Wali Kota Sindir Sampah Ungup-Ungup

image_pdfimage_print

 

KANIGARAN – Wali Kota Probolinggo, Rukmini meminta masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya penumpukan sampah di musim hujan. Tumpukan sampah hanya akan menjadi sumber penyakit. “Curah hujan di bulan februari ini masih tinggi. Jangan sampai ada sampah yang menumpuk yang tentunya dapat menyebabkan banjir. Tumpukan sampah akan mengundang lalat dan menimbulkan berbagai macam penyakit,” tutur Rukmini.

Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota saat menjadi Inspektur Upacara Bendera, Senin (19/2) di halaman Kantor Wali Kota Probolinggo. Rukmini juga menyindir Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera membereskan sampah di tempat pembuangan sampah sementara Ungup-Ungup. 

“Kalau di Ungup-Ungup itu ngga apa-apa ya numpuk? Tolong Kepala DLH itu segera dibersihkan. Sampahnya sudah sangat mengganggu,” tambah Rukmini.

Selain soal lingkungan, beberapa hal yang disampaikan Rukmini dalam kesempatan itu di antaranya, sikap Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun politik dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017. Wali Kota juga menyinggung soal Imunisasi Difteri, Keikutsertaan Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian Lepas (THL) dalam BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, serta evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). 

Wali Kota meminta agar ASN tidak ikut serta dalam setiap kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Probolinggo. “Seluruh ASN untuk tidak ikut serta dalam euforia kampanye, melakukan pendekatan, ataupun berfoto dengan salah satu pasangan calon sebagai tanda keberpihakan. Akan ada komisi ASN dan Bawaslu yang akan melakukan pengawasan bila terjadi pelanggaran. Tentunya, bila hal tersebut dilanggar, akan ada sanksi bagi ASN, bisa teguran bahkan sampai pada pemecatan,” tegas Rukmini. 

Terkait dengan LKPD, Rukmini berharap Kota Probolinggo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  “Saya berharap penyusunan LKPD tahun anggaran 2017 dapat selesai tepat waktu dan tidak melebihi batas akhir yakni akhir Maret 2018. Tahun lalu, pengumpulan LKPD kita melebihi batas akhir pengumpulan, semoga pada tahun ini kita dapat mengumpulkan tepat waktu dan dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian,” harap Wali Kota. (abdurhamzah/humas)

 

Probolinggo Mayor, Rukmini asks the citizens to be more concerned about the environment, especially the accumulation of waste in rainy season. Waste will only be a source of disease. “Rainfall would still be high in this February. Do not let any waste accumulated which certainly could cause flooding. The waste will invite flies and cause various kinds of diseases,” said Rukmini.

The statement was delivered by the Mayor when she was the Inspector of Flag Ceremony, Monday (2/19) at the courtyard of the Probolinggo Mayor’s Office. Rukmini also insinuated the Head of the Environmental Agency (DLH) to immediately clean up the trash in a temporary garbage dump “Ungup-Ungup”.

“Is it normal to see the waste in Ungup-Ungup? To the Head of DLH, take care that problem immediately. The waste is already disturbing,” Rukmini added.

In addition to environmental issues, other things Rukmini stated on this occasion included the attitude of the State Civil Apparatus (ASN) in the political year and the 2017 Local Government Financial Report (LKPD). The mayor also discuss about diftery immunization and the registration of temporary employees and honorary staff to BPJS TK, the Workers Social Security Management Agency and to health insurance, BPJS Kesehatan, as well as evaluation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP).

The mayor requested that ASN would not participate in any activities that lead to alignments with prospective Mayor / Deputy Mayor of Probolinggo City. “All civil servants are prohobited to participate in campaign euphoria, making approaches, or even taking pictures with one of the candidate pairs as a sign of partiality. There will be an ASN commission and Bawaslu that will supervise if there is a violation. Of course, if this is violated, there will be sanctions for the ASN, can be reprimanded even to dismissal,” said Rukmini.

In relation to LKPD, Rukmini hopes that the Probolinggo City will get another reasonable opinion without exception (WTP) from the Supreme Audit Agency (BPK). “I hope the preparation of the 2017 fiscal year LKPD can be completed on time and not exceed the deadline, which is the end of March 2018. Last year, the collection of our LKPD exceeded the deadline. Hopefully this year we can submit it on time and reach unqualified opinions,” hope the Mayor.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.