Coffe Morning

image_pdfimage_print

                Jum’at (13/2), bertempat di aula pertemuan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo, Walikota Rukmini bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengikuti Coffee Morning dengar pendapat pemberitaan PT Southern Marine Product (SMP) dan penanganan limbah padat di UPT rumah potong hewan.

                On Friday (13/2), placed in the hall of environmental agency of Probolinggo city, the mayor Rukmini  along with the coordination forum of regional leader (FKPD) and the regional work units held the coffee morning for hearing the reporting of PT. Southern Marine Product (SMP) and the handling of solid waste at UPT slaughterhouse.

Selain walikota, hadir pula Wakil Walikota Suhadak, Sekda Johny Haryanto serta perwakilan dari PT SMP. Perbincangan ini digelar kaitan adanya kabar atas pencemaran udara yang dihasilkan akibat proses produksi pabrik ikan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh warga sekitar, biasanya bau tersebut mulai tercium sekitar jam 5 sore menjelang Maghrib.

Besides the mayor, there are also the vice mayor Suhadak, the regional secretary Johny Haryanto, and the representatives of PT. SMP.  The discussion relates to the air pollution from the production process of this fishery factory. As stated by the community surrround it, the smell from this factory started at 5 p.m till dusk (maghrib).

“Bau dari proses produksi ini biasanya mulai tercium setelah jam 5 sore menjelang Maghrib, dan bau ini sangat mengganggu sekali bagi warga yang tinggal di kawasan sekitar pabrik tersebut,” ujar Totok salah seorang warga sekitar area pabrik.

“The Smell of this production process usually start from 5 p.m to Maghrib, and the smell is very annoying for the people who lives around the factory,” said Totok, one of the people who lives around the factory.

                Awalnya, warga yang tinggal di sekitar lingkungan pabrik ini akan melakukan demonstrasi, hal ini menyusul adanya pencemaran udara yang menimbulkan bau dari proses produksi pabrik. “Tetapi setelah bertemu dengan Lurah Pilang akhirnya kami membatalkan untuk melakukan demo. Untungnya lagi dengan diadakannya pertemuan ini juga yang membuat kami mengurungkan niat untuk melakukan demonstrasi,” ujar salah seorang warga.

                First, the people who lives around the factory will held the demostration because of the air pollution, the smell of the production process of the factory. “But we cancelled it after we met the head of Pilang village. Fortunately we have this meeting so we cancel it,” said one of  the people.

                PT. SMP bergerak di bidang pengolahan ikan sejak tahun 1996 dan telah menerapkan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) semenjak tahun 2013. Dan dengan diterapkannya IPAL ini PT. SMP berharap bahwa limbah dari hasil produksinya tidak lagi mencemari lingkungan, utamanya di lingkungan sekitar pabrik. Biasanya bau dari proses produksi ini hanya tercium jika musim hujan saja, ketika musim kemarau atau panas tidak tercium bau menyengat. “Saya harap bisa mendapatkan pembinaan dari pemerintah kota tentang pengolahan limbah yang baik dan benar, sehingga tidak lagi menimbulkan bau ketika musim hujan,” kata perwakilan perusahaan.

                PT. SMP is the fish processing factory since 1996 and have applied the WWTP (waste water treatment plant) since 2013. With the WWTP, PT SMP hoped that the waste of production result is no longer to contaminate the environment, especially surround the factory. Usually, the smell of the production process happened at rainy season, not at dry season. “I hoped with the explanation from the city government about the well waste treatment, so that it no longer cause the bad smell when rainy season,” said the representatives of the factory.

                Selain untuk menanggapi tentang pencemaran dari proses produksi PT SMP, dalam kesempatan ini juga kepala Dinas Pertanian Yudha Sunantya menyampaikan tentang kurangnya peralatan yang digunakan untuk mengolah limbah dari UPT RPH. Limbah padat yang dihasilkan setiap harinya oleh UPT ini mencapai 100 kg setiap harinya. Dengan limbah kohe (kotoran hewan) sebanyak itu Dinas Pertanian mengaku belum bisa untuk mengolah sepenuhnya. Hal ini dikarenakan oleh harga incinerator (alat pengolah sampah) yang hrganya masih sangat mahal.

                Instead of respond about pollution of the production process of PT. SMP, on that occasion, the head of agricultural agency Yudha Sunantya said about the lack of the utility which is used to treat the waste of slaughterhouse. The solid waste of slaughterhouse gets 100kg per day.  With the animal waste of that weight, the agricultural agency confess that they could not treat it fully. It is caused by the price of the incinerator (waste treatment tool) is very expensive.

                “Dengan hasil limbah kohe sebanyak itu, kami dari Dinas Pertanian masih belum mampu untuk mengolahnya sendiri, kami berharap dari pihak BLH bisa memberi bantuan. Dengan cara mengangkut limbah ini dari UPT RPH menuju ke TPA Anggrek untuk diolah, dikarenakan sementara ini di UPT RPH masih tidak ada incinerator yg berfungsi untuk mengolah limbah ataupun sampah,” ujar Yudha selaku kepala Dinas Pertanian.

                “With that much waste, we are from the agricultural agency could not able to treat by ourselves, we hoped that the environmental agency could give help. By carrying the waste from the slaughterhouse to the Aggrek landsfill to treat, it is because the incinerator in slaughterhouse could not process the waste,” said Yudha as the head of the agricultural agency.

                Walikota Rukmini berpesan agar keberadaan kohe ini dapat lebih dioptimalkan lagi, untuk diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna. “Misalnya, menjadi biogas ataupun pupuk kompos. Untuk biogas mungkin nantinya bisa dibuatkan pipa agar bisa disalurkan ke rumah warga yang ada di sekitar Dinas Pertanian,” ungkap walikota.

                The mayor Rukmini said that the animal waste could be more maximized, to be treated as something more useful. “For instance, to be biogas or compost. For the biogas, it could be made some pipes to be channelled to the people’house around the agricultural agency,” stated the mayor.

                Walikota juga berharap agar Badan Pengkajian dan Penerapan Tekhnologi (BPPT) terus memberikan pendampingan di Kota Probolinggo. “Dimohon kepada BPPT untuk terus mendampingi dan bekerjasama dengan BLH khususnya dalam penerapan teknologi yang berbasis terhadap peningkatan kualitas lingkungan, demikian juga dengan penerapan teknologi lainnya,” himbau Walikota Rukmini.

                The mayor also hoped that the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) to give the mentoring for the Probolinggo city. “Please for the BPPT to keep the mentoring and get the cooperation with the environmental agency especially for the other technology application,” suggested the mayor Rukmini.

                Sementara itu, kawasan sekitar jalan Brantas sudah ditetapkan menjadi kawasan industri. Meskipun demikian pemkot menghimbau agar dari pihak industri juga bisa menjaga kondisi di lingkungan sekitarnya. “Kami selaku pemerintah kota merasa senang dengan semakin banyaknya industry atau pabrik yang berkembang di Kota Probolinggo ini, karena dengan demikian juga mampu mengangkat perekonomian warga. Akan tetapi dari pihak swasta juga diharapkan mampu untuk bekerjasama dengan pemerintah ataupun dengan para warga sekitarnya, untuk menjaga dan tidak merusak lingkungan. Sehingga bisa saling menguntungkan kedua belah pihak, baik dari pihak swasta, pemerintah ataupun masyarakat,” pesannya. (din)

                Meanwhile, the area around the Brantas street has been assigned to be an industrial area. Even so, the city government suggested that the industry parties could keep the condition of the surrounding environment. “As the city government, we are very glad if there are more industries or factories that are growing in Probolinggo city, if that’s so, it could raise the economy of the people. But, the private sectors are also hoped to be able to cooperate with the government or the people around them, to maintain and not to damage the environment. So that it could be mutually beneficial to both parties, for the private, the government, and the people,” said her.

Leave a Reply

Your email address will not be published.