Disbudpar Bakal Kelola GIC

image_pdfimage_print

MAYANGAN – Pengelolaan Gedung Islamic Center (GIC) akan dipindah ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Bambang Agus Suwignyo tersebut berjalan dengan lancar. Sempat terjadi perdebatan OPD mana yang paling pas untuk mengelola GIC. Sekda mengatakan pengelolaan GIC harusnya melekat pada OPD yang mempunyai tupoksi yang sesuai dengan peruntukan GIC dibangun. “Dan ini juga merupakan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa pengelolaan GIC harus dikelola oleh OPD teknis, bukan bidang Aset,” kata Bambang Agus. Dia juga menambahkan bahwa hal tersebut nantinya akan memudahkan perencanaan dan pengelolaannya. 

Selama ini pengelolaan GIC masih melekat pada bidang Aset dan administrasi perijinannya ada di DPMPTSP. Menurut Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) pada BPPKAD, Abdi Firdausi tidak tepat. “Bila aset tersebut idle (diam/tidak aktif/tidak digunakan), maka (pengelolaannya) akan kembali ke pengelola BMD, dalam hal ini Sekretaris daerah, tapi GIC inikan aktif digunakan, maka harus OPD teknis yang mengelola,” katanya. 

Dalam rapat tersebut, juga dibahas nama dari GIC tersebut yang dianggap tidak pas. “Selama ini GIC lebih sering digunakan untuk resepsi pernikahan, show musik atau pertunjukan lainnya,” kata Sekda. Bila nama GIC tetap dipertahankan, maka OPD yang mempunyai tusi (tugas dan fungsi) keagamaan adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). “Tapi bila penggunaan GIC masih menarik retribusi, maka tidak bisa jika pengelolaan GIC ada di Bagian Kesra, karena bagian tidak diperbolehkan menarik retribusi,” kata Heri Astuti, Kepala Bagian Organisasi.

Dengan mempertimbangkan penggunaan dari GIC selama ini yang lebih banyak digunakan sebagai tempat sosial budaya itulah, maka pengelolaan GIC hendaknya dipindahkan ke Disbudpar. “Tapi dengan catatan nama GIC diganti jadi gedung serbaguna, untuk itu tolong segera dibuatkan nota dinas ke wali kota untuk penggantian nama tersebut,” perintah Sekda yang langsung disanggupi oleh Kepala Bidang BMD. Sekda pun mengharapkan perpindahan pengelolaan ini secepatnya dilakukan. “Kalo bisa PAK tahun ini, Disbudpar sudah bisa menganggarkan untuk pengelolaan GIC, baik pemeliharaan rutin ataupun operasionalnya,” kata Sekda. (hariyantia/humas)

 

The management of the Islamic Center Building (GIC) will be taken over by agency of Culture and Tourism (Disbudpar). This was discussed at a limited meeting which was attended by several related working units (OPD), namely agency of Revenue, Financial Management and Regional Assets (BPPKAD), Integrated Investment and Licensing agency (DPMPTSP), Public Works Agency and Spatial Planning (DPUPR), Culture and Tourism Agency (Disbudpar), Organizational department, Law department, and General department of Regional Secretariat Probolinggo City.

The meeting, chaired by the Regional Secretary of Probolinggo City, Bambang Agus Suwignyo, went smoothly even there is a debate about which the most suitable OPD for managing GIC is. The Regional Secretary said that the management of GIC should be attached to OPD that has suitable tasks and functions with the functions of GIC. “And this is also a suggestion from the Supreme Audit Agency (BPK) that the management of GIC must be managed by a technical OPD, not by Asset department,” said Bambang Agus. He also added that this new management this would make the management plan easier.

So far, the management of GIC is still attached to the Asset division and the usage licensing is in DPMPTSP. According to the Head of Regional Assets (BMD) Division at BPPKAD, Abdi Firdausi said that it was not right. “If there are idle assets, then (the management) will be in BMD division and Regional Secretary as the person in charge, so it will be managed by technical OPD since GIC is used actively,” he said.

The meeting was also discussed to change the name of the building in order to fit with the usage of the building. “So far, GIC is more often used for wedding receptions, music shows or other performances,” said the regional Secretary. If we insist with the name of GIC, then it should be managed by OPD which has religious task, in this case is the People’s Welfare department (Kesra). “But GIC is one of revenue source, then Kesra department could not manage GIC since department of secretariat does not allowed to manage revenue source,” said Heri Astuti, Head of the Organizational department

By considering GIC is more widely used as a socio-cultural place, the management of GIC should be handled by Disbudpar. “Then the name of GIC was changed to a multipurpose building, please immediately make an official memo to the mayor for the name changing,” said the Regional Secretary and was immediately agreed by the Head of the BMD Division. The Regional Secretary also hoped that the management changing will be implemented as soon as possible. “If it is possible, you can change it this year, so Disbudpar can make a plan for GIC management, both routine and operational maintenance in revised budget (PAK),” said the regional Secretary.(unofficial translation/hariyanti)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.