WTP, Kado di Akhir Jabatan Wali Kota Rukmini 

image_pdfimage_print

SIDOARJO – Tahun ini menjadi sejarah baru bagi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo. Setelah tiga tahun berturut-turut mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), tahun ini Pemerintah Kota Probolinggo kembali mendapat opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keputusan didapatnya opini WTP dari BPK RI tersebut diterima Wali Kota Probolinggo, Rukmini setelah menerima hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Probolinggo tahun anggaran 2017 dari Plt. Kepala Perwakilan BPK RI, Ayub Amali di Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Kamis (31/5).

Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo, Imanto mengaku sangat bersyukur akhirnya Pemerintah Kota Probolinggo meraih WTP. “Bu Wali selalu menekankan agar kita bisa meraih WTP. Namun selama ini kita belum mampu merealisasikan permintaan Ibu Wali. Alhamdulillah, dipenghujung masa jabatan Ibu Wali ini, kita berhasil meraih WTP,” ucap Imanto.

“Ini adalah upaya kita bersama, bukan hanya BPPKAD tapi seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kota Probolinggo. Selama ini kita dapat WDP, kita sudah berupaya semaksimal mungkin, namun ada hal-hal yang menjadi kendala utama kita. Setidaknya ada empat hal, di antaranya kita belum mampu menyajikan sistem akuntasi dengan baik. Badan Layanan Umum Daerah juga menjadi catatan BPK, selain itu dana BOS dan pengelolaan aset daerah juga belum tersaji dengan baik,” tambah Imanto.

 “WTP ini tidak berarti kita sudah sempurna, kita akan terus membenahi hal-hal yang menjadi catatan dari BPK. Kita harap WTP ini akan terus berlanjut,” pungkasnya. 

Muhammad Avicinna Dipayana, Kasubbid Pelaporan BPPKAD mengungkapkan beberapa hal yang menjadi komitmen perubahan BPPKAD. “Usaha kita selama ini dengan memaksimalkan SIMRAL. Penguatan SDM penyusun laporan keuangan  di masing-masing OPD serta kerjasama dengan Laboratorium Akuntansi dan Perpajakan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya,” ungkapnya. (hamzah/humas)

 

This year become a new history for the financial report of the Probolinggo City Government. After three years of gaining qualified opinion (Wajar dengan Pengecualian/WDP), Probolinggo City Government has been granted an unqualified opinion (Wajar Tanpa Pengecualian/WTP) by Supreme Audit Agency (BPK). The result for 2017 financial report of Probolinggo city government is received by Probolinggo Mayor, Rukmini from Acting Head of BPK RI for East Java Representative, Ayub Amali in his office, on Thursday (31/5).

The head of the Regional Revenue, Financial and Asset Management Agency (BPPKAD) of Probolinggo City, Imanto, admitted that he was very grateful that the Probolinggo City Government finally got WTP. “The mayor always emphasizes that we have to achieve WTP. But we did not make it. Alhamdulillah (thank God), at the end of her reign, we succeeded in gaining WTP, “Imanto said.

“This is our effort, not only BPPKAD but all the working units (OPD) in Probolinggo City Government. So far, we obtained WDP, we have tried as much as possible, but there are many obstacles. At least, there are four things, such as we have not been able to present a good accounting system. “The Regional Public Service Agency is also on BPK finding, BOS funds and regional asset management have not been well presented,” Imanto added.

“This WTP does not mean that we are perfect, we will continue to fix the things on BPK findings. We hope this WTP will be achieved continuously, “he concluded.

Muhammad Avicinna Dipayana, Head of Sub-Division of Reporting at BPPKAD, stated several things to change financial management. “Our efforts are to maximize SIMRAL function, strengthening the human resource to arrange financial report of each OPD and collaborating with the Accounting and Taxation Laboratory of the Faculty of Business Economics, Universitas Brawijaya,” he said. (unofficial translation/hariyanti)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.