DPRD Minta Pemkot Terus Pertahankan Opini WTP

image_pdfimage_print

MAYANGAN – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna, Senin (9/7) malam. Rapat paripurna, dengan agenda penyerahan rekomendasi DPRD terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI (Badan  Pengawas Keuangan Republik Indonesia) tahun 2017 Pemerintah Kota Probolinggo, kepada Wali Kota Rukmini berlangsung di ruang sidang utama DPRD setempat. 

Terlihat hadir malam itu, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Bambang Agus Suwignyo, para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta camat dan lurah. Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudiyanto Gafur memimpin langsung rapat malam itu dengan didampingi wakilnya Roy Amran.

Roy Amran membacakan rekomendasi menyatakan bahwa DPRD telah menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK dan melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan BPK pada rapat komisi-komisi. Dengan tujuan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan dan perencanaan serta sesuai aturan. Ia juga menyampaikan pendapat DPRD pelaporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2017. Diantaranya pengelolaan aset tetap belum memadai yang terdiri dari 12 rincian. 

“Atas permasalahan tersebut DPRD merekomendasikan karena temuan tersebut selalu berulang-ulang setiap tahunnya, Pemerintah Kota Probolinggo diharapkan untuk bersungguh-sungguh dalam menindaklanjuti  temuan dan memperhatikan saran dari BPK RI. Pemerintah supaya melakukan inventarisasi dan validasi data aset tetap dan melaksanakan tertib adminitrasi. Pemerintah juga diharapkan membuat aplikasi tersendiri yang mempermudah peninjauan dan pengawasan, perlu dilakukan inventari aset dimasing-masing OPD secara tertib dengan didukung SDM yang kompeten,” jelasnya. 

Pemerintah Kota Probolinggo juga dianggap sudah perlu mempunyai gedung penyimpanan aset untuk barang-barang yang rusak dan memiliki DU arsip yang memadai, “Seluruh OPD agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK,” jelas Amran sapaan akrabnya.

DPRD juga meminta Pemerintah Kota Probolinggo untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun-tahun berikutnya. Disamping itu, dewan juga meminta Dinas PUPR, RSUD dr Moh Saleh dan Bagian Administrasi Pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh BPK RI. 

“DPRD Kota Probolinggo berharap kepada semua OPD untuk melakukan evaluasi program tahunan yang melakukan pengawasan pada tingkat dilapangan dan berkomunikasi dengan komisi terkait di DPRD,” ungkapnya. Rekomendasi tersebut diserahkan oleh ketua DPRD kepada Rukmini dihadapan semua undangan dalam rapat paripurna pada malam itu. (malinda/humas)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.