Dua DPRD Kunker Ke Kota Probolinggo (Two parliament visited Probolinggo city)

image_pdfimage_print

                Dua DPRD melakukan lawatannya ke Kota Probolinggo, yakni DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kabupaten Tuban. Kedatangan dua lembaga legislatif ini untuk mempelajari dua hal yang berbeda. DPRD Kota Surabaya lebih pada sektor wisata, sedangkan DPRD Kabupaten Tuban condong tentang peraturan daerah (perda) pembangunan gedung.

                Two Parliament did a trip to Probolinggo city, namely the regional parliament (DPRD) of Surabaya City and Tuban regency. The arrival of the both legislatures need to learn two different things. The parliament of Surabaya city was much more to learn on tourism sector, while Parliament of Tuban Regency was on regional regulations on the building development matter.

Rabu (4/2), penerimaan kunjungan komisi D DPRD Kota Surabaya di ruang pertemuan Sabha Bina Praja Kantor Pemkot. Rombongan diterima Wawali Suhadak dan ditemani Asisten Ekonomi dan Pembangunan Budi Krisyanto, Asisten Administrasi Umum Teguh Bagus Sujawantodan Kepala Dispobpar Misbahul Munir.

On Wednesday (4/2), the meeting with the Commission D of Surabaya City Parliament took place in the Sabha Bina Praja of Municipality Office. The delegation was received by the vice mayor Suhadak, accompanied by the Assistant for Economic and Development Budi Krisyanto, Assistant for General Administration Teguh Bagus Sujawanto and the head of Dispobpar Misbahul Munir.

                Komisi D DPRD Kota Surabaya menyatakan ingin belajar dari Kota Probolinggo dalam bidang pariwisata. Ketua Komisi D Agustin Poliana, mengatakan tujuan dari kunjungan kerja ini ingin mengetahui apakah Kota Probolinggo menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan dari bidang pariwisata. Dan, apakah pariwisata mampu meningkatkan PAD Kota Probolinggo, karena karakteristik Kota Probolinggo yang mirip dengan Kota Surabaya, yang tidak memiliki wisata alam.

                Commission D  of Surabaya City parliament said they wanted to learn from Probolinggo city in the tourism field. Chairman of Commission D Agustin Poliana, said the purpose of this working visit wanted to know whether the city of Probolinggo received own source revenue (PAD) significantly from the tourism field. And, she also wanted to know if the tourism is able to increase the revenue of Probolinggo city, because the characteristics of Probolinggo city is similar to Surabaya city, which has no nature tourism.

“Disini (Kota Probolinggo) tidak memiliki wisata alam, tapi kami membuat wisata buatan untuk jujugan masyarakat,” terang Wawali Suhadak. Selain itu,Kota Probolinggo membuat event-event yang bisa menjadi alternatif wisata untuk masyarakat kota Probolinggo.

“Here (Probolinggo city) has no nature tourism, but we make artificial tourist attraction for the tourism destination of community,” said the vice mayor Suhadak. In addition, the City of Probolinggo made some events that can be an alternative tourism for people Probolinggo.

            “Sejak tahun 2009 membuat event Seminggu di Kota Probolinggoatau yang disebut Semipro. Dalam Semipro, kami memadukan kebudayaan lokal yang ada di Kota Probolinggo dengan berbagai etnisnya, dan juga diselenggarakannya berbagai pameran produk unggulan, kegiatan sosial, dan lain sebagainya yang diselenggarakan selama seminggu penuh,” terang wakil walikota yang menjabat mulai tahun 2014 ini.

                “Since 2009, we made an event, Seminggu di Kota Probolinggo, or we called Semipro. In Semipro, we combined the local cultural of Probolinggo city and its etnics, also we held many exhibition of featured product, social activities, and many more, and it is held in a whole week,” explained the vice mayor who served from 2004.

                Asisten Ekonomi dan PembangunanBudi Krisyanto menambahkan, Kota Probolinggo membuat tujuan wisata buatan karena tahu kekurangan Kota Probolinggo dalam bidang pariwisata. “PAD kami 108 milyar rupiah, itupun bukan pariwisata yang menjadi andalan. PAD yang didapat dari bidang pariwisata berasal dari elemen lain penunjang pariwisata, yakni pajak hotel, restoran. Orang pasti tahunya gunung Bromo, padahal itu tidak termasuk dalam daerah kota, tapi kabupaten Probolinggo, jadi kita memutar otak untuk membuat Kota Probolinggo juga dikenal. Maka dibuatlah tempat tujuan wisata. Hal tersebut kami rancang untuk mencegah masyarakat Probolinggo keluar kota hanya untuk mencari hiburan saat liburan,” terangnya.

                The assistant of Economic and Development Budi Krisyanto added that artificial tourist attraction is made because Probolinggo city knew the deficiency in tourism sector. “Our revenue is 108 billion rupiahs, and the tourism sector is not the main source. The revenue of the tourism sector is coming from the taxes of hotels and restaurants. People always know about Mount Bromo, but it does noy belong to us, it is in Probolinggo regency, so we have to creative to make Probolinggo city famous as Mount Bromo. That’s why we made a destination tourist. We designed it to make our people  stay in town, not to go out of town to find amusement during holidays,” explained him.

                Tujuan wisata yang ada di Kota Probolinggo tidak melulu berorientasi pada PAD, tapi juga memadukan dengan pembelajaran. Contohnya, di surabaya ada kebun binatang Surabaya (KBS), disini kita mempunyai kebun binatang mini, yakni Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL). Kota mangga juga punya dua museum, Museum Probolinggo dan museum dr. Saleh.

                The tourism destination here was not only for the revenue purposes, but it is also combined with the education. For example, there is Surabaya Zoo, here we have a mini zoo, that is Tourism Park for Environmental Study (or we called it TWSL). The city, known as Mangoes producen, also has two museums, those are Probolinggo and dr. saleh museum.

            “Akhir-akhir ini, kami juga meresmikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan dan dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan tempat pembelajaran para siswa tentang pemrosesan sampah hingga menjadi gas methana, yang disalurkan kepada para pedagang disekitar TPA, bahkan kami mempunyai Paket wisata lingkungan dan budaya bagi para pelajar yang melingkupi wisata ke Komposting, TPA, Laboratorium Lingkungan, TWSL, Museum dan Pelabuhan (Mangrove) ” jelas pria yang sebelumnya menjabat menjadi kepala BLH ini.

                “Recently, we officially opened the eco-landsfill, and we made it as the place for the students to learn about the process of the waste until it changed to be methane gas, and it is channelled to some traders around the landsfill, even we have the environmental and cultural tourism packet for the students which covered the tour to composting, landsfill, environmental laboratory, TWSL, museums, and the port (Mangrove),” explained the man who headed the environmental agency before.

                Menanggapi pertanyaan Eny, salah satu anggota komisi D DPRD Kota Surabaya, yang menanyakan tentang kerjasama dengan pihak ketiga, Budi Kris menjelaskan pemerintah Kota Probolinggo memang bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengembangan pariwisata, seperti dalam hal konservasi hutan mangrove yang diubah menjadi sebuah destinasi wisata.

Responded the  Eny’s question, one of the member of commision D of Surabaya city parliament, that questioned about the collaboration with the third party, Budi Kris explained that the Probolinggo city government surely had collaborated with the third party in order to develop the tourism, such as in conserving the mangrove that has been changed into a tourism destination.

Wisata yang ada haruslah mencakup tiga elemen, yakni edukasi, rekreasi dan konservasi. Timbal balik yang diperoleh oleh pemerintah kota Probolinggo dengan pihak ketiga hanyalah dari pajak yang mereka bayarkan. Dia juga menambahkan bahwa pemkot juga bekerja sama dengan travel-travel, dengan harapan sebelum wisatawan menuju gunung Bromo, mereka sudi mampir ke Kota Probolinggo yang juga mempunyai tempat-tempat wisata.

Tourism should be covered three elements, those are education, recreation, and conservation. The benefit of the collaboration with the third parties is from the taxes that they are paid. He also added that the government cooperated with the travel agencies, hoping the tourist would come to Probolinggo city before going to Mount Bromo.

Pelajari Perda Bangunan Gedung (Learn about the regional regulation on Building)

Setelah Surabaya, giliran DPRD Kabupaten Tuban yang sharing untuk membuat perda tentang bangunan gedung. Kunjungan pada 17 Februari di aula Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP) diterima oleh Wakil Walikota Suhadak, Asisten Administrasi Umum Teguh Bagus S, Kepala BPMPP Soemantri, Kepala Dispobpar Misbahul Munir, perwakilan dari  Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum.

After the parliament of Surabaya, now the parliament of Tuban come to share about making the regional regulation on building. The visit was on 17th February placed at the hall of Licensing and Investment agency (BPMPP), and it is received by the vice mayor Suhadak, the general administration assisstant Teguh Bagus S, the head of BPMPP Soemantri, the head of Dispobpar Misbahul Munir and the delegacy of Bappeda and the Public Work agency.

                Wawali Suhadak pun memaparkan kondisi geografis kota, serta sekilas perda no 4 tahun 2008 tentang bangunan gedung. Ketua rombongan, Hadi Nuriza yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban mengawali tentang maksud kedatangannya ke Kota Probolinggo. “Saat berkunjung di Kementrian PU, kami diberikan referensi agar berkunjung kemari. Karena selain sudah memiliki perda tentang bangunan gedung, juga pernah berprestasi tingkat nasional,”ungkapnya.

                The vice mayor Suhadak presented about the geograpic condition of Probolinggo city, and also about the regional regulation number 4 of 2008 on building. The leader of the group, Hadi Nurizaa who was also the vice chairman of Tuban parliament told about the purpose of the visit of Probolinggo city. When we visited to public work ministry, we gave the reference to visit here. Not only because this city has had the regional regulation on building, but you also has gotten national award, he said.

                Usai bertukar cinderamata, dialog selama 1 jam dengan moderator Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Budi Krisyanto. Ia bercerita seputar presentasi walikota di Palembang tentang bangunan gedung. Dan itu juga yang membuat Kota Probolinggo meraih penghargaan, dalamlomba penilaian kinerja pemerintah daerah (PKPD) PU bidang penyelenggaraan permukiman.

                After changing the souvenirs, they have 1 hour discussion with the economy and development assistant, Budi Krisyanto as the moderator. He told about the presentation of the mayor in Palembang about building. And that made Probolinggo city got award, on the regional government performance assesment of public work for the settlement management field.

                Berikutnya masing-masing anggota bergantian menanyakan seputar perda bangunan gedung itu. Diantaranya, Moch Imron Chudlori selaku ketua pansus IV DPRD Kabupaten Tuban. Ia meminta penjelasan saat diberlakukan perda tersebut. “Apakah ada reaksi dari masyarakat dan pengembang?, tanyanya.

                Each member asked about the regulation regulation on building, such as Moh Imron as the chairman of the special committee IV of Tuban parliament. He asked the explanation when the regional regulation had been applied. Is there any reaction of the society and the developer? asked him.

                Perwakilan Dinas PU Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Andre Nirwana mengatakan pihaknya melibatkan tim ahli, konsultan dari akademisi, asosiasi lain serta satker lain yang bersinggungan. Dengan begitu hasil yang diperoleh tidak menimbulkan konflik, dan sekaligus sudah melalui pembahasan bersama.“Harus disikapi dengan bijak, mengingat lebih banyak kepemilikan perseorangan daripada milik negara. Dampak sosial juga perlu dipertimbangkan,”urainya.

                The delegacy of public work agency on Cipta Karya and spatial field, Andre Nirwana said that the agency involved any other partied such as the expert team, academic consultant, another association and another related agency. So the result do not make conflict because it was trough the  shared discussion. Should be wise, because there are more private property than the government property. The social impact should be considerable, he explained.

Begitu pula pertanyaan yang diajukan seputar SLF (sertifikat laik fungsi) bangunan gedung,  pengajuan IMB agar tidak tumpang tindih, serta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk pelarangan bagi pengapling, dan bangunan tidak boleh bertentangan dengan perda RTRW.( antz/yul)

                So as the question about SLF (sertifikat laik fungsi/good function certificate) for the building, IMB (permits building license) arrangement, and the coordination with National Land Agency (BPN), including the prohibition for kavling and the building should accordance with the regional regulation on RT/RW (Family and community association).

Leave a Reply

Your email address will not be published.