6020 Jiwa Dicover Pemda (6020 people were covered by the local government)

image_pdfimage_print

                Pemerintah Kota Probolinggo membagikan kartu Jamkesmas (BPJS) untuk 6020 jiwa keluarga kurang mampu yang ada di tiap-tiap kelurahan. Launching program Jami         nan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta bantuan iuran (PBI) daerah tahun 2015ini diselenggarakan di Dinas Kesehatan setempat.

                Probolinggo city government gave Public Health Assurance card for total 6020 poor people in each village. Launching of the National Health Assurance programme for the local Contribution Assistance Recipients (PBI) of 2015 was held by the local Health Agency.

                Kegiatan yang digelar awal Januari 2015 itu dihadiri Walikota Rukmini, Ketua komisi C DPRD Agus Riyanto,  Asisten Pemerintahan Sunardi, Kepala Dinas Kominfo Rey Suwigtyo, Kepala Dinas Kesehatan Nur Hasanah, Ketua BPJS cabang Pasuruan, Lurah se-Kota Probolinggo dan perwakilan penerima bantuan.

                The activity that was held on early January 2015, was attended by the mayor Rukmini, the chief of commission C  of DPRD Agus Riyanto, the administration assistant Sunardi, the head of of Communication and Informatics Agency Rey Suwigtyo, the head of Health Agency Nur Hasanah, the head of BJPS (Social Security Provider) branch Pasuruan, and the head of villages of Pobolinggo city, and the representative of the beneficiaries.

 

                Diketahui, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial dari pemerintah untuk seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, salah satu jaminan sosial yang diberikan adalah jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program JKN. JKN sendiri merupakan program pelayanan kesehatan terbaru yang merupakan kepanjangan dari Jaminan Kesehatan Nasional, yang sistemnya menggunakan sistem asuransi.

                As it is known, social assurance is one of the governmental social security programme for all citizen to fulfil the basic needs for a decent living, one of social assurance that was given is the health assurance for citizen through the National Health Coverage (JKN) programme. JKN itself is the  newest health service programme, and stands for Jaminan Kesehatan Nasional, which use the insurance system.

Artinya, seluruh warga Indonesia nantinya wajib menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan.  Sedangkan untuk rakyat miskin tidak perlu khawatir, karena untuk semua rakyat miskin atau PBIditanggung kesehatannya oleh pemerintah. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi rakyat miskin untuk memeriksakan penyakitnya ke fasilitas kesehatan.

It means, all citizen of Indonesia oblige to save their money for health assurance in the future. No need to worry for poor people, because their health was paid by the government. So that there is no reason for people to check their disease in the health facility.

               

Sementara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah perusahaan asuransi yang sebelumnya dikenal sebagai PT Askes. Begitupun juga BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).  Antara JKN dan BPJS tentu berbeda, JKN merupakan nama programnya, sedangkan BPJS merupakan badan penyelenggaranya yang kinerjanya nanti diawasi oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional).

                While, Social Security Provider (BPJS) for Health is the insurance company which formerly known as PT. Askes. So is the BPJS for the Manpower, which is the transformation of Jamsostek (Manpower Social Assurance).  There are differences between JKN and BPJS, JKN is the title of the programme, while BPJS is the provider which their performance will be controlled by DJSN (National Social Security Council).

                Di Kota Probolinggo hingga akhir 2014, masyarakat yang terlindungi dengan jaminan kesehatan melalui program JKN adalah sebanyak 142.485 jiwa atau 61,44% dari jumlah penduduk. Masih banyak warga di kota ini yang masih belum mendaftarkan diri untuk mengikuti program BPJS. Keuntungan yang bisa didapatkan melalui program BPJS ini, antara lain adalah gratis bagi anggota untuk menerima pelayanan kesehatan dan juga mendapatkan ruang perawatan kelas III di rumah sakit yang sudah terdaftar.

                At the end of 2014, Probolinggo city covered 142.485 people for their health through the JKN programme, or 61,44% of total population. There are many people that are not registered in BPJS programme. The benefits that could get through BPJS programme for the participants are free to get health services, and get the healthcare treatment in class III at the registered hospital.

Kepala Dinas Kesehatan mengungkapkan, melalui program ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. “Terutamanya bagi penduduk miskin melalui pemenuhan dan perlindungan pelayanan kesehatan dasar agar tercapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Kota Probolinggo,” ujar Nur Hasanah.

The head of Health Agency stated that through this programme could increase the health services for the society. “Especially for poor people to fulfil and secure the basic health service to reach the best health degree for the people of Probolinggo city,” said Nur Hasanah.

                Menurut Undang-undang RI No. 40 tahun 2011 tentang sistem jaminan sosial nasional, kepesertaan JKN pada tahun 2019 diharapkan sudah mencakup seluruh penduduk (Universal Caverade). Di kota mangga masih ada sekitar 38,56% penduduk yang belum menjadi peserta JKN. Oleh karena itu, pemerintah setempat melakukan terobosan untuk membiayai penduduk miskin yang berjumlah 6020 jiwa menjadi peserta JKN PBI daerah. PBI merupakan penduduk miskin yang belum tercover dalam PBI pusat (yang dulu Jamkesmas). (din)

                According to the Act of republic of Indonesia no. 40 of 2011 on national social assurance system, the JKN membership was expected to cover all the Indonesian citizens (universal coverage). There are 38,56% of population that are not registered yet as the member of JKN in this mango city. Therefore, the local government made a breakthrough by making 6020 poor people to be participants of local JKN PBI. PBI are the poor people that were not covered by national PBI (formerly known as Jamkesmas).

Leave a Reply

Your email address will not be published.