Tangani Lingkungan Kumuh, Warga Juga Harus Peduli

image_pdfimage_print

 

KANIGARAN – Keberadaan permukiman kumuh masih menjadi perhatian Pemerintah Kota Probolinggo. Di beberapa kelurahan masih ada saja lingkungan yang masuk dalam kategori kumuh. Pemerintah setempat tengah berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. 

Hal ini disampaikan Wali Kota Rukmini saat menghadiri Sosialisasi Dokumen Rencana dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). Menurutnya, untuk dapat memenuhi target zero kumuh, warga juga harus turut andil dalam menjaga lingkungan sekitar.

“Yang saya lihat masih banyak warga yang membuang sampah di sungai. Kemudian, masih banyak pula yang mendirikan bangunan liar di atas sungai. Ini lah yang menyebabkan lingkungan kumuh. Ketika ada bangunan di atas sungai, bagaimana kita bisa membersihkan sungai. Saya meminta kepada warga untuk ikut peduli terhadap lingkungan sekitar. Jangan membuang sampah di sungai,” tutur Rukmini.

Sesuai dengan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo, drainase memang masih menjadi masalah utama yang saat ini tengah dihadapi pemkot. Di sejumlah tempat, drainase yang tersedia tidak mampu menampung debit air yang muncul akibat hujan sehingga menyebabkan banjir dan akhirnya merusak infrastruktur jalan.

Di Kelurahan Kebonsari Kulon misalnya, sungai Kalianyar terkadang tidak mampu menampung air disebabkan masih banyaknya sampah yang dibuang pada sungai tersebut. Selain itu, masih terdapat beberapa bangunan liar yang dibangun di atas sungai Kalianyar sehingga pemeliharaan terhadap sungai tersebut sulit untuk dilakukan. 

Oleh karena itu, Rukmini meminta agar semua pihak dapat berkolaborasi dengan baik untuk mengatasi masalah lingkungan kumuh ini demi mencapai target Kota Bebas Kumuh 2019.

“Semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, pihak swasta dan juga masyarakat harus berkolaborasi dengan baik, memberikan dampak positif yakni dengan meningkatkan komitmen untuk memenuhi target Kota Layak Huni,” jelas Rukmini. (alfien/humas)

 

The existence of slum areas is still being a concern for Probolinggo Municipality. Some villages are considered as slum areas. The local government is trying to solve this problem.

This was delivered by Mayor Rukmini when attending Dissemination on Document of Plan and Quality Improvement of Urban Slum Settlement (RP2KPKP). According to her, in order to meet the zero slum target, residents must also take part in maintaining the surrounding environment.

“What I see is that there are still many people who carelessly throw the waste in the river. Then, there are still many people who build illegal buildings on the river. This is what causes the environment categorized as slum. When there are buildings on the river, how can we clean the river. I asked the residents to take care of the surrounding environment. Don’t throw the waste in the river,” said Rukmini.

In accordance with data from the Probolinggo City Housing and Settlement Agency, drainage is still the main problem currently being faced by the municipal government. In a number of sites, the available drainage is not able to accommodate the water discharge that arises due to rain, which then causing flooding and ultimately damaging road infrastructure.

For example, in Kebonsari Kulon Village, Kalianyar River is sometimes unable to accommodate water because there is still a lot of waste dumped on the river. In addition, there are still several illegal buildings built on the river, causing maintenance of the river is difficult to do.

Therefore, Rukmini requested that all parties should be able to collaborate well to overcome this slum environment problem in order to achieve the city target of 2019 Free of Slums.

“All parties, whether central government, regional government, the private sector and the community must collaborate well, have a positive impact by increasing commitment to meet the target of Livable City,” Rukmini explained.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.