap keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sekaligus sebagai bentuk bahan kebijakan dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

            Evaluasi ini sekaligus sebagai motivator dan dukungan moral terhadap Pemerintah Daerah untuk lebih membenahi diri dalam menggali potensi daerah yang berdasarkan kearifan lokal di samping itu daerah juga dituntut untuk menilai tingkat kemampuan pemda dalam menyelenggarakan otonominya antara satu daerah dengan daerah lainnya secara regional dan nasional. Untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas pemda dalam menyelenggarakan otonominta. Sebagai bahan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemda.

            Melalui evaluasi tersebut pemerintah pusat sebagai pembinaan lebih lanjut oleh kementarian/LPNK sesuai dengan bidang urusan masing-masing. Memotivasi daerah untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam kapasitas sebagai pelayan publik.

            “Program ini sangat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan ke depan. Khususnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan evaluasi tahun 2015,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo pada saat upacara di halaman kantor Kemendagri.

            Pada kesempatan itu, Mendagri mengajak daerah menampilkan inovasi yang berbasis pelayanan pada masyarakat. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah untuk mengurus semua kebijakan yang berdampak bagi masyarakat setempat.

            Menurut Tjahjo, ada sejumlah kebijakan strategis pemerintah pada 2015 yang harus diwujudkan antara lain otonomi daerah harus digerakkan agar otonomi di daerah dapat dirasakan masyarakat secara maksimal, tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, reformasi sistem birokrasi pemerintahan, pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat, meningkatkan produk berdaya saing, kebijakan pro rakyat dan revolusi karakter mental bangsa Indonesia.

            “Harapan rakyat harus dijalankan dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah baik pusat dan daerah. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta program harus pro rakyat dengan mengurangi kegiatan bersifat ceremonial, kepala daerah harus dekat dengan masyarakat. Hindari kegiatan bersifat rutinitas. Setiap mengambil kebijakan harus dikomunikasikan dengan elemen masyarakat,” tegas Mendagri.

            Ditemui usai menerima penghargaan, Wali Kota Probolinggo Rukmini mengatakan pemkot sudah menerima penghargaan LPPD dua tahun berturut-turut. Jika sudah “Penilaian ini berdasarkan inovasi dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur untuk masyarakat di daerah juga di dukung dengan di berlakukannya perubahan dalam Akuntabilitas kinerja yaang transparan dan mewujudkan pelayanan berbasis IT. Alhamdulillah, Kota Probolinggo masuk 10 besar berprestasi kinerja terbaik,” terangnya.

            Menanggapi sambutan yang disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo, Wali Kota Rukmini mengaku merasa tertantang dengan kebijakan strategis yang disampaikan menteri. “Insyaallah (Pemkot Probolinggo) bisa merealisasikan. Ini adalah tantangan untuk pemerintah daerah,” tutur mantan anggota DPR RI ini.

            Kasubag Kerjasama Bagian Pemerintah Pemkot Probolinggo Purwanto Noviyanto menambahkan, inovasi yang mendapat perhatian dari tim penilai pada tahun 2012 adalah adanya TPA Biogas dan Bank Sampah. Sementara di tahun 2013, inovasi andalan pemkot seperti wisata mangrove, cangkrukan dan takziah.

Jika tahun 2014 Kota Probolinggo berhasil mempertahankan prestasi tersebut, dipastikan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha (penghargaan ini diraih jika mendapat prestasi tiga kali berturut-turut) dapat disabet. Usai penyerahan penghargaan oleh Mendagri, hari ini (28/4) pemerintah berprestasi kinerja terbaik akan menerima penghargaan serupa dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Presiden. (fa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.