Gelar RDP, Komisi Bahas Terorisme dengan Wali Kota

image_pdfimage_print

Rabu (06/06), Pemerintah Kota Probolinggo menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo khususnya Komisi I terkait dengan terorisme. Dalam rapat yang diadakan di ruang Sabha Bina Praja Kantor Wali Kota Probolinggo tersebut, ketua komisi I memberikan sembilan rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah kota.

“Rekomendasi tersebut disusun setelah melakukan  Rapat Dengar Pendapat dengan pihak terkait dan kunjungan lapangan (sidak) ke lokasi penyergapan tersangka teroris yakni di Perum STI Kelurahan Sumber Taman pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018,” kata ketua Komisi I, Abd Aziz.

Aizs menjelaskan bahwa dari sidak lapangan tersebut, komisi I menemukan bahwa yayasan Khadimul Ummah tempat tertangkapnya lima tersangka teroris mempunyai payung hukum dari Menkumham dengan nomor AHU-0005985.AH.01.04 tahun 2015. “Satuan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh Yayasan Khadimul Ummah tidak memiliki izin operasional dari pejabat yang berwenang, semua peserta didik pada yayasan ini tidak diberi pelajaran kewarganegaraan dan kebangsaan,” jelasnya.

Terkait hal ini, komisi I memberikan rekomendasi, Pemerintah Kota Probolinggo wajib menertibkan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dan lembaga keagamaan yang tidak memiliki izin operasional dari pejabat yang berwenang. “Pemerintah Kota Probolinggo harus mewajibkan pada lembaga pendidikan setiap hari pada jam ke nol untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung serta melaksanakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin,” kata Aziz.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo Rukmini mengatakan bahwa pemerintah Kota Probolinggo sebelumnya telah melakukan berbagai kegiatan preventif. “Seperti pembubaran pengajian di masjid Kopian Indah, berkoordinasi dengan Kodim perihal sekolah yang tidak mau melaksanakan upacara bendera,” kata wali kota.

Rukmini mengaku kecolongan adanya kegiatan Yayasan Khadimul Ummah yang mengajarkan faham radikalisme. “Untuk lembaga keagamaan, kami akan berkoordinasi dengan kementerian Agama untuk menertibkannya,” katanya. Dia juga berharap kondisi Kota Probolinggo tetap aman dan kondusif mengingat tahun ini akan diadakan pemilihan kepala daerah._hariyanti agustina

Wednesday (06/06), Probolinggo Municipality held a Hearing Meeting (RDP) with the Probolinggo City Regional Representative Council (DPRD) specifically Commission I related to terrorism. In a meeting held in the Sabha Bina Praja room, the chairman of commission I gave nine recommendations submitted to the municipality.

“The recommendation was prepared after conducting hearings with related parties and field visits (inspection) to the location of the ambush of terrorist suspects, including in Sumber Taman Sub-district on Wednesday, May 30, 2018,” said Commission I chairman Abd Aziz.

Azis explained that from the field inspection, commission I found that Khadimul Ummah Foundation, where five suspected terrorists were caught, had a legal entity from Ministry of Law and Human Rights with the number AHU-0005985.AH.01.04 in 2015. “The formal and non-formal educational institutions organized by the foundation does not have an operational permit from an authorized official, all students in this foundation are not given citizenship and nationality lessons,” he explained.

Related to this, Commission I gave a recommendation that the municipality must regulate both formal and non-formal educational institutions and religious institutions that do not have operational permits from authorized officials. “Probolinggo Municipality must require educational institutions to sing Indonesian national anthem before the teaching and learning activities take place and carry out flag ceremony activities every Monday,” Aziz said.

Responding to this, Probolinggo Mayor Rukmini said that the municipality had previously carried out various preventive activities. “Like the dissolution of recitation at the Kopian Indah mosque, coordinating with the Military District Command regarding schools that do not want to carry out the flag ceremony,” said the mayor.

Rukmini admitted that she was careless regarding the activities of Khadimul Ummah Foundation which taught radicalism. “For religious institutions, we will coordinate with the Ministry of Religion to put them in order,” she said. She also hoped that the condition of Probolinggo city would remain safe and conducive considering that in this year, there would be regional elections.

Leave a Reply

Your email address will not be published.