Sepakat Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

image_pdfimage_print

 

MAYANGAN – Sesuai dengan intruksi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Republik Indonesia, deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA (suku, agama, ras, antargolongan) dilaksanakan serentak,  pada 14 Februari 2018 di seluruh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi serta Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hal serupa juga dilaksanakan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kota Probolinggo, di ruang meeting gedung Paseban Sena, (14/2) malam. 

Ketua Panwaslu Suef Priyanto menuturkan, tujuan deklarasi ini untuk membangun sebuah komitmen dari aspek-aspek penyelenggara, kontestan serta masyarakat partisipan untuk melaksanakan pemilukada yang berintegritas.

“Mengingat politik uang dan politisasi SARA cukup dominan, komitmen ini sebagai langkah awal untuk jauh dari korupsi dengan harapan masyarakat sudah cerdas dalam memilih calon pemimpin bukan karena uangnya tapi dilihat dari program kerja dan visi misinya,” jelas Suef. 

Acara yang dihadiri Wakapolres Probolinggo Kota Kompol Djumadi, perwakilan Dandim 0820, Ketua KPU Ahmad Hudri, pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil walikota, OKP (Organisasi Kelompok Pemuda), serta perwakilan partai politik juga menandatangani naskah deklarasi serta memberikan cap 5 jari dengan cat warna warni.

Malam itu juga berlangsung acara penyerahan pengawal pribadi pada paslon dari kepolisian Polres Probolinggo Kota. Pengamanan ini sebagai tameng hidup saat paslon beraktifitas keluar rumah untuk melaksanakan kegiatan pemilukada. Para pengawasl tersebut telah menjalani latihan kemampuan beladiri dan penggunaan senjata api. (malinda/humas)

 

 

As instructed by Elections Supervisory Agency (Bawaslu) of the Republic of Indonesia, declaration to deny any money politic and politicization of ethnicity, religion, race, and inter-group relations (SARA) have been implemented simultaneously in February 14th, 2018 in all of Bawaslu and Elections Supervisory Committee (Panwaslu) in Indonesia. It was also conducted in Panwaslu of Probolinggo City, at the meeting room of Paseban Sena.

The chairman of Panwaslu Suef Priyanto said that the purpose of this declaration is to build commitment among the implementer, contestants and society to have an election of integrity. 

“Based on the fact that money politic and politicization of SARA are quite dominant, this commitment is a first step to avoid corruption with an expectation that people are quite aware and clever to choose their future leader based on their vision and mission, not due to their money,” Suef explained. 

The event was attended by Vice of Probolinggo Police Chief, Djumadi, representatives of Military District Commando (Dandim) 0820, Chairman of General Election Commission (KPU) of Probolinggo City, Ahmad Hudri, the contestants of future mayor and vice mayor, and also the representatives of political parties. They signed a declaration script and giving a five finger print, full colors. 

The event involved the handover of private bodyguards for the contestants from the Police Unit of Probolinggo City. This would be the protection for the contestants when they have activities related to regional election. Those bodyguards have passed self-defense training and utilization of firearms. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.